Mahkamah Agung AS Batalkan Larangan Muslim Trump

Pengadilan Banding AS memutuskan untuk menolak banding bagi pemberlakuan kembali larangan bepergian ke AS dari 7 negara Muslim. Keputusan MA ini tidak pelak menjadi pukulan bagi kebijakan imigrasi pemerintah Trump.

Dalam keputusan bulat, panel 3 hakim dari Pengadilan Banding ke 9 yang berbasis di San Francisco tidak melarang keputusan pengadilan yang lebih rendah sebelumnya yang menunda larangan dan mengijinkan mereka yang berasal dari 7 negara untuk masuk ke AS.

Hakim Distrik James Robart di Seattle mengeluarkan perintah pembatasan sementara atas larangan bepergian pada 4 November setelah Washington dan Minnesota juga mengeluarkan perintah yang sama. Keputusan hakim ini dikritik Trump sehingga disebutnya “dipanggil hakim”.

Pengadilan banding ke 9 mencatat bahwa negara-negara bagian berkeberatan atas diskriminasi agama.

Banding di tingkat Mahkamah Agung kemungkinan akan dilakukan.

Penolakan Keseluruhan

Dalam keputusannya kamis, pengadilan banding AS ke 9 menolak klaim pemerintah bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji perintah eksekutif presiden.

“Tidak ada preseden untuk mendung klaim tidak berhaknya pengadilan karena bertentangan dengan struktur fundamental demokrasi konstitusional kita,” bantahnya.

Pengadulan menolak keseluruhan poin keputusan pemerintah.

Diskriminasi Agama

Keputusan hakim Justice Robart untuk sementara menunda sementara program pengungsi dan imigrasi dari negara-negara karena mengundang keprihatinan keamanan.

Namun para pengacara Departemen Kehakiman melakukan banding ke pengadilan ke 9 dengan dalih bahwa presiden memiliki kekuasaan konstitusional untuk membatasi mereka yang masuk ke AS dan pengadilan tidak dapat menolak tekad presiden karena dibutuhkan untuk mencegah terorisme.

Sebaliknya, negara-negara bagian mengatakan bahwa larangan bepergian Trump membahayakan individu, bisnis dan kegiatan universitas.

 

UpFront – Former FBI agent: Muslim ban ‘not about security’

Kedua belah pihak menghadapi pelbagai pertanyaan berat selama berlangsungnya sidang yang dilakukan melalui telpon, hal yang tidak lazim dan juga disiarkan secara langsung melalui TV, situas website dan sosial media. Sidang tersebut mengundang perhatian banyak masyarakat.

Para hakim menolak klaim pemerintah bahwa larangan tersebut didasarkan atas ketakutan aksi terorisme, namun dibantah oleh argumen pihak yang banding bahwa larangan tersebut hanya menargetkan Muslim.

Sloan, pengamat etik di Washington mengatakan: “Ini benar-benar luar biasa. Sebagai warga Amerika saya sangat bangga dengan hal ini, betapa citra AS di dunia.”

“Anda lihat para hakim dan jaksa menjadi garda depan dalam menghentikan penyalahgunaan kekuasaan. Ingat kita baru memasuki 3 minggu pemerintahan Trump,” ujarnya.

Hakim Robart untuk sementara menunda pelarangan setelah memutuskan bahwa banding dari negara-negara bagian tampaknya akan diterima karena larangan tersebut hanya membatasi kebebasan warga untuk bepergian, menghambat kegiatan universitas dan mengurangi penerimaan pajak.

 

“Pemikiran yang Bernas”

Mengomentari keputusan pengadilan banding ke 9, Noah Purcell, pengacara negara bagian Washington menggambarkan keputusan tersebut sebagai masuk akal, hati-hati dan pemikiran yang bernas dengan mempertimbangkan semua aspek argumen pemerintah dan kemudian menolaknya.

Dia menegaskan “pentingnya untuk mengetahui dampaknya nyata larangan tersebut atas kehidupan banyak orang. Kita baru saja mendengarkan pandangan banyak orang dari negara bagian dan semua kota tentang apa yang yang akan terjadi jika larangan tersebut diberlakukan, dan kami begitu kaget mendengarnya.”

UpFront – Apakah larangan Trump menjadi kado bagi ISIL?

 

Listening Post – Larangan Trump: Menutupi Kekacauan
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *