Demokrasi dan Otoritarianisme Sipil

Karakter kekuasaan yang demokratis tidak ditentukan karena latar belakang sipil atau militer.

Kekuasaan SBY meskipun berlatar belakang militer, dipersepsikan publik sebagai pemerintahan demokratis. Praktik demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat mencapai titik tertingginya setelah era Habibie.

‘Toleransi’ SBY atas gambarnya yang dipasang di pantat sapi (tindakan yang tidak pantas) pada paruh kedua kekuasaannya sudah cukup menggambarkan derajat relaksasi demokrasi di negeri ini.

Penjagaan citra sebagai sosok presiden yang intelek dan demokratis dalam banyak hal menyelamatkan praktik demokrasi di tanah air.

Namun saya mencatat dua kekuasaan sipil pasca reformasi menorehkan catatan buruk bagi demokrasi, yakni era Gus Dur dan Jokowi.

Ada sedikit cacat demokrasi dalam era Gus Dur. Presiden yang disimbolkan toleran ini mengeluarkan dekrit (anti demokrasi) untuk menyelamatkan kekuasaannya.

Problem pemerintahan sekarang ini adalah kecenderungan kriminalisasi tugas jurnalistik dan penyampaian pendapat.

Penerapan pasal makar untuk kebebasan berekspresi menjadi langkah mundur demokrasi. Demikian pula, kriminalisasi juga dilakukan atas penyampaian pendapat di sosial media. Hanya saja, publik menilai kriminalisasi kali ini ditujukan kepada kelompok yang dituduh intoleran dan kritis terhadap rejim Jokowi.

Penangkapan jurnalis Solo menjadi contoh pemberangusan kebebasan dalam menyatakan pendapat di era pemerintahan sipil, terlebih melihat pola penangkapannya yang seperti pelaku terorisme. Tentu ini menjadi ironis karena dalam pilpres dahulu, Jokowi sukses dipersepsikan sedang bertarung melawan kandidat presiden yang dipersepsikan anti demokrasi dan kemenangannya dianggap sebagai kemenangan demokrasi dan kebebasan sipil.

18 tahun belumlah waktu yang lama bagi kita untuk lupa dengan tujuan dan arah reformasi. Kita patut menjaga semangat itu sebelum dibajak pelbagai kepentingan politik.

Saya juga menyerukan para penyeru HAM dan asosiasi jurnalis untuk bersikap adil. Mereka seharusnya juga berteriak atas kecenderungan represif rejim atas pekerja jurnalis tanpa melihat afiliasi ideologis dan aliansi politik. Karena jika kelompok ini (Islamis) yang menjadi target, boleh jadi di lain waktu anda sebagai gantinya.

Bagi saya, demokrasi adalah check and balances antara pelbagai unsur masyarakat. Kran demokrasi dibutuhkan untuk menjaga akal sehat rakyat dan menolak otoritarianisme oleh siapapun karena setiap kekuasaan memiliki karakter dan potensi otoriter yang sama. Otoritarianisme adalah karakter simpel kekuasaan yang tidak menghendaki gangguan, kritik dan jeda.

Ditengah belum mapannya institusi demokrasi, maka rakyat dan elemen-elemen sipil yang paling berkepentingan menjaganya.

Maka dalam konteks ini, pameo sipil dan militer tidak relevan lagi untuk menjelaskan relasi dan kecenderungan otoritarianisme di negeri ini. Jokowi tidak lebih demokratis ketimbang Prabowo, demikian pula jenderal sipil dan intelektual seperti Tito Karnavian tidak pula pula lebih demokratis ketimbang jenderal militer Gatot Nurmantyo atau mantan jenderal seperti SBY.

Demokrasi adalah tindakan, bukan semata diskursus, apalagi asumsi.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *