Akhirnya Resolusi DK PBB Tentang Permukiman Ilegal Israel Disahkan

Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang mendesak Israel menghentikan semua permukiman ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina. Seperti yang diprediksi AS tidak bersedia memveto dan memilih abstain.

Mosi yang didukung 14 suara dan satu abstain ini  menjadi resolusi pertama Dewan Keamanan PBB tentang Israel-Palestina yang keluar setelah hampir 8 tahun lamanya.

Resolusi yang pada awalnya dirancang Mesir namun ditarik kembali setelah As Sisi ditelpon Donald Trump, kini diusulkan kembali oleh Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela.

Resolusi ini menuntut Israel:

“Segera dan sepenuhnya menghentikan aktivitas permukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur karena permukiman tersebut tidak memiliki dasar hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional.”

4 dari 5 negara permanen Dewan Keamanan PBB dan 10 anggota non permanen mendukung resolusi tersebut. Mereka adalah China, Perancis, Rusia, Inggris, Angola, Mesir, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Senegal, Spanyol, Ukraina, Uruguay dan Venezuela.

“Lebih dari Simbolik”

Keluarnya resolusi tersebut sebenarnya tidak akan merubah keadaan di lapangan dan kemungkinan akan diabaikan oleh pemerintah Trump mendatang.

Namun keluarnya resolusi itu dapat dianggap lebih dari sekedar simbol.

Resolusi tersebut secara formal menunjukkan penentangan masyarakat internasional atas perluasan permukiman Israel dan dapat mendorong lebih jauh manuver Palestina untuk melawan Israel di forum-forum internasional.

Pembalikan Kebijakan AS

AS secara tradisional melindungi Israel dari pelbagai resolusi kecaman terhadap Israel. Absennya AS dapat dilihat sebagai keputusan perpisahan pemerintahan Barack Obama yang  memiliki hubungan kurang harmonis dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Obama menyebut pembangunan permukiman Israel menjadi hambatan utama upaya damai Israel-Palestina.

Setelah pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power mengatakan perluasan permukiman “secara serius merusak keamanan Israel sendiri.”

“AS telah mengirim pesan bahwa permukiman Israel harus dihentikan sejak 50 tahun lalu. Orang tidak dapat terus menerus mendukung perluasan permukiman Israel dan pada saat bersamaan mendukung solusi dua negara yang dapat mengakhiri konflik. Siapapun harus memilih antara permukiman dan pemisahan.”

Presiden terpilih Donald Trump yang menyerukan veto AS diprediksikan akan menjadi pendukung fanatik kebijakan fundamentalis Netanyahu. Dia baru saja memilih duta besar pro Israel garis keras dan berjanji memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.  Trump juga dikabarkan menyumbang 10 ribu dollar untuk perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.

Republikan: “Sangat Memalukan”

Juru bicara Partai Republik di Konggres Paul Ryan dan Senator John McCain mengecam keputusan pemerintah Obama yang abstain dalam pemungutan suara. Ryan mengatakan bahwa abstainnya AS benar-benar memalukan dan ancaman bagi perdamaian. McCain menambahkan bahwa manuver AS “menjadikan kita kaki tangan dalam serangan yang jahat terhadap Israel.”

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan setelah pemungutan suara:

“Diharapkan bahwa sekutu terbesar Israel bertindak berdasarkan nilai yang kita bagi dan seharusnya AS memveto resolusi yang memalukan ini. Saya tidak ragu bahwa pemerintah AS dan Sekjen PBB  yang akan datang akan memperkuat era baru dalam hubungannya dengan Israel.”

Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan bahwa AS telah meninggalkan AS dengan bersikap abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Steinitz yang dekat dengan Netanyahu mengatakan:

“Ini bukan resolusi menentang permukiman, namun resolusi anti Israel, anti Yahudi dan negara Yahudi. AS malam ini telah meninggalkan satu-satunya teman di Timur Tengah.”

“Hari Kemenangan”

Sementara itu, rakyat Palestina merayakan keluarnya resolusi PBB tentang permukiman ilegal Israel sebagai “Hari Kemenangan”.

Keluarnya permukiman Yahudi adalah salah satu isu yang menghambat pembicaraan damai Israel-Palestina.

Sekitar 500 ribu Yahudi yang tinggal di 140 permukiman ilegal yang dibangun sejak pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967. Permukiman Yahudi tersebut dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Israel bersikeras bahwa status akhir mereka diputusakan dalam pembicaran tentang pembentukan negara Palestina. Putaran terakhir perundingan damai Israel-Palestina macet pada 2014.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *