Mengapa Perang Melawan Teror di Sinai akan Gagal?

Menyusul serangan mengerikan pekan lalu terhadap jamaah shalat Jumat di Masjid Al Rawda, barat El Arish di Sinai Utara, Abdel Fattah al Sisi mengatakan,” Kita akan merespon aksi tersebut secara brutal.” Fakta dari masalah ini adalah bahwa penggunaan kekuatan secara berlebihan telah menyebabkan gagalnya berulang kali kampanye militer yang bertujuan mengalahkan terorisme selama 4 tahun terakhir, sehingga problem aksi pemberontakan skala kecil ini menjadi perang yang meluas. Kegagalan ini karena taktik yang salah dan lemahnya pendekatan pemerintah yang mengandalkan ABC dalam melawan pemberontak.

Pembantaian keji ini menunjukkan derajat kekerasan karena rusaknya tenunan sosial mereka. Ketika penduduk lokal hanya diubah sebagai alat di tangan angkatan bersenjata musuh, maka pilihan mereka direduksi hanya menjadi informan bagi rejim atau sebaliknya pendukung kelompok Jihadis dalam konflik memperebutkan hegemoni dan legitimasi. 

Serangan ini menjadi serangan paling brutal dalam hal jumlah dan jenis korban, semuanya adalah warga sipil; sejauh ini tidak ada yang mengklaim bertanggung jawab. Menurut Jaksa Penuntut Umum Mesir, 350 orang tewas, termasuk 27 anak-anak, 128 lainnya terluka. Ada tampaknya sekitar 25 hingga 30 penyerang, mereka mengibarkan bendera Daesh, meskipun kelompok itu sejauh ini belum menyatakan bertanggung jawab.  5 kendaraan besar digunakan oleh penyerang dan mereka terlebih dulu membakar kendaraan yang terparkir di luar masjid. 

Para peneliti dan ahli setuju bahwa tersebarnya kekerasan di Sinai dan perluasannya ke tempat-tempat lain di Mesir merupakan dampak langsung dari pendekatan berbahaya rejim dalam melawan gerakan bersenjata. Ini khususnya terkait dengan penggunaan strategi perang klasik dan taktik bumi hangus. Menurut Omar Ashur, berbalikan keyakinan dengan aparat militer dan keamanan adalah bahwa semakin meluas penindasan, maka semakin sulit ditundukkan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Sayangnya, strategi ini diterapkan atas penduduk di Semenanjung Sinai. Pengalaman di Sinai pada kenyataannya berbalikan. Sebuah studi independen menyebutkan bahwa hasil dari kebijakan keamanan disana menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Berkembangnya kelompok-kelompok Jihadis di Sinai merefleksikan kegagalan strategi militer Mesir. Pelbagai kelompok bersenjata dengan ideologi dan kecenderungan jihadis berkembang pesat. Beberapa bergabung dengan kelompok radikal Al Qaeda, sementara beberapa lainnya masuk dalam pengaruh Daesh. Jalan yang diambil berikut perkembangannya di Mesir, khususnyaSinai terjadi sebagai akibat kegagalan tranformasi politik menuju demokrasi dan pluralisme. Organisasi pertama yang muncul bernama Ansar al Bait al Maqdis pada 5 Februari 2011. Tujuannya terbatas menyerang Israel. Ideologi kelompok ini selanjutnya bergeser perlahan setelah kudeta militer, dan prioritasnya bergeser menarget tentara dan aparat keamanan Mesir. Ketika militer meningkatkan serangannya ke posisi organisasi ini, kelompok ini kemudian mengumumkan pada 14 November 2014 membentuk Wilayat Sinai, yang dikatakan mereka berafiliasi dengan Daesh. Organisasi ini juga mendeklarasikan target-target serangan mereka adalah mereka yang dianggap sebagai “kelompok murtad” dan “pasukan Salib”.

Meskipun memiliki  ideologi ekstrimis dan taktik militer yang brutal, perkembangan organisasi ini sendiri dapat diikuti. Mereka menciptakan polarisasi dalam masyarakat dan rekrutmen di dalam negeri serta meningkatkan skala operasi mereka. Mereka juga mengeksploitasi keadaan politik dan ekonomi untuk menarik anggota serta cara militer yang brutal untuk menarik simpati masyarkat. Kampanye militer yang brutal di Sinai telah membangun kesan mendalam perihal tujuan sebenarnya dari operasi ini, yang bertentangan dengan standar praktik operasi anti pemberontakan, yakni memenangkan hati dan akal rakyat Sinai sehingga menciptakan ruang politik dan ekonomi anti Daesh. 

Kampanye brutal yang dilakukan militer Mesir di Sinai sama dengan doktrin perang klasik yang menggunakan taktik bumi hangus melawan negara musuh. Sebagai bagian dari kampanye militer di Sinai, yang dimulai pada 29 Oktober 2014, setidaknya ada 1165 angggota keluar yang terusir dari kampung halamannya dan lebih dari 800 rumah di wilayah terdekat dengan Jalur Gaza hancur. Rakyat Sinai diperlakukan seperti terduga teroris dan musuh potensial. Ini tidak pelak menimbulkan kemarahan besar sehingga menciptakan iklim yang memperkuat pengaruh Wilayat Sinai. Lebih jauh, penggunaan taktik bumi hangus, yang melibatkan artileri dan pesawat tempur mengakibatkan bencana besar dan menambah permusuhan mereka terhadap pemerintah. Sinai telah menyaksikan 1234 pembunuhan oleh aparat keamanan tanpa proses hukum di seluruh wilayahnya. Kasus ini didokumentasikan oleh Nadeem Center untuk merehabilitasi korban kekerasan dan penyiksaan aparat. 

Beberapa studi paling otentik mengonfirmasikan bahwa strategi militer Mesir sangat cacat dan diragukan keberhasilannya. Ini seperti apa yang dikatakan lembaga studi Israel National Security Research Center yang berafiliasi dengan Universitas Tel Aviv yang menyatakan bahwa perbaikan situasi keamanan di Sinai untuk melawan Daesh dan kelompok Salafi lainnya menuntut Kairo mampu menghadapi tantangan karena adanya pergeseran strategi konter terorisme menjadi strategi konter pemberontakan. Salah satu problem utama dalam perang melawan terorisme di Mesir adalah karena tidak adanya kredibilitas dan transparansi. Meskipun otoritas militer telah menunjukkan di pelbagai kesempatan bahwa jumlah anggota Wilayat Sinai hanya ratusan dan juga konsisten dengan estimasi intelejen AS sekitar 600 hingga 1000 orang, namun mereka juga mengumumkan telah membunuh ratusan teroris. Dengan membanggakan diri atas prestasi setelah meluncurkan “operasi hak Syuhada” pada September 2015,  militer Mesir setahun kemudian mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membunuh 2,529 teroris dan menangkap 2,481 lainnya. Sumber lain memberikan angka 5000 yang tewas dan 5500 lainnya ditangkap. 

Berbalikan dengan propaganda dan klaim militer Mesir, Wilayat Sinai masih  tetap menjaga performan mereka, sementara performan militer justru stagnan, menurut jurnal Foreign Affairs.  Dan yang lebih buruk, Mesir mengandalkan angkatan udara Israel untuk menjaga keamanan kawasan ini. Israel telah diberi mandat untuk menarget kelompok teroris menggunakan pesawat dan drone yang mengitari kawasan tersebut sesukanya. Israel benar-benar menghantam k mereka di darat, namun hal itu mengurangi sama sekali keuntungan bagi Daesh. Keberhasilan misi tersebut membutuhkan bukan orang Israel di Sinai. 

Rejim Mesir membaca manual konter insurgensi dalam keadaan terbalik. Dasar dari manual ini adalah memenangkan akal dan hati rakyat serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Oliver Bletcher, inti dari insurgensi harus menghasilkan dua hal penting,  mengendalikan penduduk dan membunuh pemberontak. Oleh karena itu, melindungi penduduk menjadi inti dari doktrin insurgensi. Strategi ini seperti dikabarkan oleh David Petreus dalam buku manual doktrin konter insurgensi menghendaki pendekatan berdasarkan tiga pilar, evakuasi, penjagaan dan pembangunan. Ini artinya mengusir pemberontak dari wilayah tertentu, mencegah mereka kembali dan membangun pelbagai sarana  lokal untuk membantu penduduk melanjutkan hidup mereka. 

Manual ini menuai pujian dari pelbagai lembaga penelitian dan akademisi karena pendekatan “kemanusiaan” dan “bersahabat secara budaya” dalam perang. Citra manusiawi adalah daya tarik utama doktrin ini. Tindakan “tembak dan siksa dulu dan bertanya kemudian” yang dilakukan Donald Rumsfeld dan Dick Chaney tidak lagi menjadi manual kursus yang digunakan tentara Amerika. Sebaliknya, negara adi daya itu menerapkan strategi memenangkan hati dan akal rakyat yang didudukinya.

Langkah ini hanya dicapai dengan proyek pembangunan dan membangun struktur pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel, meskipun manual ini dibuat berkaitan dengan situasi dimana pemberontak melakukan perlawanan terhadap pendudukan asing, namun kurang lebih sama dengan insurgensi. Bagaimana menghadapi situasi ketika berhadapan dengan rakyatnya sendiri? Manual insurgensi diupdate sekali lagi agar dapat menghadapi kekurangan dan kesalahan, serta kemudian dipublikasikan lagi pada 22 November 2013. Manual itu memfokuskan kepada satu pertanyaan penting: Bagaimana menggulung gerakan pemberontakan dan menghabisi mereka sepenuhnya agar dapat menyelamatkan nyawa warga sipil dan menggaransi stabilitas politik.

Dalam konteks ini jelas bahwa strategi militer Mesir akan menuju ke arah sebaliknya yang menjadi syarat sukses insurgensi. Menurut Ashur, hampir ada konsensus diantara para strategi militer yang berspesialisasi dalam studi perang revolusi bahwa kebrutalan pasukan reguler dalam menghadapi penduduk lokal secara langsung akan membantu pejuang lawan dalam rekrutmen, mendapatkan persenjataan dan legitimasi di kalangan penduduk. Jenderal Stanley McChrystal, mantan komandan pasukan AS di Afghanistan menyebut ini sebagai “kalkulus pemberontakan”. Setiap penduduk sipil yang tewas oleh pasukan reguler akan menghasilkan 10 pejuang baru yang akan berperang melawan mereka. Menurut New York Times, ketika Sisi menyatakan komitmennya untuk melawan terorisme, dia sendiri sedang mengarahkan perang untuk menghadapi oposisi politik, termasuk diantaranya para aktivis sekuler, jurnalis, anggota legislatif independen, akademisi, organisasi HAM dan kelompok-kelompok Islam yang damai. 

Maka dapat dikatakan sebagai kesimpulan bahwa kegagalan perang atas terorisme di Sinai adalah hasil logis dari kesalahan strategi militer, yang harusnya memenangkan akal dan hari rakyat, menjalankan pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan serta meninggalkan penggunaan istilah terorisme sebagai dalih untuk mendapatkan legitimasi dan legalitas, sementara pada saat bersamaan melanggar hak rakyat kecil. Apa yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang dapat menjauhkan dari ekstrimisme dan kekerasan. Disamping, ada komitmen yang jelas untuk menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan kebebasan dan keadilan. Dapat dikatakan dengan derajat kepastian bahwa kediktatoran adalah sebab utama tumbuhnya kekerasan dan terorisme oleh aktor non negara.

 

Sumber: MEMO

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *