Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u692536656/public_html/wp-includes/post-template.php on line 275

70 Tahun Berdirinya Pakistan: Apakah Ide yang Salah?

Abdullahil Ahsan

Pakistan baru saja merayakan hari kemerdekaannya yang ke to tahun. Banyak catatan dan tulisan tentang momentum tersebut dalam media internasional. Namun, yang patut menjadi perhatian adalah tulisan di Japan Times yang berjudul “Berdirinya Pakistan- Apakah Sebuah Kesalahan?” oleh seorang wartawa Kanada. Katanya, dengan persentase 30 persen (dalam skenario India yang tidak terbagi), India tidak akan berakhir dengan kerusuhan sektarian seperti yang dilakukan PM Narendra Modi dengan para nasionalis Hindunya. “Jika mayoritas Hindu tidak membantai 190 juta kaum Muslimin di India sekarang ini, maka bagaimana mereka akan dapat membantai 350 juta Muslim India yang tidak terbagi?“, tulisnya.

Mungkin ada pengamatan pas dari  seorang mahasiswa sejarah. Yang menarik, meskipun dia berpandangan bahwa Ghandi juga tidak lebih sebagai seorang pemimpin sektarian Hindu, namun dia gagal memahami mengapa Jinnah, pendiri Pakistan meninggalkan gagasan negara yang menyatukan Hindu dan Muslim. 

Majalah Economist yang berbasis di London, dengan laporan khusus yang berjudul “70 tahun Permusuhan Indo-Pakistan”, juga membahas isu yang sama, Laporan tersebut mengatakan: Pada awal pembagian kekayaan kedua negara, India dapat lebih banyak uang, namun majalah tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekayaan tersebut. Apakah bagian Pakistan itu merujuk harta kekayaaan pemerintah Inggris di India? Pakistan seharusnya berdasarkan kesepakatan mendapatkan 550 juta rupee dibawah UU Kemerdekaan India, namun sayang negara ini tidak pernah memenuhi janjinya dan Inggris juga tidak menekan India untuk memenuhi komitmennya. Selanjutnya, artikel ini berkesimpulan: Karena dukungan kuat dari Amerika, pasukan Pakistan bebas untuk merealisasikan obsesinya dalam kaitannya dengan India sejak itu. Laporan itu menganggap Pakistan bertanggung jawab atas membesarnya permusuhan dua negara pemilik nuklir ini. 

Kedua artikel ini juga menjelaskan krisis dalam citra Pakistan di mata internasional. Banyak pengamat tidak segan untuk menggambarkan Pakistan sebagai negara gagal. Bagi mereka, pertanyaannya adalah apakah munculnya Pakistan di peta dunia sebagai kesalahan relevan. Tetapi mengapa pertanyaan baru diutarakan sekarang? Apa yang salah dengan Pakistan sekarang?

Tuntutan Pakistan

Ide negara Pakistan dapat dilacak dari pemikiran filosof Muhammad Iqbal (1872-1932). Dalam pidatonya pada 1930, Iqbal mengusulkan dan menjelaskan gagasannya yang kemudian menjadi fondasi berdirinya Pakistan. Perhatian utamanya adalah tentang status Muslim di India dan peran potensial ketuhanan dalam kebijakan politik. Dia mulai berpidato tentang perlunya gagasan etik mengatur masyarakat dan menganalisis nasib Eropa sebagai dampak bangkitnya gerakan reformasi Martin Luther di Jerman. Meskipun keinginan Luther bukanlah mengurangi pengaruh Kristen di Eropa, namun gerakan ini berujung dicapainya Perjanjian Westphalia, yang tidak hanya membagi Eropa kedalam banyak negara, namun juga meminggirkan peran universalitas Kristen. 

Dengan didorong oleh kepentingan negara nasional dan kebencian ras karena gagasan sosial Darwinisme, Eropa terjerembab dalam kehancuran dalam 2 perang dunia pada abad 20. Bagi Iqbal, dia risau dengan dampak politik kasta, nasionalis India yang bergaya Eropa pada umumnya dan nasib kalangan Muslim secara khusus. Meskipun kaum Muslimin berkontribusi atas pertumbuhan dan kesejahteraan India, namun mereka tidak mendapatkan pengakuan dari para pemimpin Konggres. Oleh karena itu, Iqbal mengusulkan negara dengan mayoritas Muslim di barat daya India dimana dia yakin bahwa gagasan unversal Islam akan membimbing pemerintahan yang adil dan dapat menjadi teladan bagi umat manusia. Meskipun demikian, Iqbal juga mengadopsi gagasan nasionalisme yang berkembang di Eropa pada waktu itu. 

Sayangnya, para sejarahwan hanya menangkap gagasan “pemisahan Muslim“. Dalam realitasnya apa yang Iqbal inginkan adalah menjaga nilai kemanusiaan universal dari sistem sosial India yang didorong oleh semangat kasta. Dia hanya seorang yang menginginkan negara dimana kehormatan manusia dijaga dan percaya bahwa negara Muslim yang merdeka dapat menjadi model bagi perdamaian dan kesejahteraan tidak hanya bagi sebagian India, namun juga seluruh umat manusia. 

Nasionalisme Jinnah

Visi Iqbal kmudian diteruskan oleh Muhammad Ali Jinnah (1875-1948), seorang pengacara yang terkenal karena aktivisme politiknya. Jinnah biasa dikenal sebagai “duta besar persatuan Hindu-Muslim” dan anggota Konggres Nasional India. Dia sangat antusias dalam mewujudkan negara India yang demokratis. Namun kemudian, dia frustasi dengan sikap hipokrit para pemimpin Konggres. Dalam tahap awal ini, dia menjadi sangat frustasi dengan semua pemimpin di India dan kemudian pindah ke London.

Namun setelah melihat visi Iqbal dan banyaknya dorongan orang, dia kembali ke India dan memimpin Liga Muslim India. Dia dapat menerjemahkan situasi kekuasan Inggris di India kedalam gagasan dan sekaligus kerangka teori bagi rencana baru Pakistan yang dikenal sebagai teori dua negara. Dia berhasil  mewujudkan cita-cita tersebut dalam 20 tahun kemudian. Jinnah sangat yakin dengan potensi ajaran universal Islam. Dalam jawabannya atas usulan Lord Mountbatten bahwa Pakistan dapat mengadopsi model pemerintahan raja Mughal Akbar, Jinnah menyatakan sikap toleransi Islam telah ditunjukkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dia bertekad bahwa prinsip kemanusiaan yang sama akan dijalankan dan dipraktikkan di negara baru Pakistan. Namun sayangnya, berbeda dari apa yang menjadi gagasan Iqbal dan Jinnah, Pakistan bergerak sebagai negara bangsa seperti lainnya, yang mempromosikan apa yang disebut pemimpinnya sebagai “kepentingan nasional”. Sekali lagi, pertanyaan yang muncul apa yang salah dengan Pakistan.

Sekularisme Jinnah

Yang menarik, baik Iqbal maupun Jinnah menekankan ajaran Islam tentang kemanusiaan universal yang bertentangan dengan konsep demokrasi India yang dipengaruhi sistem Kasta. Kontroversi yang kemudian muncul di Pakistan adalah apakah Jinnag seorang pemimpin Islam atau sekuler? Proses pembuatan konstitusi dimulai oleh dewan konstitusi dan Jinnag menunjuk Jogindra Nath Mandal (1904-1968), seorang anggota komunitas Hindu Dalit dari Bengal Timur sebagai menteri kehakiman dari negara baru Pakistan. Jinnah yang kenal dekat komunitas Dalit di India juga mengalami nasib yang sama dengan Muslim karena berasal dari kasta yang rendah dan Mandal sangat terkesan dengan gagasan kehormatan dalam Islam. Sebelumnya, Jinnah pernah menominasikan Mandal untuk dewan konstitusi mewakili Liga Muslim India. Pertanyaannya, mengapa Jinnah melakukan hal sama di Pakistan? Mengapa dia menunjuk seorang Hindu sebagai menteri kehakiman di Pakistan? Dapatkah Mandal menjadi katalis dalam membentuk UU Pakistan yang berdasar kepada prinsip-prinsup Islam yang murni? Contoh yang menarik lainnya, adalah Jinnah juga mengangkat Muhammad Assad (1900-1992), seorang mualaf Austria untuk mewakili Pakistan di PBB.

Jinnah tampaknya berkomitmen kapda prinsip humanisme universal diatas nasionalis, regionalisme dan faksionalisasi keagamaan yang sempit pada eranya. Dia sangat paham tentang prinsip Al Qur’an yang mengijinkan orang untuk berpegang teguh kepada agamanya, namun pada saat bersamaan menjadi partner dalam pembentukan masyarakat sipil. Jinnah telah sebelumnya menunjukkan prinsip universalitas tersebut atas pelbagai isu politik saat menegosiasikan Pakta Lucknow pada 1916 yang menjadi prinsip Kongress Nasional India dan Liga Muslim India. Namun dalam beberapa tahun kemudian, Konggres Nasional India meninggalkan komitmennya atas Pakata 1916 tersebut. Pengalaman ini dan lainnya tidak pelak meyakinkan Jinnah bahwa Konggres hanya peduli dengan hak pemeluk Hindu saja, bukan hak manusia secara universal. Namun kemudian pertanyaannya muncul mengapa Pakistan gagal mengikuti prinsip akomodasi HAM dalam membentuk konstitusinya sendiri? 

Perkembangan Konstitusional

Proses pembuatan konstitusi Pakistan dimulai setelah wafatnya Jinnah pada September 1948 seiring disetujuinya Resolusi Objektif pada 1949, yang menjadi dasar konstitusi pertama Pakistan. Pembentuk Resolusi Obyektif 1949 berhasil mendapatkan dukungan pelbagai kelompok Muslim di Pakistan.  Menteri kehakiman JN Mandal dan menteri utama keempat dalam Mahkamah Konstitusi,  dan juga sekretaris pertama pada menteri kehakiman dan PM pertama, hakim A.R Cornelius, seorang Katolik taat  menyetujuinya pada 1956. Namun sebelum konstitusi ini disahkan di Dewan Konstitusi, birokrat dan elemen peradilan melakukan “kudeta konstitusional” dan memecat PM meskipun PM pada waktu itu mendapatkan dukungan mayoritas dewan konstitusi. 

Jinnah sendiri menghadapi kesulitan besar dalam menjalankan pemerintahannya di waktu singkat kekuasaannya pasca kemerdekaan 14 Agustus !947. Pakistan tidak mewarisi orang-raong yang cakap dalam pemerintaan. Dia sepenuhnya mengandalkan para birokrat yang dididik oleh Inggris. Dia juga menyadari kenyataan bahwa para pemimpin India tidak hanya menolak memberikan apa yang menjadi hak  Pakistan dalam pembagian kekayaan Inggris, namun juga berkonspirasi untuk menghilangkan Pakistan. Akibatnya, para birokrat inilah yang menjadi pihak pertama yang mengkhianati visi Iqbal dan Pakistan sendiri. Malik Ghulam Muhammad, seorang PNS dengan dukungan Hakim Muhammad Munir memecat PM dan menjerumuskan Pakistan dalam  krisis politik.  para politisi dan PNS yang tulus disingkirkan. Para anggota komunitas non Muslim seperti J.N Mandal mundur pada awal 1950-an dan pindah kembali ke India. Hanya hakim A.R Cornelius terus mempertahankan konstitusi `1956 dan kemudian meninggal di Pakistan pada 1991.

Sekarang ini,dan kini Mahkamah Agung kembali lagi menjatuhkan PM yang berkuasa. Adakah hal ini membawa kepada instabilitas politik di Pakistan pada tahun-tahun kedepan? Apakah mahkamah benar-benar hendak menyelesaikan masalah korupsi atau semata hanya berkeinginan untuk menyingkirkan para politisi tertentu dari politik Pakistan?

 

 

Bangkitnya Ekstrimisme

Tak seorangpun mengabaikan fakta bangkitnya ekstrimisme dalam politik di Pakistan sejak perang Afgahnistan pada 1980-an. Namun, kita harus mencatat bahwa meskipun media internasional lebih suka menggambarkan karakter ekstrimisme di Pakistan dalam sudut pandang keagamaan, namun ini bukan isu yang sebenarnya. Di Karachi dan Baluchistan, para ekstrimis lebih banyak didorong oleh motivasi etnik dan rasisme, meskipun di bagian lain boleh jadi didorong oleh faktor agama. Aktivitas ekstrimisme semakin meningkat sejak naiknya pemerintahan sipil pada 1990-an, yang sering dituduh sebagai merebaknya korupsi. Seiring intervensi AS di perbatasan Afghanistan, militansi di Pakistan meningkat tajam. Pakistan sekarang benar-benar dalam krisis. Banyak rakyat Pakistan melihat tangan-tangan asing berada di balik meningkatnya ekstrimisme di negaranya. Meskipun ada elemen kebenaran dalam tuduhan ini, namun menyalahkan orang lain karena problemanya sendiri di tanag air jelas tidak akan menyelesaikan masalah. 

Kesimpulan

pakistan memiliki masalah citra. Dalam pandangan kami, rakyat Pakistan mengabaikan untuk berkonsentrasi menemukan  sebab-sebab kegagalan ini secara internal. Dengan kata lain, mereka harus mempertimbangkan rekomendasi Iqbal seperti ditulisnya dalam “Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam”  bahwa “setiap negara Muslim harus tenggelam dalam kediriannya secara lebih dalam, berfokus kepada visinya tentang dirinya sendiri.” Pada peringatan 70 tahun kelahirannya, rakyat Pakistan harus berkontemplasi kepada apa yang salah dalam sejarahnya. Mereka harus mempertanyakan beberapa pertanyaan serius apakah mereka menyukai sebagai Muslim seperti Ghulam Muhammad dan Muhammad Munir atau pengagum Muslim seperti JN. Mandal dan AR. Cornelius.  Apakah rakyat Pakistan telah mengkonseptualisasi visi Iqbal dan Jinnah? Apakah rakyat Pakistan berani menanyakan apakah Iqbal dan Jinnah salah dalam mengkonseptualisasi fondasi  teoritis Pakistan di sejak awalnya?

 

 

Facebook Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u692536656/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

One thought on “70 Tahun Berdirinya Pakistan: Apakah Ide yang Salah?

  • May 1, 2018 at 09:42
    Permalink

    Terima kasih atas informasinya,
    Apa karna banyaknya pengaruh dari inggris makanya paskistan dianggap sebagai negara yg salah atau negara yg gagal??

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *