Kontrak Politik: Saat Parpol Gagal Siapkan Kader

Salah satu masalah yang dihadapi partai politik (parpol) dalam menghadapi Pemilu terutama Pilkada, adalah tidak adanya kader yang akan diusung sebagai kandidat. Kondisi ini membuat parpol harus lobi kiri-kanan mencari kader partai lain, atau nonkader yang bisa diusung.
Tapi, pencalonan kandidat yang bukan kader sendiri di Pilkada, memicu masalah lain. Mulai dari isu ‘uang perahu’ hingga kontrak politik antara kandidat dengan parpol. Potret ini terjadi dalam pencalonan di Pilgub Jawa Barat yang saat ini sedang menghangat.
Kontrak politik yang tengah menghangat tersebut adalah kontrak politik antara bakal cagub Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat yang diungkap Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Di antara poin yang mencolok adalah Deddy Mizwar bersedia menjadi kader Partai Demokrat, dan memenangkan calon presiden yang diusung Demokrat di 2019.

image: https://alibaba.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy,w_800/wwf89acvvwz3zm3grvq9.jpg

Kontrak politik Deddy Mizwar dan Partai DemokratKontrak politik Deddy Mizwar dan Partai Demokrat (Foto: Twitter @hnurwahid)

“Kontrak politik antara kandidat dengan parpol, bukan dengan pemilih atau warga, terjadi karena mandeknya kaderisasi dan mekanisme rekrutmen yang demokratis di internal partai politik,” ucap Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengomentari fenomena kontrak politik, kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (3/1).
Menurut Titi, hadirnya calon eksternal sebagai kandidat parpol memang tak sepenuhnya salah, karena bisa jadi justru bagian membuka ruang rekrutmen bagi putra/ putri terbaik bangsa yang ingin mengabdi pada pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Hanya saja yang sangat disesalkan atas kehadiran figur eksternal parpol selama ini, ketimbang mengedepankan kapasitas dan kompetensi, mereka kebanyakan hadir karena deal-deal politik dengan pertimbangan utama elektabilitias, popularitas, dan modal,” kritiknya.
Titi menyebut, kontak politik antara parpol dengan kandidat yang tak bicara soal kepentingan ideologis, akhirnya hanya menunjukkan sikap pragmatis baik parpol maupun kandidat di Pilkada.
Kontrak politik ini tak perlu muncul jika rekrutmen calon di pilkada atau koalisi dukungan yang terbentuk, dilandasi pondasi ideologis yang jelas antara calon dan partai pendukung.
“Namun karena parpol dan calon pada dasarnya ‘tidak berada pada frekuensi politik yang sama’, maka kontrak politik menjadi jaring pengaman bagi parpol untuk mengikat calon,” ucap Titi.
Secara formal legal, kontrak politik itu sebetulnya tertuang dalam surat pernyataan dukungan pencalonan yang disetor ke KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun kontrak politik yang dibahas ini adalah bentuk pengamanan kepentingan parpol atas calon.
“Meski, kontrak ini pun lemah karena praktiknya juga tak ada konsekuensi hukum bila terjadi pelanggaran oleh para pihak.”

Sumber: Kumparan

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *