๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฌ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐˜‚๐˜€๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜‚๐—ธ ๐——๐—ฎ๐—ณ๐˜๐—ฎ๐—ฟ ๐—›๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—บ ๐—ฃ๐—•๐—• ๐—ž๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ ๐—•๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€ ๐——๐—ฒ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ป ๐—œ๐˜€๐—ฟ๐—ฎ๐—ฒ๐—น

Beberapa perusahaan besar dunia, seperti Hewlett Packcard, Motorola dan Caterpillar terancam masuk dalam daftar hitam perusahaan-perusahaan oleh PBB karena melanggar hukum internasional berbisnis di wilayah pendudukan Palestina.

Sekitar 190 perusahaan (130 perusahaan Israel dan 60 diantaranya perusahaan internasional) akan masuk dalam daftar hitam PBB setelah komisi tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein berkirim surat terhadap perusahaan tersebut karena beroperasi di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Lembah Yordan yang merupakan wilayah jajahan berdasarkan hukum internasional.

Sejumlah pejabat Israel dan diplomat Barat yang terlibat dalam isu ini juga terancam dimasukkan dalam daftar hitam PBB. Beberapa sumber mengonfirmasi pengiriman surat tersebut, namun dari sumber yang sama menyebutkan bahwa pemerintah Trump mendesak Komisi HAM PBB membatalkan publikasi daftar tersebut.

Sumber Israel mengatakan bahwa mereka mendapatkan akses atas sebagian daftar hitam yang akan diumumkan akhir tahun ini. Daftar tersebut mencakup sejumlah namaย dan perusahaan besar yang dianggap menjadi kaki tangan Israel dalam melanggar HAM dan hukum internasional.

Diantara 190 perusahaan tersebut adalahย HP, Hot, the Israel Aerospace Industries, Matrix Systems, Motorola, Ahava, Arison Investments, Ashdar, Clal Industries, Cafรฉ Cafรฉ, Cellcom, Danya Cebus, Electra, Nesher, Partner, Paz, Rami Levy, Remax, Housing & Construction (Shikun Binui), Shufersal, Sonol and Trima.

Ancaman memasukkan dalam daftar hitam PBB menjadi langkah konkrit pertama PBB untuk melawan perusahaan yang mengambil untung dari penjajahan Israel. Sementara institusi seperti Uni Eropa telah mengambil langkah untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Israel di wilayah penjajahan. Belum ada hukuman langsung yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional.

Para pejabat Israel menyatakan kekhawatiran atas daftar hitam PBB tersebut karena dianggap sebagai dukungan kepada gerakan boikot Israel (BDS). Koran Israel Haaretz melaporkan bahwa para pejabat senior Israel potensi BDS untuk menjatuhkan bisnis menjadi kenyataan karena adanya daftar hitam PBB tersebut. Menteri Ekonomi Israel menerima informasi bahwa sejumlah perusahaan yang menerima surat Komisioner HAM PBB mengaku tidak akan memperbaharui kontrak dengan Israel.

“Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat membuat perbedaan antara Israel dan permukiman dan akan mengakhiri kegiatan mereka,” ujar pejabat tersebut. “Perusahaan-perusahaan asing tidak akan menginvestasikan sesuatu yang akan mengundang masalah secara politik dan ini akan menjadi bola salju.”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *