Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u692536656/public_html/wp-includes/post-template.php on line 275

Apa Saja Referendum Konstitusi Turki Besok?

Sejak AKP mengumumkan rencananya untuk melakukan amandemen konstitusi Desember lalu, media dipenuhi dengan pemberitaan tentang rencana isu tersebut. Setuju atau tidak dengan rencana transformasi demokrasi dari sistem parlementer ke sistem presidensial.

Namun diantaranya yang paling menarik terjadi di media barat ketika mereka lebih memfokuskan atas kampanyenya sendiri sehingga menimbulkan ketegangan diplomatik antara Turki dan negara-negara Eropa, seperti Denmark, Austria dan Jerman. Turki menjuluki beberapa negara tersebut sebagai “sisa-sisa Nazi” dan menuduh mereka mempunyai kecenderungan fasistik karena melarang para menteri dan diplomat Turki melakukan kampanye untuk referendum di negara mereka bahkan untuk sekedar masuk ke kedutaan mereka sendiri, yang merupakan pelanggaran norma diplomatik.

Namun tentang apa saja referendum sebenarnya dan apa yang terjadi jika rakyat Turki memilih jawaban “ya”?

Seluk Beluk Referendum

Selama bertahun-tahun, AKP dibawah Presiden Recep Tayyip Erdogan mencoba mendapatkan suara mayoritas yang cukup untuk dapat melakukan perubahan konstitusi ke sistem presidensial tanpa referendum. Turki adalah pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dimana partai dengan suara terbanyak di pemilu dapat membentuk pemerintahan yang dipimpin perdana menteri sebagai menanggung jawab kekuasaan eksekutif. Dalam konstitusi Turki sekarang ini, presiden hanyalah penguasa simbolik dengan kekuasaan terbatas.

Meskipun AKP telah menang dengan suara mayoritas berturut-turut dalam hampi setiap pemulu sejak 2002, pernah hampir kehilangan suara mayoritas dalam pemilu Juni 2015 sebelum kemudian diadakan pemilu susulan- mereka tidak pernah mendapatkan cukup kursi untuk melakukan perubahan konstitusional sendiri dan kini memutuskan untuk melakukan referendum.

Karena Erdogan telah selesai menjabat perdana menteri dan memenangkan pemilu presiden untuk pertama kalinya pada 2014, dia kehilangan kepemimpinan di AKP dan mundur dari keanggotaan partai karena UU Turki tidak memperbolehkan presiden mewakili partai.

Namun, ini lebih merupakan formalitas, karena Erdogan masih mengendalikan kendali dan pengaruhnya yang besar atas AKP dan juga pemerintahan Turki. Setelah terjadi perbedaan politik dengan PM sebelumnya, Ahmet Davutoglu, Erdogan menggantikan kepemimpinan AKP dengan PM Binali Yildirim pada Mei 2016. Dibawah Erdogan, posisi PM hampir seperti kabinet dibawah kekuasaan de facto sistem presidensiil, yang kini hendak diformalisasikan dalam referendum Ahad.

 Isu-Isu Dasar

Dalam level dasar, AKP dan sekutunya dari partai nasionalis MHP yang terpecah, partai terbesar keempat di parlemen menyerukan semua kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan penghapusan kantor PM. Presiden akan menjadi kepala negara dan secara bersamaan sebagai kepala partai. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden dapat memilih sendiri para menterinya jika dipandang cocok. Akhirnya, pemilu parlemen dan presiden akan terjadi bersamaan setiap 5 tyahun dan presiden dibatasi kekuasaannya selama dua periode.

Para pendukung kampanye “ya” mengatakan langkah tersebut dibutuhkan untuk menjamin Turki tetap sebagai negara stabil secara ekonomi, militer dan politik. Beralasan dengan 4 kali kudeta dan satu kali kudeta gagal di sepanjang perjalanan sejarah republik Turki, mereka mengatakan bahwa kepemimpinan yang lemah, parlemen yang terpecah dan terpolarisasi serta pemerintahan koalisi menyebabkan kudeta militer, gangguan dalam demokrasi dan menggoncangkan ekonomi karena faktor instabilitas. Mereka juga berpendapat bahwa kegagalan menjamin stabilitas sistem politik di Turki menyebabkan resiko keamanan negara karena meningkatnya kegiatan terorisme dari kelompok kiri Kurdi dan ektrim Daesh. Ancaman terhadap stabilitas ekonomi yang berhasil diraih pemerintahan AKP sejak 2002, menjadi alasan utama dibalik itu.

Sementara pendukung “tidak” menyebutkan bahwa secara de facto sistem presidensial telah berlangsung di bawah Erdogan dan kekuasaan yang dijalankannya termasuk inskonstitusional. Mereka berpendapat jika amandemen disetujui, Erdogan akan mendapatkan mandat rakyat untuk secara formal mendapatkan kekuasaan dan menggunakannya dalam posisinya sebagai pemimpin diktator. Untuk mendukung klaim mereka, kelompok “tidak” menunjukkan pelanggaran HAM terhadap kelompok pembangkang dan mereka yang dicurigai terlibat dengan organisasi Fethullah Gulen, kelompok rahasia yang dituduh berada dibalik kudeta tahun lalu yang menewaskan ratusan warga sipil.

Otoritas Turki membantah tuduhan tersebut, karena dalam kasus tertentu, kekebalan yang dinikmati presiden dapat dicopot dan dia dapat diseret karena perbuatan kriminal yang dilakukannya. Konstitusi memberikan kekuasaan bagi yudikatif untuk mengambil tindakan hukum terhadap dirinya atau presiden di masa depan jika melakukan pelanggaran. Meski demikian, kelompok yang tidak setuju menyatakan bahwa pengangkatan hakim dan jaksa senior sangat dipengaruhi oleh presiden.

Diluar itu semua, referendum Ahad akan menjadi peristiwa bersejarah dan perubahan permainan dalam sejarah Turki. Dalam beberapa hari, kita akan melihat kebangkitan dengan Erdogan kemenangannya terbaru dan terbesarnya. Erdogan dapat menabalkan dirinya sebagai fugur politik yang sekelas dengan lawannya, Mustafa Kemal Ataturk, pendiri republik ultra sekuler Turki.

Facebook Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u692536656/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *