AS, Inggris, Perancis Ajukan Resolusi PBB atas Serangan Gas Suriah

AS, Inggris dan Perancis Selasa mengajukan resolusi Dewan Keamanan untuk mengecam serangan gas mematikan di Suriah, yang akan diambil suaranya, Rabu.

3 negara menyalahkan pasukan Bashar Assad atas serangan yang menewaskan tidak kurang 58 warga sipil. Namun militer Suriah membantah bertanggung jawab melakukan serangan senjata kimia tersebut.

Mediator Suriah di PBB Staffan de Mistura mengatakan bahwa serangan gas kimia yang sangat mengerikan ini berasal dari udara.

Draft teks resolusi berbunyi bahwa pemerintah Suriah harus membuka penyelidikan internasional dengan memberikan data jadwal penerbangan selama Kamis, nama-nama semua komandan skuadron helikopter dan memberikan akses kepada para penyedik ke pangkalan udara dimana serangan gas kimia tersebut dilakukan.

Resolusi tersebut juga meminta Sekjen PBB Antonio Gutteres melaporkan setiap bulannya apakah pemerintah Suriah bekerjasama dengan penyelidikan internasional dan misi pencari faktas terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah.

Draft resolusi “merupakan ekspresi kemarahan karena banyaknya korban jiwa dan luka dalam serangan senjata kimia di Suriah dan menyatakan tekad Dewan Keamanan untuk menghukum siapa yang dianggap bertanggung jawab.”

Belum diketahui bagaimana sikap Rusia dan China atas draft resolusi tersebut.

Februari lalu, Rusia yang didukung China melakukan veto ketujuh kalinya untuk melindung pemerintah Assad dari hukuman Dewan Keamanan dengan menggagalkan draft resolusi negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi kepada rejim Assad.

Dewan Keamanan dijadwalkan akan dibriefing atas serangan gas beracun tersebut Rabu besok.

Sebuah penyelidikan yang dilakukan PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPWC) menemukan bahwa pemerintah Assad bertanggung jawab atas 3 serangan gas klorin pada 2014 dan 2015, sementara kelompok Daesh menggunakan gas mustard.

Rejim Assad sebelumnya telah setuju menghancurkan senjata kimianya pada 2013 dibawah perundingan yang difasilitasi Moskow dan Washington.

Dewan Keaman mendukung persetujuan tersebut dengan mengeluarkan resolusi jika tidak mematuhi kesepakatanย “termasuk pemindahan ilegal senjata kimia atau penggunaan senjata oleh seseorang” di Suriah, maka akan mendapatkan sanksi.

Draft resolusi dijadwalkan akan diputuskan Kamis.

Lembaga OPWC yang berkantor di Den Haag membuat misi pencari fakta pada 2014 untuk menentukan kasus penggunaan senjata kimia di Suriah.

Dewan Keamanan PBB kemudian membuat tim gabungan PBB dan penyidik OPWC pada 2015 untuk mencari siapa yang bertanggung jawab dalam penggunaan senjata kimia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *