Aksi Protes Pendeta Anti Rohingya Sambut Kapal Bantuan Kemanusiaan Malaysia

Para pemrotes Anti Rohingya berkumpul di pelabuhan Yangon Kamis untuk menyambut kedatangan kapal bantuan kemanusiaan Malaysia untuk ribuan para pengungsi Myanmar yang menghadapi persekusi dari militer.

Ribuan Muslim Rohingya dikabarkan tewas dalam serangan brutal militer. PBB menyebut tindakan militer itu sama dengan pembantaian etnik.

Puluhan ribu lainnya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh dengan membawa cerita aksi pembantaian dan permerkosaan.

“Kami ingin memberitahu Malaysia bahwa tidak ada Rohingya disini,” teriak seorang pendata Budha bernama Thuseitta dari Uni Pendeta Myanmar Patriorik.

Myanmar menolak kewarganegaraan jutaan penduduk Rohingya walaupun mereka telah tinggal di tanah tersebut selama bergenerasi.

Pelbagai perlakuan keji rejim militer Myanmar atas etnik Rohingya mengundang kritik tajam dari Malaysia, negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Ketegangan diplomatik mewarnai kedua negara bertetangga di Asia Tenggara ini.

Kapal Aliya berangkat dari Malaysia pekan lalu dengan membawa 2200 ton beras, bantuan medis dan pakaian beserta ratusan tenaga kesehatan dan media.

Sebagian bantuan akan diturunkan di pelabuhan Yangon dan kemudian diangkut melalui jalur darat ke provinsi utara Rakhine, tempat perburuan warga Rohingya.

Sebagiannya dikirimkan ke pelabuhan Teknaf di Bangladesh selatan, dimana hampir 70 ribu penduduk Rohingya melarikan diri sejak Oktober pasca meledaknya kekerasan terbaru.

Myanmar pada awalnya menolak mengijinkan kapal Malaysia tersebut masuk ke perairan negara bagian Sittwe, Rakhine.

Pemerintah juga menuntut bahwa bantuan tersebut juga didistribusikan baik kepada Rohingya dan etnik Budha Rakhine.

Pengiriman bantuan dilakukan setelah laporan keras PBB menuduh pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan pemerkosaan, penyiksaaan dan pembunuhan massal kepada etnik Muslim Rohingya.

Dari wawancara dengan ratusan pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh, para penyelidik PBB mengatakan bahwa teror yang dilakukan militer hampir sama dengan pembantaian etnik.

Selama berbulan-bulan, rejim militer Myanmar membantah dan menganggapnya sebagai berita palsu pelbagai pengakuan korban yang dikumpulkan oleh media asing dan kelompok HAM. Militer juga melarang akses masuk ke kawasan tersebut.

Pejabat PBB, Adama Dieng mengatakan bahwa komisi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan investigasi atas praktik pelanggaran dianggap sebagai “pilihan yang tidak kredibel”.

Pelbagai kritik menolak badan yang dipimpin oleh wapres dan mantan jenderal Mynt Swe karena tidak memasukkan kalangan Muslim. Lembaga tersebut dianggap bias dan tidak bergigi.

Dalam pertemuan, Mynt Swe mengakui bahwa “diantara fakta dan tuduhan, termasuk diantaranya laporan PBB, ada hal-hal penting yang harus diselidiki.”

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *