Lihat: Kekeraan terbaru militer Burma mengusir 18 ribu penduduk Rohingya ke Bangladesh

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra’ad al Hussein menggambarkan apa yang terjadi di negara bagian Rakhine Burma ini sebagai hal yang dapat diprediksikan dan dicegah. Namun sejarah kembali berulang, namun dalam skala yang lebih mengerikan. 

Oktober lalu, serangan atas stasiun polisi oleh organisasi bersenjata Rohingya yang menamakan dirinya sebagai Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) memicu operasi militer besar-besaran yang menewaskan ratusan orang, desa-desa dihancurkan dan terjadinya pemerkosaan massal. PBB menggambarkan apa yang terjadi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Badan HAM PBB membuat misi pencari fakta untuk penyelidikan. Pemerintah Birma menolak mereka masuk ke negaranya. 

Dikhawatirkan bahwa lebih banyak serangan oleh ARSA akan mendorong serangan militer baru, dan ini yang terjadi pada 25 Agustus. Seperti pada 2016, serangan militer tidak menarget ARSA, namun menarget warga sipil, dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil dan penghancuran harta benda mereka. 

Kami berharap bahwa ketika pemerintah baru yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi berkuasa pada 2016, banyak hal akan berubah. Namun, ternyata dia tetap mempertahankan hukum dan kebijakan yang menindas kami. Dia bahkan melarang bantuan kemanusiaan atas Rohingya yang tinggal di pengungsian karena rumah-rumah mereka telah dihancurkan oleh serangan pada 2012. Pembatasan ini membunuh mereka karena mal nutrisi.

Langkah positif lainnya oleh pemerintah adalah pendirian komisi yang diketuai Mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Namun, tidak melibatkan Rohingya baik sebagai anggota komisi ini memiliki mandat yang terbatas, karena tidak diperbolehkan membahas pelanggaran HAM pekan lalu. Namun tampaknya ini hanya menjadi taktik pemerintah untuk menunda perubahan kebijakan dan menolak masuknya tim penyelidik PBB. Pekan lalu, komisi menyerahkan proposal positif yang diterima pemerintah. 

Namun, pada saat Aung San Suu Kyi berbicara tentang implementasi rekomendasi, kantornya justru melakukan hal yang berkebalikan dengan rekomendasinya. Dengan memanfaat media sosial dan media pemerintah menghasut ketakutan terhadap Rohingya. Pemerintahnya bertindak jauh dengan menyiratkan bahwa badan bantuan internasional PBB dan lainnya telah membantu apa yang mereka sebut sebagai “teroris ekstrim Bengali”. Dengan mengeksploitasi tuduhan kalangan nasionalis Rakhine sebelumnya maka tidak pelak pemerintah Burma telah menjadikan para pekerja kemanusiaan berada dalam resiko serangan kalangan nasionalis ekstrim dan berhentinya bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terancam jiwanya, termasuk didalamnya ribuan anak-anak. 

Ketika militer melancarakan serangan militer terhadap kami pada Oktober 2016, Aung San Suu Kyi melancarkan propaganda yang membela tindakan militer dan menolak adanya pelanggaran HAM atas penduduk Rohingya. Mengunggah tulisan tentang “Pemerkosaan Palsu” di Facebook dan lamannya. Namun, PBB kemudian mengonfirmasi adanya pemerkosaan secara massal atas para perempuan Rohingya. 

Aung San Suu kyi dulunya adalah satu-satunya harapan kami untuk mengubah kebijakan dan sikap mereka terhadap Rohingya. Namun harapan itu telah sirna, kami sekarang sangat berharap dengan bantuan internasional, sayangnya mereka juga gagal. 

Meskipun telah didirikan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap militer Burma, namun praktiknya tidak ada tekanan terhadap militer. Justru hal yang sebaliknya telah terjadi. 

Di Eropa dan Asia, Min Aung Hlaing, pemimpin militer diberikan karpet mereka sebagai tamu kehormatan. Uni Eropa mengembargo senjata atas Burma, namun perusahaan-perusahaan Eropa masih menyuplai militer dengan peralatan-peralatan lainnya. 

Ketika masyarakat internasional mencoba menjual peralatan tersebut kepadanya ketimbang mengadilinya karena pelanggaran terhadap hukum internasional, maka tidak heran jika dia kini begitu yakin memerintahkan serangan terhadap rakyat kami. Di Burma, Aung San Suu Kyi melindunginya. Dia tahu dia dapat berbuat apa saja dengan kekebalan hukum dan nyawa rakyat kami. 

Ketika perasi militer terus berlanjut, kami mendapatkan begitu banyak pengakuan saksi mata langsung kejahatan yang dilakukan oleh militer berupa pemerkosaan, penyiksaan, bayi dan anak-anak yang dibunuh, Semua ini seperti kata kepala HAM PBB sebenarnya dapat dicegah. 

Perubahan besar dalam pendekatan perlu dilakukan komunitas internasional jika hendak menghentikan siklus kekerasan terhadap penduduk Rohingya ini. Pemerintah Burma perlu diberitahu bahwa dukungan keuangan internasional terhadap bersyarat, yakni adanya perubahan kebijakan terhadap Rohingya. Propaganda dan hasutan kekerasan dan kebencian terhadap Rohingya harus dihentikan, hukum dan kebijakan diskriminasi harus dihilangkan, dan rekomendasi komisi Kofi Annan harus diwujudkan segera dan secara penuh. 

Kebijakan terhadap militer harus berubah juga. Larangan visa harus diberlakukan kepada personil militer, ketimbang memberikan karpet merah kunjungan. Harus ada upaya kritis untuk menjalankan HAM dan demokrasi, tidak ada pelatihan dan kerjasama dengan militer. Sanksi harus dipertimbangkan terhadap perusahaan yang dimiliki militer. Ketika misi pencari fakta PBB membuat laporan pada Maret tahun depan, rekomendasi  harus menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan harus dihukum dan tidak ada lagi kekebalan hukum. 

Situasi di Rohingya di Burma dapat dicegah jika ada kehendak politik disana. Ini bukan hal yang mudah, namun dapat dilakukan. Satu-satunya alternatif bagi kami adalah jangan biarkan kami terbunuh. Membiarkan Rohingya dibunuh telah menjadi pendekatan internasional sejauh ini. Tidak ada tanda perubahan terjadi.