Catatan Hitam Shimon Peres, Sang Penerima Nobel Perdamaian

Sosok Shimon Peres, yang meninggal pada Rabu dalam usia 93 tahun setelah menderita sakit stroke sejak 13 September lalu menjelaskan disparitas citra Israel di mata dunia dengan kenyataan kebijakan penjajahan Israel di Palestina yang penuh darah.

Peres yang dilahirkan di Belarus pada 1923 pindah bersama keluarganya ke Palestina pada 1930-an. Dalam usianya yang muda, Peres bergabung dengan kelompok teroris Haganah yang bertanggung jawab atas pembantaian etnis di desa-desa Palestina antara 1947-1949, sebelum tragedi Nakhba.

Meskipun pengusiran paksa rakyat Palestina telah menjadi catatan sejarah, Peres selalu bersikeras bahwa pasukan Zionis “berpegang teguh kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam berperang” selama pendirian negara Israel. Bahkan, dia mengklaim bahwa sebelum Israel berdiri, tidak ada apa-apa di Palestina.

 

Selama lebih 7 dekade, Peres menjadi PM (dua kali) dan presiden, meskipun dia tidak tidak pernah memenangkan pemilu  secara langsung. Dia adalah anggota 12 kali menjadi anggota kabinet dan menduduki jabatan berturut-turut menteri pertahanan, luar negeri dan keuangan.

Dia adalah orang terbaik pertama dalam pandangan barat karena perannya dalam negosiasi yang mengantar kepada terwujudnya perjanjian Oslo, yang menjadikan dirinya,  Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian.

Namun bagi rakyat Palestina dan tetangganya di Timur Tengah, catatan sejarah Peres di Timur Tengah tidaklah sama dengan reputasi yang disematkan Barat atas dirinya sebagai “merpati” perdamaian yang tidak kenal lelah.

Berikut ini ringkasan sejarah Peres dalam mewujudkan kolonialisme dan apartheid Israel.

Arsitek Senjata Nuklir

Antara 1953 dan 1965, Peres menjadi direktur utama dan kemudian menjadi wakil menteri pertahanan. Salah satu tanggung jawabnya pada waktu itu, Peres digambarkan sebagai “arsitek program senjata nuklir Israel” yang hingga hari ini masih tidak tersentuh pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pada 1975, sebuah catatan rahasia mengungkapkan Peres bertemu dengan Menteri pertahanan Afrika Selatan PW Botha dan “menawarkan menjual hulu ledak nuklir ke rejim apartheid Afrika Selatan (pada waktu itu)”. Pada 1986, Peres memerintahkan Mossad untuk menangkap pengungkap senjata nuklir Israel, Mordechai Vanunu di Roma.

Menarget Bangsa Palestina

Peres berperan penting dalam perampasan tanah dan pengusiran besar-besaran rakyat Palestina hingga 1966.

Salah satunya adalah dengan menerapkan Pasal 125 yang memperbolehkan tanah warga Palestina dinyatakan sebagai zone militer tertutup. Para pemiliknya diusir dan tanahnya dirampas karena “tanah tersebut idak dapat dimanfaatkan”.  Peres memuji pasal 125 ini sebagai upaya “untuk secara langsung melanjutkan perjuangan untuk  pemukiman dan imigrasi Yahudi”.

Salah satu tanggung jawab Peres sebagai direktur utama kementerian pertahanan adalah “meyahudisasi” tanah Galilea, yakni memberlakukan kebijakan yang bertujuan mengurangi secara bertahap proporsi warga Palestina di wilayah itu dibandingkan dengan Yahudi.

Pada 2005, sebagai wakil PM dalam kabinet Ariel Sharon, Peres memperbaharui serangannya atas warga Palestina dengan rencana mendorong warga Yahudi pindah ke Galilea. Rencananya tersebut mencakup penempatan 104 komunitas -dengan perincian 100 dari Yahudi dan 4 sisanya non Yahudi.

Dalam pembicaraan rahasia dengan para pejabat AS pada tahun yang sama, Peres mengklaim bahwa Israel telah kehilangan “1 juta dunams (1000 km persegi) tanah Negev karena suku Badui, maka pembangunan Negev dan Galilea dapat “mengembalikan apa yang dia sebut sebagai ancaman demografis.”

Mendukung pemukiman Ilegal di Tepi Barat

Sementara proyek pemukiman Israel sering diasosiasikan dengan Likud dan partai sayap kanan lainnya, pada kenyataannya partai Buruh adalah partai yang pertama kali melakukan kolonialisasi atas tanah Palestina yang baru dikuasainya -dan Peres adalah tokoh politik yang paling antusias.

Selama menjabat sebagai menteri pertahanan dari 1974-1977, pemerintah Rabin mendirikan sejumlah pemukiman penting di Tepi Barat, termasuk Ofra, yang sebagian besarnya dibangun dari tanah yang dimiliki warga Palestina.

Memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan pemukiman ilegal di awal, namun dalam tahun-tahun belakangan, Peres juga masih ikut campur mencegah upaya untuk memberi sanksi atas praktik koloni itu, sekalipun untuk sanksi yang paling ringan, seperti yang disyaratkan dalam negosiasi damai.

Pembantaian Qana

Sebagai PM pada 1996, Peres memerintahkan operasi militer “Grapes of Wrath“dimana Israel membunuh 154 dan melukai 351 warga sipil Lebanon. Operasi ini dipercaya sebagai uji kekuatan sebelum pemilu dengan menggunakan target warga sipil Lebanon.

Menurut website resmi Angkatan Udara Israel, operasi ini melibatkan “pemboman masif atas desa-desa Syiah di Lebanon Selatan dalam rangka memindahkan warga sipil ke utara, menuju Beirut, dan menekan Suriah dan Lebanon agar membatasi manuver Hizbullah.”

Insiden paling terkenal dalam operasi militer ini adalah pembantaian Qana, dimana Israel menembaki markas PBB dan membunuh 106 warga sipil yang sedang berlindung didalamnya. Laporan PBB itu menyimpulkan “tidak mungkin pengeboman tersebut dilakukan semata sebagai akibat kesalahan prosedur dan taktis.”

Kemudian, para tentara (yang terlibat) bercerita kepada TV Israel bahwa mereka sama sekali tidak menyesal telah melakukan pembantaian, karena yang mati adalah “sekumpulan orang-orang Arab”. Sementara bagi Peres bersikukuh: “Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan logis dan cara yang bertanggung jawab karena saya adalah orang yang suka damai.”

Gaza-Mendukung Blokade dan Aksi Brutal Israel

Peres atas keinginannya sendiri menjadi salah satu duta Israel di dunia selama 10 tahun, pada saat Jalur Gaza menjadi subyek blokade dan 3 kali serangan besar-besaran Israel. Ketika dunia mengutuk blokade dan serangan Israel, Peres menjadi tokoh Zionis yang konsisten mendukung pemberlakuan hukuman kolektif dan kebrutalan militer.

Pada Januari 2009, misalnya, meskipun ada seruang “organisasi HAM Israel agar operasi militer Cast Lead atas Gaza dihentikan, namun Peres mengatakan “solidaritas nasional dibalik operasi militer ini menjadi saat-saat terbaik Israel“. Menurut Peres, tujuan serangan ini “memberikan pukulan telak kepada rakyat Gaza sehingga mereka kehilangan nafsunya untuk menembak  Israel”.

Selama operasi “Pillar of Defence” pada November 2012, Peres “mengambil tugas membantu upaya perbaikan citra Israel di mata dunia”. Di  Ynetnews menjelang serangan, “Peres memperingatkan Hamsa bahwa jika ingin rakyat Gaza hidup normal, maka harus menghentikan serangan roketnya ke Israel”.

Pada 2014, selama pemboman Gaza, Peres maju selangkah lagi untuk membersihkan kejahatan perang Israel. Setelah pasukan Israel membunuh 4 anak-anak Gaza yang sedang bermain di pantai, Peres tahu kepada siapa kesalahan itu ditujukan, yakni rakyat Palestina. Katanya: “Itu kawasan yang sudah kita peringatkan akan dibom dan sayangnya mereka tidak menyingkirkan anak-anak itu”

Blokade yang mencekik rakyat Gaza dan dikecam internasonal sebagai bentuk hukuman kolektif dibela Peres dengan mengatakan: “Jika Gaza berhenti menembak, maka tidak ada blokade lagi.”

Tidak Merasa Bersalah Hingga Meninggal

Peres selalu jelas dengan tujuan perundingan damai dengan Palestina seperti  yang dikatakan pada 2014: “Prioritas pertama adalah menjaga eksistensi Israel sebagai negara Yahudi. Ini adalah tujuan utama kita dan mengapa kita berperang.” Tahun lalu, dia menegaskan sentimen ini dalam wawancaranya dengan AP, “Israel seharusnya menerapkan solusi dua negara untuk kepentingan Israel sendiri,” agar “tidak kehilangan kemayoritasan (Yahudi) kita.”

Ini adalah mengingatkan apa yang menjadi sebab dibalik dukungan partai Buruh atas Perjanjian Oslo. Rabin mengatakan kepada Knesset tidak lama sebelum terbunuh pada 1995, “jelas bahwa apa yang dicari Israel dari Perjanjian Oslo adalah adanya “entitas” Palestina, namun dibawah status “negara”, Yerusalem menjadi ibukota yang tak terbagi, pemukiman-pemukiman penting dikuasai dan Israel tidak akan menyerahkan Lembah Yordan”. 

Beberapa tahun kemudian, Peres menggambarkan rakyat Palestina sebagai “pihak yang menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Mereka adalah korban atas kesalahannya sendiri.” 

Faktanya, ini adalah karakter orang yang disebut sebagai pembawa perdamaian. Namun perdamaian yang dimaksudkan tidak lebih dari  pasifikasi terminologi kolonial.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *