Warga NU Tidak Terima Ancaman Ahok Kepada Rais Aam NU, Ahok Klarifikasi

Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta, tak terima atas perlakuan kuasa hukum Ahok yang dinilai melecehkan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dan menyebutnya sebagai saksi tidak netral.

Saya melihat sikap dan perlakuan Ahok dan Tim Pengacara Ahok terhadap Kiai Ma’ruf Amin sebagai Rais Am PBNU di persidangan sangat kasar, sarkastik, melecehkan, dan menghina marwah NU. Apalagi pengacara intimidatif. Kami tidak terima,” ujar Ketua Bidang Antarlembaga PW GP Ansor DKI Redim Okto Fudin, di sela-sela acara Harlah NU ke-91 di Jakarta, Selasa (31/1/2017) sebagaimana dikutip berbagai media online.

Untuk diketahui, pengacara Ahok menuduh KH Ma’ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Okto, apa yang dikatakan pengacara Ahok itu cukup tendensius dan politis.

“Itu tuduhan yang sangat tendensius dan politis. Sejak awal, biodata KH Ma’ruf menyebutkan hanya pekerjaan yang masih aktif, sebanyak 12 item. Sementara posisi anggota Wantimpres, anggota DPR, Ketua Komisi VI DPR tidak dicantumkan karena sudah tidak menjabat. Tuduhan menyembunyikan itu, tuduhan keji,” ucap Okto.

Tak hanya itu, Ansor DKI juga menyebut tuduhan keji Ahok dan tim kuasa hukumnya lainnya yang menyebut KH Ma’ruf Amin memberikan kesaksian palsu dan akan melaporkan kepada pihak kepolisian.

“Pengacara Ahok telah menabuh genderang perang dengan NU. Ente jual ane beli. KH Ma’ruf adalah pimpinan tertinggi NU, dengan puluhan juta pengikut. Kami akan catat ini sebagai pelecehan tak terkira pada warga NU,” ujarnya serius.

PW Ansor, kata dia, segera akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader NU yang berada di seluruh tanah air. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan menghargai KH Ma’ruf Amin sebagai ulama NU, ormas Islam terbesar di Indonesia

Hal yang sama disampaikan seorang kiai asal Tapal Kuda, Jawa Timur. Menurutnya mereka – kiai-kiai di tapal Kuda itu —  tidak bisa menerima perlakuan ‘kasar’ kubu Ahok terhadap Kiai Ma’ruf.

“Kiai-kiai tampak marah, ini saya sedang sibuk menerima telpon beliau-beliau. Kekesalan ini bisa dipahami lantaran Kiai Ma’ruf ini menjadi simbol sekaligus panuntan umat. Selain Ketua Umum MUI, beliau adalah Rais Aam PBNU,” tegas sumber Duta.co, Rabu (01/02/2017) di MUI Jawa Timur.

Sementara, menanggapi pemberitaan yang massif di berbagai media soal isu Ahok ingin melakukan proses hukum kepada Bapak KH Ma’ruf Amin, maka, anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Dr Humphrey R Djemat, SH, LL.M melakukan klarifikasi isu tersebut.

“Statement Pak Ahok yang mengatakan “… kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap…” itu ditujukan kepada saksi-saksi pelapor pada persidangan yang lalu, dan bukan kepada Bapak KH Ma’ruf Amin.

Pak KH Ma’ruf Amin, kata Humphrey, bukan saksi pelapor, sedangkan yang akan dilaporkan balik (Habib Muchsin dan Habib Novel) itu diduga mengeluarkan keterangan tidak benar di bawah sumpah.

“Jadi tak mungkin kami mau melaporkan Pak KH Ma’ruf Amin yang menjadi saksi karena menjelaskan soal Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI. Komentar Pak Ahok tersebut adalah komentar yang bersifat umum saja, dan tentu saja persoalan pelaporan saksi-saksi pelapor yang lalu telah diserahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum beserta tim investigasinya,” kata Humphrey.

Humphrey juga menambahkan “Kami sangat menyayangkan gencarnya pemberitaan yang menyesatkan bahwa seolah-olah Pak Ahok mau melaporkan KH Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Apalagi ada oknum yang menuding bahwa pernyataan Pak Ahok dianggap melecehkan integritas PBNU dan kaum nahdliyin.”

Masih menurut Humphrey, “Kami sebagai penasihat hukum yang sudah diberikan kuasa oleh Pak Ahok untuk membela beliau dalam perkara yang sarat politik pilkada ini selalu bekerja dengan profesional sesuai dengan kode etik dan didukung informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang memancing di air keruh memanfaatkan ucapan Pak Ahok.”

Lebih lanjut Humphrey menjelaskan, “Pak Ahok ini kan sedang menjadi terdakwa di pengadilan, beliau sedang mencari keadilan untuk dirinya. Kami selaku penasihat hukum juga berkepentingan membantu Pak Ahok dalam usaha tersebut. Sehingga wajar apabila kami memeriksa keterangan dan kesaksian Pak KH Ma’ruf Amin di dalam forum pengadilan. Tentu bahasa kami berbeda bila konteksnya kami silaturahim dengan beliau, sebagai Rois A’am PBNU. Kami berharap publik dapat memaklumi kondisi di persidangan kemarin,” katanya.

Klarifikasi Pengacara Ahok Tidak Sesuai Fakta Persidangan

Namun klarifikasi Humphrey bertentangan dengan fakta yang terjadi di persidangan.

Mengutip dari laman detiknews (31/1), pengacara Ahok terlihat mencecar saksi ahli dengan beberapa pertanyaan yang sama seputar telpon SBY kepada KH Ma’ruf Amin  untuk mengeluarkan fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok. Dalam tanggapannyaa, KH Ma’ruf Amin menjawab tegas tidak ada.

“Karena sudah beberapa kali ditanya dan dijawab sama, kami berikan buktinya. Kalau memang ini benar sesuai bukti, Anda memberi kesaksian palsu,” ancam pengacara Ahok.

Selanjutnya, Ahok ikut menanggapi: “Meralat tanggal 7 Oktober ketemu paslon nomor 1, jelas-jelas itu mau menutupi Saudara Saksi menutupi riwayat hidup pernah menjadi Wantimpres SBY. Tanggal 6 (Oktober) disampaikan pengacara saya ada bukti telepon (dari SBY) untuk minta dipertemukan. Untuk itu Saudara Saksi tidak pantas menjadi saksi, tidak objektif lagi ini, sudah mengarah mendukung paslon 1,” kata Ahok dalam sidang menanggapi kesaksian Ma’ruf.

Karena bantahan KH Ma’ruf Amin tersebut, Ahok mengaku berencana melaporkan Ma’ruf ke polisi. “Saya berterima kasih Saudara ngotot di depan hakim meralat ini, mengaku tidak berbohong. Kami akan memproses secara hukum. Untuk bisa membuktikan bahwa kami punya data lengkap,” imbuhnya.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *