Konstitusi Turki Sebelum dan Sesudah Amandemen

Berikut ini perbandingan proposal konstitusi Turki sebelum dan sesudah amandemen.

Konstitusi Turki Sebelum dan Sesudah Referendum

Konstitusi Sebelum Sesudah
Eksekutif –    Kekuasan eksekutif dijalnkan oleh presiden dan kabinet. Parlemen bertanggung jawab mengawasi kerja kabinet dan para menteri demikian pula memberikan kekuasaan kabinet untuk mengeluarkam dekrit penegakan hukum di wilayah-wilayah tertentu.

–          Presiden netral dan harus memutus hubungan dengan partai politik.

–          Presiden punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan PM serta para menteri berdasarkan usul PM

–          Presiden dapat diadili karena pengkhianatan berdasarkan usulan dua pertiga jumlah anggota parlemen dan dengan persetujuan tiga perempat jumlah anggota parlemen. Presiden tidak punya peran dan tanggung jawab politik

–          Kabinet dapat memutuskan menyatakan keadaan darurat di sebagian atau seluruh wilayah. Parlemen dapat membatalkan, memperpendek atau memperpanjang pemberlakuannya.

–          Kabinet berdasarkan hukum dapat mengeluarkan dekrit keadaan darurat.

–          Presiden memimpin kekuasaan eksekutif dan mengeluarkan dekrit di wilayah-wilayah terkait sebagai pengganti dekrit kabinet dengan kekuatan hukum.

–          Presiden tidak harus netral atau memutus hubungannya dengan partai politik.

–          Posisi Wapres diadakan. Presiden dapat menunjuk dan mengganti wakil presiden, para menteri dan pejabat tinggi lainnya.

–          Mayoritas sederhana dari  total jumlah anggota parlemen dapat mengusulkan membuka penyelidikan atas kejahatan yang dituduhkan kepada presiden, tiga perlima dapat memutuskan untuk membuka penyelidikan, dan dua pertiga dapat memutuskan presiden diadili setelah penyelidikan selesai.

–          Presiden dapat memutuskan penetapan keadaan darurat di sebagian atau seluruh wilayah. Parlemen dapat memperpendak, memperpanjang, atau membatalkannya keadaan darurat. UU darurat sipil dihapus.

 

Yudikatif –          Mahkamah Konstitusi, sebagai badan hukum tertinggi yang menguji konstitusi memiliki 17 hakim.

–          Badan tertinggi hakim dan jaksa yang menguji pengangkatan dan promosi hakim dan jaksa memillki  22 anggota.

–          Mahkamah Konstitusi, sebagai badan hukum tertinggi yang menguji konstitusi memiliki 15 hakim.

–          Dinamakan kembali sebagai badan hakim dan jaksa (HSYK), institusi yang masih menguji nominasi dan promosi hakim dan jaksa memiliki 13 anggota. Menteri kehakiman yang memimpin lembaga tersebut dengan wakil menteri menjadi anggota biasa. 4 anggota diangkat presiden dan 7 anggota lainnya diangkat parlemen.

Legislatif –          Anggota parlemen 550 dan dengan usia keanggotaan minimal 25 tahun.

–          Pemilu parlemen diselenggarakan setiap 4 tahun dan pemilu presiden setiap 5 tahun dan dapat dipilih 2 kali.

–          Jika kabinet tidak dapat terbentuk dalam 45 hari atau mendapat mosi tidak percaya, maka presiden dapat menyelenggarakan pemilu.

–          Kabinet mengusulkan RAPBN dan harus disetujui parlemen

–          Anggota parlemen 600 dengan usia minimum keanggotaan 18 tahun.

–          Pemilu presiden dan parlemen diselenggarakan setiap 5 tahun pada hari yang sama. Presiden dapat dipilih dua kali.

–          Presiden atau 3/5 total jumlah anggota parlemen dapat memutuskan pemilu presiden dan parlemen. Jika parlemen memutuskan, maka presiden yang telah menduduki jabatan untuk kedua kalinya dapat mengikuti lagi pemilihan.

–          Prresiden mempersipakan RAPBN untuk disetujui oleh parlemen. Jika parlemen gagal menyetujui RAPB tepat waktu, maka berlaku APBN tahun sebelumnya setelah dihitung kembali.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *