Drone Pembunuh Obama Telah Menewaskan 2581 Penduduk

Tersembunyi di balik hiruk pikuk pesta Olimpiade dan pemilu AS, ada beberapa fakta yang tidak diketahui  publik di seputar program kontroversial Presiden Obama yang menarget ‘musuh-musuh’ Amerika dengan pesawat tanpa awak (drone). Gedung Putih pada 2003 merilis dokumen kepada pers tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Presiden (PPG) yang menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menangkap atau membunuh orang-orang yang dianggap ancaman.

Rilis tersebut dibuat setelah ada gugatan dari Uni Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) dan juga merupakan bagian dari upaya Obama untuk menampakkan program pembunuhan dengan drone dengan cara yang ‘positif’. Meskipun beberapa kali diperbaiki, PPG menerangkan misinya;

PPG merupakan standar prosedur operasi bagi AS dalam mengambil tindakan langsung- yang merujuk kepada penggunaan kekuatan mematikan, termasuk operasi penangkapan terhadap target teroris di luar AS atau wilayah-wilayah yang dipandang aktif memusuhi.

Menangkap atau Membunuh?

Menurut dokumen tersebut, pemerintah AS berupaya menangkap target-targetnya ketimbang membunuhnya. Ini, seperti dikatakan, karena “operasi penangkapan memberikan kesempatan terbaik dan keuntungan intelejen dalam menjalankan operasi konter terorisme, peredaan dan gangguan dari ancaman terorisme.” Dengan kata lain, orang-orang yang ditangkap dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman intelejen yang lebih baik, ketimbang membunuhnya.

Namun, ketika operasi penangkapan dianggap ‘tidak feasible’ dan tidak ada alternatif lain yang ‘feasible’, maka langkah operasi pembunuhan dapat secara terbatas dilakukan untuk mencegah aksi potensial di masa depan dan sebagai alat menegakkan keadilan atau pembalasan atas aksi di masa lalu.

PPG juga menyatakan bahwa “Aksi mematikan tidak boleh diusulkan atau dijalankan sebagai langkah hukuman atau sebagai pengganti untuk menghukum terdakwa teroris di penadilan sipil atau militer” dan bahwa “aksi konter terorisme, termasuk aksi pembunuhan yang ditujukan kepada target-target teroris, harus dilaksanakan setepat mungkin”.

Hanya saja, meskipun ada pembatasan-pembatasan tersebut, keputusan untuk menggunakan kekuatan mematikan secara moral dan legal bermasalah.

Siapa yang Berhak Dibunuh?

PPG selanjutnya menetapkan beberapa petunjuk sederhana terhadap siapa yang berhak membunuh:

  1. “Aksi langsung terhadap teroris yang diidentifikasi bernilai tinggi akan dilakukan hanya ketika ada kepastian bahwa  individu yang hendak dijadikan target merupakan target yang sah dan berada di tempat dimana aksi (terorisme) akan terjadi”
  2. “Aksi langsung akan diambil jika ada kepastian bahwa aksi dapat dilakukan tanpa merenggut korban jiwa atau melukai non kombatan”.

Sederhana saja, peraturan-peraturan ini hampir tidak berarti apa-apa, karena pemerintah AS seharusnya membunuh orang-orang yang ingin dibunuhnya, bukan orang lain.

Apalagi, ada beberapa ambiguitas disini ketika PPG menjelaskan definisi siapa yang seharusnya tidak boleh dibunuh, secara khusus non kombatan. Ketika menerjemahkan non kombatan sebagai individu yang tidak boleh dijadikan obyek serangan di bawah hukum konflik bersenjata, maka aturan itu menetapkan bahwa;

Terminologi ‘non kombatan’ tidak termasuk individu yang dijadikan target sebagai bagian pihak yang bermusuhan dalam konflik bersenjata, individu yang berperan langsung dalam aksi permusuhan, atau individu yang dapat dijadikan target dalam rangka melaksanakan prinsip pertahanan diri nasional.

Kalimat terakhir ini menimbulkan ruang luas untuk interpretasi. Laporan obama kepada pers tahun ini menyebutkan setidaknya hanya ada 116 korban non kombatan yang terbunuh sejak 2009, namun sebaliknya Daily Beast melaporkan, “tak seorangpun yang mempelajari taktik AS dalam perang melawan kelompok teror seperti Al Qaeda menganggap angka (yang disebutkan tadi) akurat.”

Sebaliknya, organisasi independen seperti Bureau of Investigative Journalism menaksir ada 380 hingga 801 korban sipil dalam serangan drone AS. Laporan tersebut didapatkan dari “laporan para jurnalis lokal maupun internasional, LSM, dokumen rahasia pemerintah yang bocor, catatan pengadilan dan hasil investigasi di lapangan”.

Mungkin sumber diskrepansi ini ada dari definisi luas yang digunakan pemerintah AS dalam menyebut seseorang sebagai kombatan. Ada 2372 hingga 2581 non sipil yang terbunuh karena serangan pesawat tanpa awak AS, jumlah yang dianggap sebagai kombatan. Hanya saja, angka tersebut tidak berdasar kepada bukti-bukti spesifik. Pada kenyataannya, setiap lelaki yang masuk dalam usia militer maka dianggap kombatan. Seperti dilaporkan New York Times:

Tuan Obama menggunakan metode yang diperselisihkan dalam menghitung korban sipil. Hitungan itu mencakup semua lelaki pada usia wajib militer yang berada di zona serangan sehingga dianggap kombatan, kecuali ada data intelejen eksplisit yang membuktikan yang bersangkutan tidak bersalah.

Bagaimana Cara Membunuhnya?

PPG menetapkan serangkaian prosedur yang harus diikuti para pejabat dalam melaksanakan pembunuhan. Langkah pertama adalah pembuatan rencana operasi, Rencana itu menjelaskan bagaimana dan mengapa operasi pembunuhan dilakukan serta menjelaskan bahwa tidak ada opsi lainnya yang feasible selain pembunuhan.

Usulan ini dilakukan secara bersama-sama oleh salah satu badan yang relevan seperti Departemen Pertahanan atau CIA) selanjutnya diteruskan kepada Staff Keamanan Nasional untuk kajian antar badan. Rencana itu harus masuk dalam kajian hukum dalam kedua tahap dan juga diuji kesesuaiannya dengan PPG.

PPG menjelaskan 8 poin spesifik dimana rencana operasi seharusnya dijalankan. Ketika rencana target dianggap sebagai “target bernilai tinggi”, maka fokus berikutnya  ditujukan kepada penetapan outline  baik “Tujuan Konter Terorisme” sendiri maupun dasar hukum internasional bagi serangan tersebut.

Setelah itu, dan setelah menganalisis bagaimana pembunuhan atas target yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan luar negeri AS secara lebih luas, maka langkah berikutnya adalah membawa rencana itu ke Gedung Putih, seperti ditetapkan oleh PPG:

Jika pimpinan badan yang mengusulkan, setelah kajian oleh beberapa pimpinan dan wakilnya, memutuskan untuk mendukung rencana operasi tersebut, maka rencana itu selanjutnya dipaparkan untuk mendapatkan persetujuan presiden, dengan melibatkan pandangan dari departemen dan badan-badan lain selama proses NSC.

Presiden mungkin memilih, menerima atau menolak rencana tersebut atau  mengirimkan kembali untuk perbaikan. Jika ada ketidaksetujuan antara kepala badan yang berbeda, maka presiden akan mengambil sikap resminya atas ketidaksetujuan tersebut.

Apa Artinya?

PPG memberikan detail atas masing-masing tahap, meskipun juga tampak mengulang-ulang dan tidak banyak memberi kejelasan.

Rilis PPG didesain untuk kepentingan dua hal. Pertama, menunjukkan bahwa program drone AS dan berikut panglimanya (presiden) -seolah bertindak rasional dan selegal mungkin, kedua, menetapkan sejenis aturan main bagi para presiden selanjutnya.

Namun faktanya bahwa prosedur yang ditetapkan dalam PPG tidak akan berdampak kepada presiden berikutnya karena mereka tentu dapat membuat aturannya sendiri atau bahkan sepenuhnya menolak PPG Obama.

Jameel Jaffar, pengacara ACLU, menjelaskan bahwa keseluruhan program pembunuhan drone secara hukum tidak jelas. “Pemerintah telah menetapkan standarnya sendiri…yang berada di suatu tempat diantara hukum internasional yang mencakup zona perang dan wilayah-wilayah diluar”.

PPG hanya menawarkan pandangan kecil yang tidak transparan dan  ignorant (tidak komprehensif), dimana beberapa cabang eksekutif berhak mendiskusikan satu sama lain tentang siapa dan bagaimana mereka akan melakukan pembunuhan atas orang-orang yang dianggap ancaman negara. Jelas ini tidak ada check and balances karena seharusnya ada bagian lain dalam pemerintahan Amerika, lembaga peradilan yang independen atau konggres yang dapat membatasi tindakan presiden ini. Dalam konteks ini, presiden AS bertindak laiknya penguasa imperial di dunia.

Yang jelas, mengutip pernyataan Faishal Bin Ali Jaber, insinyur Yaman yang para anggota keluarganya secara salah dibunuh oleh serangan drona AS pada 2012:

Perang drone rahasia Obama telah membunuh para guru sekolah, polisi, wanita dan anak-anak. Apa yang kami dapatkan dari Presiden Obama adalah apologi atas janji sebelumnya bahwa pelbagai kejahatan ini tidak akan diulangi lagi.

Sumber

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *