Mantan Presiden AS Desak Obama Segera Akui Palestina Merdeka

Mantan Presiden AS Jimmy Carter menyerukan presiden Barack Obama yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya untuk segera mengakui Palestina sebagai negara sebelum meninggalkan Gedung Putih.

Carter mengatakan bahwa upaya presiden untuk mengatasi konflik berdasarkan solusi dua negara akan menghadapi ketidakpastian ketika Donald Trump menjabat presiden.

“Sederhana namun langkah penting yang harus diambil pemerintah sebelum berakhir masa jabatannya 20 Januari mendatang, yakni memberikan pengakuan diplomatik atas negara Palestina, seperti yang telah dilakukan 137 negara lainnya, dan membantunya untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB”, tulis Carter dalam artikelnya di New York Times pada Senin.

Dia mengutip perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang dia fasilitasi pada 1978. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Israel akan menarik diri dari wilayah yang didudukinya dalam konflik saat itu.

Israel menduduki Gaza dan Tepi Barat -wilayah negara Palestina- pada 1967. Sementara Israel telah menarik diri dari Gaza pada 2005, negara Zionis itu masih mempertahankan kehadiran militernya di Tepi Barat dan Yerusalem, dan bahkan memperluasnya dengan membangun permukiman ilegal Yahudi.

Carter yang mengecam kolonialisasi Israel di Tepi Barat dalam bukunya yang diterbitkan 2006: “Palestine: Peace Not Apartheid” membandingkan antara 4,5 juta rakyat Palestina yang hidup dibawah pendudukan dan 600 ribu warga Israel yang menikmati perlindungan dan hak sebagai warga negara Israel.

Mantan presiden AS ini menulis bahwa pengakuan negara Palestina oleh AS akan memberi jalan bagi Dewan Keamanan PBB untuk bertindak berdasar solusi dua negara.

“Dewan Keamanan PBB seharusnya mengeluarkan resolusi yang menetapkan parameter bagi resolusi konflik,” katanya. “Yang seharunya menegaskan kembali ketidaksahan semua permukiman Israel diluar perbatasan 1967, sementara membuka kemungkinan  pelbagai pihak menegosiasikan modifikasinya.”

Dia juga menyerukan adanya garansi keamanan bagi kedua belah pihak dan demiliterisasi negara Palestina.

Carter menambahkan bahwa resolusi Dewan Keamanan akan membantu membalikkan realitas satu negara Israel yang tidak hanya mengatur dirinya namun juga rakyat Palestina.

Obama memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, seperti yang terlihat dalam kunjungan tahun lalu ke Konggres, dimana dia melobi parlemen AS untuk menentang kesepakatan nuklir Iran yang dibuat oleh Gedung Putih.

Meskipun mengecam permukiman Israel berulang kali, Obama tetap menandatangani paket bantuan militer terbesar ke Israel pada September.

Trump pekan lalu menyatakan bahwa dia akan memfasilitasi perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

Meskipun dilaporkan bahwa dia akan menunjuk menantunya Yahudi, Jared Kushner untuk memimpin negosiasi.

Pada Maret, Trump mengecam Obama karena menekan Israel di lembaga lobi, Komite Hubungan Rakyat AS-Israel (AIPAC). Dia berjanji  bahwa Israel tidak akan diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh Washington jika menang.

Setelah pemilu, penasehat hukum Trump Jason Greenblatt mengatakan bahwa presiden terpilih tidak memandang permukiman ilegal sebagai hambatan proses perdamaian.

Pada Oktober, penasehat Trump yang lainnya mengatakan bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat tidak ilegal.

Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennet dari partai radikal kanan Israel mengatakan bahwa kemenangan Trump berarti akhir dari prospek negara Palestina.

Para politisi Israel takut bahwa Obama mungkin mendukung atau setidaknya tidak memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui eksistensi negara Palestina.

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *