Melihat Politik Luar Negeri UEA dari Sepak Terjang Duta Besarnya di Washington (2)

Kelompok Pro Israel Idaman Sang Pangeran

Lembaga Pertahanan Demokrasi, LSM Pro Israel bekerja sepenuh waktu dalam memperkuat hubungan antara Washington dengan pelbagai kekuatan politik konservatif di Israel. Meskipun secara formal UEA menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, namun lembaga think tank ini memiliki dua kepentingan politik yang sama dengan penguasa Emirat, yakni : pertama, menahan laju Iran dan kedua, politik Islam. Keduanya mengalami kemunduran telak ketika AS dibawah pemerintahan Obama sebaliknya mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015. Dan karena dalam rentang waktu itu pula, kedua kekuatan politik ini mendorong isu hubungan AS dengan Qatar dalam perdebatan politik yang penting di Washington.

Para kritikus Qatar dari kelompok lobbi Emirat disebut memiliki cara pandang akademis yang sama dengan para think tank di lembaga pro Israel baik ketika tampil di media maupun di Konggres.

Pemerintah Qatar memberikan -dalam kalimat Departemen Keuangan- yurisdiksi permisif bagi para penyandang dana dan donor kepada pelbagai kelompok ekstrimis Muslim. Dengan dalih mendukung para aktivis demokrasi, Qatar dituduh mempromosikan kelompok Islamis yang diklaimnya damai, namun sebenarnya berupaya menegakkan hukum Syariah secata brutal. Dan sering menawarkan platform untuk menyebarkan kebencian kepada Israel, Yahudi, minoritas Syiah dalam Islam, LGBT dan kelompok minoritas lainnya melalui media yang mereka miliki, yakni Aljazeera berbahasa Arab.”

Namun dalam pandangan para ahli kawasan mencatat bahwa cacat Qatar sebagai partner Amerika bukanlah hal yang unik. Kuwait juga disebut melakukan seperti dikatakan Departemen Keuangan “yurisdiksi permisif”, seperti halnya,  Arab Saudi dan UEA juga membiayai kelompok dan agamawan yang dianggap menyebarkan kebencian. 

Jadi apa yang terjadi sekarang lebih dilihat sebagai vendetta (aksi balas dendam) terhadap Qatar, yang tampaknya lebih didorong oleh faktor-faktor yang bersifat khusus, yakni kepentingan kelompok pro Israel yang sedang menarget Hamas dan siapapun yang mendukung organisasi ini, sementara UEA sendiri sangat takut Ikhwanul Muslimin dapat mengancam kekuasaan mereka.

Dalam emailnya, Otaiba mengungkapkan pandangannya tentang markas militer AS di Qatar dalam pesannya tertanggal 28 April 2017 kepada John Hannah, penasehat senior Lembaga ini dan juga mantan penasehat Wapres Dick Cheney.

Hannah berkirim email kepada Otaiba tentang  artikel Forbes bahwa hotel yang dimiliki oleh Emirat di Qatar sedang menjadi tempat penyelenggaraan konferensi Hamas. 

Merasa tersindir, karena biasanya jarang negaranya dikritik para pejabat Amerika, Otaiba kemudian bertanya: “Apakah kita harus memindahkan pangkalan (Amerika) ? Saya kira tidak adil menyalahkan perusahaan emirat atas kasus ini.”

Hannah menjawab dia setuju tentang pangkalan militer. Namun dia mengatakan kritik atas keputusan untuk menjadi tempat penyelenggaraan konferensi Hamas adalah adil tidak peduli siapa yang punya hotel tersebut. 

Otaiba segera menyahut bahwa UEA akan memindahkan hotel tersebut jika Amerika bersedia memindahkan pangkalannya dari Qatar. 

“Jangan pindahkan hotel,” sergah Hannah.”Hanya paksa Hamas untuk menyelenggarakan acaranya di tempat lain, yang tidak dimiliki Emirat.”

Saat dikonfirmasi atas email tersebut, Hannah hanya menjawab ini pembicaraan biasa.

“Sebagai lembaga think tank di Washington, lembaga ini berinteraksi dan berdiskusi dengan banyak aktor di Timur Tengah dan lainnya. Sementara hubungan saya dengan Duta Besar Otaiba telah terjalin bertahun-tahun sebelumnya, baik pada masa pemerintahan dan tidak,” jawabnya.

Mark Dubowitz, CEO lembaga ini melobi Otaiba untuk sebuah isu yang berbeda pada 10 Maret 2017. Dubowitz mengirim Otaiba dengan daftar perusahaan Barat yang beroperasi di UEA dan Arab Saudi yang hendak mengembangkan bisnis dengan Iran menyusul pencabutan sanksi AS. 

“Ini adalah daftar target untuk memberikan pilihan kepada perusahaan ini, seperti yang telah kita diskusikan,” tulis Dubowitz dalam emailnya. Lembaga ini memberikan daftar perusahaan dari Austria, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Korea Selatan dan Inggris. 

Ketika dikonfirmasikan perihal isi pembicaraan via email ini, Dubowitz menjawab:

“Saya mendiskusikan ide kebijakan dalam banyak kesempatan termasuk juga publikasi laporan. Saya memgirim laporan dan publikasi ini, berikut daftar perusahaan sebagai contoh kepada sejumlah tokoh di Washingtpn dan di luar negeri untuk mendapatkan masukan atas ide tersebut.”

Dubowitz juga mengakui bahwa banyak lembaga think tank di Washington menerima bantuan dana dari UEA, namun Emirat bukan sponsor lembaganya. 

Meski demikian, dari percakapan email dapat diambil kesan kedekatan hubungan Otaiba dengan petinggi lembaga ini, terutama dalam isu tentang Qatar.

Titik penting pembicaraan antara UEA dengan lembaga think tank pro Israel ini adalah gerakan anti Iran, anti Ikhwanul Muslimin di Teluk dan eksistensi Qatar yang dianggap menjadi titik krusial dukungan keuangan dan politik atas gerakan Islam tersebut.

Dalam pekan-pekan terakhir, Dennis Ross, penasehat senior dalam pemerintahan Obama ikut bergabung dalam kampanye anti Qatar tersebut dan mendorong peran Emirat menggantikan peran negara itu sebagai pangkalan militer potensial AS.

“Rakyat Qatar harus tahu bahwa kita punya banyak alternatif dan siap untuk mengembangkannya di UEA atau tempat lain, sepanjang Qatar tidak tulus menjadi partner sejati kita dan bukan pihak yang berkontribusi terhadap ancaman yang harus kita hadapi,” tulisnya di USA Today.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *