Komite Luar Negeri Inggris: Ikhwanul Muslimin Bukan Organisasi Rahasia

Investigasi pemerintah Inggris atas Ikhwanul Muslimin memiliki banyak kelemahan yang merusak reputasi negara yang bertindak fair, demikian pernyataan Komite luar negeri dalam laporannya tentang “Islam Politik” yang diterbitkan Senin.

Analisis pengkajian tentang aktivitas Ikhwanul Muslimin yang diminta pemerintah pada 2014 juga menyimpulkan bahwa penunjukkan Sir John Jenkins, yang menjadi duta besar di Arab Saudi untuk memimpin penyelidikan adalah tindakan yang salah.

“Kualitas proses, tuduhan adanya motivasi tertentu dibalik kajian tersebut dan kegagalan untuk menerbitkan hasil kajian secara penuh menjadikan penemuan utama dalam kajian tersebut membuka untuk dikritik,” ungkapnya”.

Laporan Komite Urusan Luar Negeri

“Karena kajian ini dipimpin oleh para diplomat senior dari Kantor Urusan Luar Negeri dan Commenwealt (FCO), ada kekurangan yang merusak reputasi Inggris dalam menyelenggarakan penyelidikan secara fair pada umumnya.

“Pemerintah seharusnya menyiarkan langsung segera setelah kajian tentang Ikhwanul Muslimin diselesaikan demi kepentingan transparansi dan kredibilitas prosesnya”.

Komite menambahkan bahwa kerahasiaan diseputar laporan Jenkins telah menghambat penyelidikan terpisah tentang Islam politik: “Kami kecewa bahwa pemerintah, meskipun ada dua permintaan formal, tidak bersedia memberikan komite akses penuh untuk mendapatkan salinan lengkap  Kajian Ikhwanul Muslimin, bahkan dibawah kondisi yang terkendali, demikian pula tidak bersedia memberikan salinan yang telah diperbaiki redaksinya.”

Satu-satunya material yang didapatkan atas kajian ini telah diumumkan ke publik dalam bentuk dokumen sebagian dari “temuan-temua utama” yang diterbitkan pada Desember 2015 di hari terakhir reses parlemen karena natal.

Penujukkan Jenkins telah “menciptakan persepsi bahwa Arab Saudi, sebagai pihak yang berkepentingan telah mengarahkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris sebulan sebelum hasil Kajian tersebut diumumkan, sehingga memberikan tekanan atas hasil Kajian tersebut” dan sebagai akibatnya “merusak kepercayaan atas imparsialitas karya FCO atas subyek-subyek yang penting dan diperdebatkan,” ulas komite tersebut.

Persepsi terbentuk, ungkap komite tersebut, sebagai akibat kegagalan laporan dalam laporan tadi untuk menyebutkan apa yang digambarkan sebagai “peristiwa paling penting dalam sejarah Ikhwanul Muslimin: yakni penggulingannya dari kekuasaan di Mesir, setahun setelah terpilih secara demokratis oleh intervensi militer”.

Laporan komite juga mengkritik kajian FCO bahwa dalam memahami Ikhwanul Muslimin “tidak menghendaki” pengkajian yang seksama atas peristiwa yang menyusul penggulingannya dari kekuasaan, termasuk pembunuhan pada Agustus 2013 atas banyak para demonstran yang bersimpati dengan Ikhwanul Muslimin, berikut represi yang berlanjut atas kelompok ini di Mesir dan tempat lain.

 

Seorang pria berjalan diantara jenazah yang tewas dalam Pembantaian Rabaa.

“Kekerasan dan represi jelas menjadi faktor yang akan berdampak kepada bagaimana Ikhwanul Muslimin bersikap, Kajian tersebut seharusnya mempertimbangkan aspek ini dalam mengkaji kelompok ini, dan FCO harus melakukan yang demikian di masa depan.”

“Kami sepenuhnya setuju dengan FCO tentang pentingnya pendekatan yang berbeda atas fenomena Islam politik secara lebih luas,” kata Crispin Blunt, kepala Komite Luar Negeri dan anggota parlemen dari Partai Konservatif.

“Kami hanya menyayangkan bahwa pendekatan ini tidak muncul dan diterapkan dalam Kajian Ikhwanul Muslimin, yang gagal menyebutkan beberapa yang kira sebut sebagai faktor paling mendasar yang menentukan perilaku kelompok ini sekarang.”

Demokrat dan Ekstrimis

Laporan tentang Islam politik juga menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya berhadapan dengan partai-partai politik Islamis di Timur Tengah.

Menurut defenisi Islam politik sendiri, laporan komite mentarakan bahwa ini “bukanlah frase yang didefinisikan secara jelas dan Kantor Urusan Luar Negeri dan Commenwealt menggambarkannya dalam ruang lingkup dari pelbagai kelompok yang luas. Rentang pelbagai kelompok yang dijelaskan FCO mencakup ‘prinsip demokrasi dan nilai-nilai liberal’ terhadap mereka yang berpegang kepada pandangan ekstrimis dan intoleran’.

Komite mengatakan bahwa adalah “tidak tepat menempatkan dua tipe Islamisme ini dalam satu kategori yang sama dan tunggal.

“Jika FCO berkeinginan mendorong kelompok-kelompok Islamis menerima demokrasi, prinsip tanpa kekerasan, dan interpretasi fleksibel atas keyakinan mereka, maka kita merekomendasi bahwa kita menyusun definisi yang tidak dalam kategori yang sama.”

Laporan ini mengusulkan tiga standar untuk membedakan mana kelompok Islamis yang dapat diajak kerjasama:

1). Berpartisipasi dalam -menjaga- demokrasi. Mendukung kultur demokrasi, termasuk komitmen untuk menyerahkan kekuasaan setelah kalah dalam pemilu.

2). Interpretasi keyakinan yang melindungi hak, kebebasan dan kebijakan sosial yang secara luas segaris dengan nilai-nilai Inggris.

3). Komitmen untuk tidak melakukan kekerasan.

Komite Urusan Luar Negeri

“Melalui strategi konter ekstrimisme dan terorisme, jelas tentang apa yang Inggris tentang berdasarkan nilai-nilainya,” ungkap Blunt. “Namun pendirian Inggris di dunia juga tergantung atas apa yang secara jelas disebarkan melalui FCO tentang nilai-nilai yang negara ini akan dukung, berikut kelompok-kelompok dimana kita akan berinteraksi.”

“Kami telah mengusulkan tiga nilai yang dapat menjadi basis bagi FCO untuk mengkajinya, berdasar terminologi yang sama, tentang kelompok dan gerakan diseluruh dunia. Mereka menerapkan “Islam politik” dan penentangnya, demikian pula filosofi-filosofi politik lainnya.”

 

 

 

Untuk tujuan ini, komite merekomendasi politik Islam “diijinkan berpartisipasi bebas dalam proses demokratis, dan FCO seharusnya menggunakan kemampuan para Islamis untuk ambil bagian sebagai salah satu kriteria kunci dalam mendefiniskan pemilu bebas di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.”

Pada saat bersamaan, laporan ini juga merekomendasikan bahwa FCO “mendorong pemahaman yang lebih luas tentang demokrasi dan mengecam praktik majotarian dan sikap eksklusif, baik itu dilakukan Islamis, para penentang mereka atau oleh pemerintah”.

Ikhwanul Muslimin: Rahasia namun bukan organisasi rahasia.

Komite mengatakan setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, karena gerakan ini “tidak mengajak kekerasan dalam mencapai tujuannnya”.

Namun laporan ini mencatat bahwa “Pemerintah percaya bahwa kelompok ini mungkin akan mempertimbangkan kekerasan jika perubahan secara bertahap tidak efektif”, namun menambahkan bahwa jika Ikhwanul Muslimin mendukung atau melakukan kekerasan, maka “Mesir akan terjerumus dalam tindak kekerasan yang lebih besar dari sekarang ini” karena represi brutal yang dihadapi organisasi ini sejak Mursi digulingkan pada 2013.

Meskipun tidak melihatnya sebagai kelompok teroris, namun komite ini masih memiliki beberapa pertanyaan tentang karakter Ikhwanul Muslimin jika berkuasa.

“FCO seharusnya membuat perhatian secara lebih jelas tentang perilaku Presiden Muhammad Mursi ketika berkuasa di Mesir yang dipandang tidak cakap, tidak terbuka dan berpandangan sempit,” tulis laporan ini.

 

Perempuan Mesir menunjukkan tangan sehabis mencoblos dalam pemilu parlemen

“FCO seharusnya juga mengecam pengaruh militer dalam politik karena bertentangan dengan nilai-nilai Inggris. FCO seharusnya tidak membiarkan dirinya dilihat sebagai pihak yang membenarkan penggulingan kekuasaan FJP di Mesir,” sambungnya, mengacu partai Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Komite mengatakan bahwa represi brutal yang dihadapi kelompok ini di Mesir dan di tempat lain “membuat kelompok ini tidak mungkin menjadi transparan tentang struktur dan operasinya. Kami mendapati bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi organisasi yang rahasia, namun bukan organisasi rahasia.”

Laporan ini juga mengkritik praktik komunikasi beberapa kelompok politik Islam, khususnya Ikhwanul Muslimin, yang memberikan “pesan yang bertentangan dalam bahasa Arab dan Inggris. Dan beberapa respon yang ditawarkan kelompok ini memberi kesan ketidakinginan untuk menawarkan jawaban yang tegas. FCO benar untuk menilai Islamis dari kata-kata dan tindakan mereka sendiri.”

Hal yang menunjukkan kehati-hatian komite ketika membuat laporan tampak ketika mengatakan bahwa “Ketakutan bahwa FJP akan memperkenalkan interpretasi hukum Islam yang membatasi di Mesir sebagiannya lebih didasarkan spekulasi ketimbang pengalaman.”

Komite kemudian mengutip Ennahda di Tunisia dan PJP di Maroko sebagai contoh islamis yang pragmatis ketika berkuasa, yang mengartikulasikan ideologi mereka dalam “pengertian yang luas melalui promosi kebijakan kesejahteraan.”

“FCO seharusnya melihat pragmatisme beberapa partai Islamis sebagai kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka,” ulas laporan ini.

Dengan melihat contoh Tunisia,  laporan itu menjelaskan bahwa “Islam politik di beberapa negara menyediakan alternatif demokratis bagi pembangunan politik, sosial dan ekonomi dan dapat menjadi konter narasi dalam melawan ideologi yang lebih ekstrim.”

“Mayoritas Islamis terlibat dalam aktivitas yang damai, apapun itu. Karena ini dan karena status mereka yang lebih luas sebagai benteng melawan ekstrimisme, Islamis telah mendapatkan kritik dan serangan tajam dari ISIL dan kelompok ekstrimis lainnya.”

Komite mengecam kekerasan yang dilakukan kepada islamis oleh pemerintah di kawasan Timur Tengah dengan menjadikan Mesir sebagai contohnya: “FCO seharusnya menggariskan dan mengecam semua pelanggaran HAM, termasuk mereka yang memerangi Islamis. Skala politik dan kekacauan sipil di Mesir dalam tahun-tahun terakhir ini belum pernah terjadi sebelumnya. FCO harus melanjutkan untuk melakukan semua yang dapat diusahakannya dalam mendorong pemberlakukan HAM dan hak politik di negeri tersebut.”

Melihat dari perspektif sejarah, laporan ini menggambarkan pandangannya secara panjang: “Islam politik jauh dari semata benteng, namun sebagai motor di dunia Muslim dimana elemen penting kewarganegaraan  seharusnya dapat menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Karakter Islam lebih memungkinkan bahwa agama dan politik akan tetap menjadi isu yang saling berkelindan di masa depan, dan sistem demokrasi yang bertanggung jawab perlu untuk mengakomodasinya.”

Blunt secara pribadi menggariskan poin penting ini: “Kelompok Islamis yang mengidentifikasi diri mereka sebagai demokrat telah menunjukkan performan mereka dengan baik dalam pemilu-pemilu di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kita merasa bahwa tantangan dan kesempatan dalam berinteraksi dengan mereka akan tetap dilakukan di masa depan. FCO membutuhkan dasar yang jelas untuk interaksi ini, dan kegagalan Kajian Ikhwanul Muslimin tidak boleh diulangi jika interaksi akan dapat dipertanggung jawabkan”. 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *