Mantan PM Australia: Pindah Kedutaan ke Yerusalem dan Potong Bantuan ke Palestina

Mantan PM Asutralia Tony Abbot meminta negaranya untuk memotong jutaan dollar bantuan tahunannya ke Otoritas Palestina dan menuduh otoritas di Ramallah memberikan uang bantuan tersebut kepada “teroris dan keluarganya.

Dalam artikel yang ditulis Abbot di The Spector Australia Senin, mantan PM ini menyatakan Canberra seharusnya memberikan “dukungan yang tidak tergoyahkan kepada Israel karena menjadi satu-satunya negara demokrasi dan liberal di kawasan ini,” serta “bergabung dengan pemerintahan Trump untuk memindahkan keduataannnya ke Yerusalem.

Selama Pemilu 2016, Trump berjanjia akan mengakhiri kebijakan Gedung Putih yang menolak keputusan konggres pada 1995 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan ibukotanya kesana.

Komentar Abbot muncul sehari setelah Menlu Australia Julie  dan PM Malcolm Turnbull mengritik resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pembangunan permukiman Israel sebagai tindakan yang berat sebelah dan bias terhadap Israel.

Resolusi bulan lalu menyebut pembangunan permukiman diluar perbatasan sebelum 1967 “tidak sah dan merupakan pelanggaran hukum internasional.” Resolusi tersebut tidak membedakan antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Abbot, yang mengangkat Bishop dan digantikan oleh Turnbull pada 2015 adalah bagian dari delegasi Australia yang mengunjungi Yerusalem dan Ramallah bulan lalu, bertemu dengan PM Netanyahu dan PM Otoritas Palestina Rami Hamdallah.

Australia memberikan  hampir 43 juta Australia bantuan kepada otoritas Palestina pada 2015-2016 dan berjanji sedikit meningkatkannya pada tahun mendatang.

Abbot menulis dalam the Spectator:

“Australia seharusnya memotong bantuannya hanya sebesar 40 juta pertahun kepada otoritas Palestina karena terus menggunakannya untuk membayar pensiun kepada teroris dan keluarganya”. 

Pasca keluarnya resolusi Dewan Keamanan yang menuntut penghentian pembangunan permukiman Israel dan perluasannya di wilayah Palestina, Israel membalaanya dengan penghancuran permukiman warga Palestina, menyetujui pembangunan baru 5600 unit permukiman ilegal. memotong iuran negara tersebut atas 5 lembaga PBB sebesar 7,8 juta dollar, mengancam langsung UNWRA melalui pemerintah Trump serta menarik duta besarnya dari Senegal dan Selandia Baru.

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *