Apakah Sudan Diam-Diam Melobi Israel?

Pers Israel memberitakan bahwa kemungkinan hubungan diplomatik antar Tel Aviv dengan Khartoum tengah terjalin. September lalu, koran Israel Haaretz mengumumkan bahwa pemerintah Israel telah mengontak AS untuk memfasilitasi peningkatan hubungannya dengan Sudan. Media Israel dengan cepat menyambut pernyataan Ibrahim Suleiman, anggota komite luar negeri Sudan yang menyatakan bahwa mayoritas anggota komite yang terlibat dalam proses Dialog Nasional Sudan telah menyerukan pembentukan hubungan “normal dan dengan syarat” dengan Israel.

Pelbagai laporan media ini seperti menjadi sinyal perubahan besar dalam kebijakan luar negeri pemerintah Sudan. Sejak pembentukan negara Zionis pada 1948, Sudan menjadi pendukung tegas hak rakyat Palestina dan secara tegas menjaga jarak dengan negara Israel, Sudan menyatakan perang dengan Israel pada 1967 dan pada Oktober 2012, ketika Israel menjatuhkan bom atas pabrik di Khartoum, Presiden Omar al Bashir menyebut Israel sebagai “Musuh Zionis yang akan tetap menjadi musuh”. Sudan tidak mengakui dan tidak akan mengakui negara Zionis. Dalam paspor Sudan disebutkan bahwa paspor tidak berlaku untuk Israel.

Sudanese Foreign Minister, Ibrahim Ghandour
Menlu Sudan, Ibrahim Ghandour

 

Namun, hubungan diplomatik Israel telah mencapai seluruh wilayah timur dan ujung Afrika, kecuali Sudan, Hubungan diplomatik Israel dijalin dengan Mesir, Eritrea, Ethiopia, Uganda dan Sudan Selatan. Pengiriman senjata telah dilakukan Israel kepada pemberontak Sudan ketika pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) pimpinan Abdul Wahid mendirikan kantor perwakilan di Israel. Sementara mendiang pemimpin gerakan keadilan dan persamaan (JEM), Khalil Ibrahim juga mendukung hubungan diplomatik dengan Israel.

Tampak ada dua faktor yang mendorong dibalik keinginan Sudan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Pertama, ide data berbarengan ketika anggota Dialog Nasional Sudan, Rajah Mustapha mendirikan Aliansi Solidaritas Yahudi Sudan dibawah restu pemerintah Sudan di Khartoum. Aliansi tersebut dibentuk pasca pembicaraan dialog nasional dan pernyataan Ibrahim Suleiman yang menyatakan bahwa mayoritas anggota Dialog Nasional memiliki hubungan dengan Israel. Namun sumber lain justru menyebutkan bahwa sedikit anggota yang mendukung ide tersebut. “Meskipun pandangan tersebut dimasukkan dalam draft pertama dokumen Dialog Nasional, namun hal tersebut tidak didukung dan draft akhirnya menolak gagasan tersebut,” ujar sumber tersebut.

Faktor kedua tampaknya menjadi syarat AS berupa pengakuan negara Zionis sebagai syarat awal pencabutan sanksi ekonomi yang diterapkan pada 1997 dan 2005 karena dianggap sebagai negara yang mensponsori terorisme. Diskusi untuk mencabut sanksi mencapai puncaknya dalam pencabutan sementara embargo AS atas Khartoum tanpa pencabutan nama negara itu dari daftar sponsor terorisme. Media Israel dengan cepat menyambut tanggapan yang diberikan Menlu Sudan Ibrahim Ghandour ketika ditanya tentang kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. “Kami tidak keberatan dengan usulan semacam itu,” katanya.

Tanggapannya dilihat oleh para pengamat sebagai lunaknya pendirian Sudan atas Israel dan beberapa media d Israel melompat pada kesimpulan bahwa Sudan telah mengubah pendiriannya.

Namun, Ali Al Sadig, juru bicara Kemenlu Sudan mengatakan bahwa pernyataan Menlu Sudan keluar dari konteksnya. “Dukungan pemerintah dan rakyat Sudan atas perjuangan rakyat Palestina telah dimafhumi. Hal ini tidak berubah dan masih tetap tidak berubah.”

Pers Israel juga menekankan pernyataan terbaru Presiden Sudan Omar al Bashir pada 14 Maret 2016 yang menyatakan bahwa “Seandainya Israel menundukkan Suriah, Isral tidak akan membuat kerusakan disana, tidak akan membunuh penduduknya dan tidak mengusir mereka seperti yang dilakukan sekarang.”

Pernyataannya disambut optimisme di Tel Avivm meskipun pernyataan tersebut lebih ditujukan kepada rejim Suriah. Al Bashir tampaknya ingin menyatakan bahwa kejahatan Bashar al Assad atas rakyatnya sendiri jauh lebih buruk ketimbang kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina

Apapun kebenaran atas kontak dua negara, kemungkinan terjalinnya hubungan dengan Israel akan mengundang debat di antara para pemuka agama di Sudan, Pada Februari, mantan anggota dewan ulama Sudan dan Presiden Partai Wasat, Yusug al Koda menyatakan tidak ada bukti agama yang melarang dijalinnya hubungan dengan Israel.

Dalam konferensi yang berjudul “Kebangkitan dan Dialog Agama” pada 6 Februari 2017, Al Koda menyerukan Sudan untuk melakukan gencatan senjata dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, karena tidak dilarang oleh agama. Sebagai buktinya, Nabi dalam perjanjian Hudaibiyyah menandatangani kesepakatan dengan musuhnya yang kafir.

Namun atase pers Sudan di London, Khalil Mubarak menyatakan:

“Sudan adalah penandatangan inisiatif Suadi pada Maret 2002 bahwa AS dan negara-negara lain di dunia juga menerimanya. Proposal tersebut menyatakan bahwa hubungan diplomatik dan pengakuan negara Israel hanya dapat terjadi jika Israel menarik diri dari wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur seperti dalam perbatasan 1967 dan membiarkan sistem dua negara berdiri. Israel hingga kini tidak pernah memberikan tanggapan yang positif.”

Mubarak sendiri telah bertahun-tahun menyelidikan bagaimana cara lobbi Yahudi menghancurkan Sudan. Dalam bukunya, “The Israel Lobby and Sudan”, dia menuduh pelbagai kelompok Zionis telah menyerang Sudan. Kebijakan Sudan tidak akan berubah.

Jika berita kontak pemerintah rahasia pemerintah Sudan benar, maka ini akan tidak diterima oleh pelbagai kelompok Islam dalam pemerintahan Sudan karena mereka sangat konsisten terhadap perjuangan rakyat Palestina dan hak kembali mereka untuk mendirikan negaranya sendiri. Rakyat Sudan memandang gerakan perlawanan di Palestina oleh Hamas dan Jihad Islam adalah hal yang benar.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *