Bagi Rakyat Palestina, Zionis Hanya Punya Satu Maksud

Pada 12 Desember, pemerintah Inggris secara resmi mengadopsi definisi baru anti semitisme yang memasukkan kritik sah atas Israel.

Definisi diambil awal tahun ini oleh kelompok pro Israel IHRA, meskipun dipertimbangkan namun ditinggalkan oleh badan anti rasisme Eropa pada 2005.

Ini langkah yang agak berbahaya yang menyebabkan benturan antara masyarakat sipil Inggris dengan para elitnya.

Israel dan kelompok pro Israel di Barat selalu diyakini merefeksikan ekspresi rasisme negara Israel karena serangkaian pelanggarannya atas resolusi PBB dan kejahatan perangnya di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

Dengan mengadopsi definisi baru muncul setelah terjadinya krisis dalam politik Inggris, dimana Partai Buruh dibawah Jeemy Corbyn secara salah dituduh terlalu lunak atas aksi anti semitisme diantara anggotanya. “Krisis” ini direkayasa oleh kelompok pro Israel untuk mengalihkan kampanye tulus diantara para pendukung Partai Buruh agar mengekang Israel untuk mematuhi kewajiban internasional dan mengakhiri pendudukan Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Oktober lalu, kelompok lintas partai mengeluarkan laporan yang membingungkan karena mengecam penggunaan kata Zionis dalam maknanya yang peyoratif serta menganggapnya penggunaan kata itu “tidak mempunyai tempat dalam masyarakat sipil.”

Sementara upaya untuk melindungi Israel dari kebebasan berpendapat di Inggris masih hangat, namun debat serupa di AS sejak lama sudah dibungkam. Ada sedikit ruang untuk mengkritik Israel dalam media arus utama atau masyarakat “sopan“di Amerika.  Ini artinya secara efektif kebijakan AS di Timur Tengah masih tetap hanya berada dalam kepentingan Israel seperti yang dikehendaki  lobi pro Israel.

Hampir mengikutinya, Inggris kini mengadopsi posisi yang sama, isu yang sama sekali baru. Kenyataannya, Jumat pekan lalu menjadi peringatan atas relevannya isu ini.

Pada 16 Desember 1991, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi 46/86 yang menegaskan “Sidang Umum PBB  memutuskan menghilangkan pernyataan yang ada dalam resolusi 3370 (XXX) 10 November 1975.”

Ini menjadi pembalikan dari resolusi sebelumnya yang menyamakan ideologi politik Israel Zionisme dengan rasisme.

Teks resolusi awal, 3379 pada 1975 berdasarkan  serangkaian prinsip yang tegas, termasuk resolusi PBB 2016 pada 1965 yang mendefinisikan diskriminasi rasial seperti “pembedaan, pengeluaran, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal usul enik dan kebangsaan.”

Pembalikan resolusi tersebut merupakan hasil dari tekanan dan lobi AS yang berlangsung bertahun-tahun. Pada 1991, Israel memaksa bahwa negara tersebut tidak akan bergabung dalam perundingan damai Madrid yang disponsori AS tanpa penghilangan resolusi 3369. Karena AS menjadi satu-satunya sponsor perundingan Madrid, maka tekanan AS berbuah dan negara anggota PBB menghilangkan tuduhan rasisme atas Zionis tersebut.

Namun, menyamakan Zionisme dengan rasisme bukannya satu-satunya  perbandingan yang sering diungkapkan oleh para kritikus Israel.

Baru-baru ini, utusan Ekuador di PBB, Horacio Sevilla mengeluarkan pernyataan sebelum Sidang Umum, yang menandai 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina.

Setelah dia menolak “dengan segenap tenaga persekusi dan genosida” yang dilakukan oleh Nazi atas warga Yahudi,” dia kemudian menambahkan,” namun kini saya tidak dapat mengingat segala sesuatu yang lebih sama dalam sejarah kontemporer kita ketimbang pengusiran, persekusi dan genosida hari ini yang dilakukan imperialisme dan Zionisme atas rakyat Palestina.”

Gelombang kutukanpun kemudian terjadi seperti yang diduga, para pejabat Israel segera angkat bicara dengan mengatakan tuduhan anti semitis terhadap PBB karena terus menerus menarget Israel karena tidak melakukan keberatan atas tuduhan tersebut.

Seperti yang diinginkan Israel, setiap kritik atas negara dan ideologi politiknya langsung dituduh anti Yahudi sebagaimana tuntutan akuntabilitas Israel atas aksi militer mereka selama perang.

Namun mengapa Israel begitu peduli dengan definisi tersebut?

Di jantung eksistensi Israel sendiri sebenarnya menyimpan kerentanan yang tidak dapat dihadapi dengan nuklir dan persenjataan canggih sekalipun.

Me-ilegal-kan penggunaan makna negatif atas Zionisme adalah hal yang salah dan tidak mungkin.

Jika bagi Israel yang meyakini terminologi tersebut, Zionisme berarti banyak hal, namun untuk  rakyat Palestina hanya merupakan ideologi tunggal.

Dalam artikel yang diterbitkan pada 2012, penulis Israel Uri Avnery membenarkan banyak bayangan Zionisme -pada awal Zionisme sosialis (yang terobsesi dengan warna merah dan memobilisasi pelbagai kelompok Yahudi dalam Kibbutzim); Zionis relijius yang menganggap dirinya sebagai “awal dari turunnya juru selamat”. Zionisme sayap kanan yang menuntut “Negara Yahudi di semua wilayah Palestina”, dan Zionis liberal atau sekuler seperti yang dimaksudkan pendirinya, Theodore Herzl.

 

 

 

 

Bagi rakyat Palestina yang tanah dirampas, rumah mereka dihancurkan dan nyawanya terancam oleh pelbagai kekuatan Zionis tersebut, maka pemerincian Avnery menjadi tidak penting lagi. Karena terminologi Zionis sepenuhnya merupakan kata peyoratif dan setiap orang yang membela, berpartisipasi atau mendukung agresi Israel karena mereka mendukung Zionis mereka.

Dalam artikelnya,  “Zionism from the Standpoint of its Victims”, almarhum Profesor Edward Said menyatakan: “Masuk akal untuk mendapati bahwa seluruh pengalaman Arab Palestina tidak diragukan melihat Zionisme sebagai ketidakadilan tunggal atas bangsa Arab, dan bahwa sebelum Inggris menyerahkan Palestina kepada para pemukim Zionis untuk mendirikan negara secara formal pada 1948, maka rakyat Palestina bersatu menentang dan melawan kolonialisme Zionis.”

Banyak negara lain memahaminya sebagaimana persepsi Palestina bahwa Zionisme adalah bentuk kolonialisme dan bahwa persepsi tersebut  adalah kenyataan sejarah, buka produk ilusi kolektif anti Semitis.

Sejarawan Israel Ilan Pappe setuju. “Ideologi dan strategi Zionis tidak pernah berubah dari awal,” tulisnya. “Gagasan bahwa kita ingin menciptakan negara dan demokrasi Yahudi di Palestina”. Maka Zionis perlu memiliki suara mayoritas Yahudi sepanjang waktu…Oleh karena itu, pembersihan etnik adalah satu-satunya solusi nyata dari perspektif Zionis.”

Ini masih setiap menjadi kekuatan di belakang kebijakan Israel atas Palestina dan penolakan Israel untuk meninggalkan gaya kolonial abad 19 untuk menuju sebuah negara demokratis dan modern bagi semua warga negaranya.

Untuk melakukan itu, akan menjadi pengorbanan dalam inti ideologi Zionis yang sejak awal dibangun dari kebanggaan atas identitas etno-relijius. Jadi persamaaan perlakuan dan tidak adanya diskriminasi antara Yahudi dan Arab menjadi hal sulit diwujudkan.

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *