Mosul Antara Perang dan Kekerasan Sektarian

Pasukan Irak mengepung Daesh di Mosul, pertahanan terakhir kelompok tersebut di Irak. Setelah merebut distrik timur pada Januari setelah 100 hari bertempur, pasukan Irak kini mendesak mereka ke sebelah barat sungai Tigris dimana Daesh terus berupaya mempertahankannya. Kejatuhan Daesh sendiri sudah dekat, namun mungkin yang belum jelas adalah apakah pemerintah Haidar Al Abadi akan berhasil menarik pelbagai faksi Sunniย ke dalam pangkuannya dan menyelesaikan perpecahan sektarian disana.

Banyak penduduk sipil yang terperangkap di kota dan menghadapi kengerian yang tidak terbayangkan. PBB memperingatkan bahwa sekitar 750 ribu penduduk Mosul mengalami bahaya besar terjebak dalam baku tembak, terbunuh oleh ranjau atau digunakan sebagai perisai hidup oleh kelompok Daesh. Disaat pelbagai kelompok kemanusiaan tidak dapat menyalurkan bantuannnya, mereka yang terjebak di kota mengalami kekurangan pangan, air dan listrik. Pemandangan di lapangan terlibat kacau dan putus asa, dimana sekitar 60 ribu penduduk sipil dilaporkan berupaya melarikan diri keluar dari kota itu dalam beberapa hari.

Namun mereka yang berupaya melarikan diri dari Daesh tidak mendapatkan keamanan di bagian timur sungai, meskipun berada di bawah kendali pasukan Irak, namun mereka masih berada dijangkauan tembak mortar Daesh. Pekan lalu, bahan kimia dilaporkan digunakan untuk menyerang penduduk sipil di bagian timur. 12 pasien, termasuk anak-anak dan wanita, dibawa ke rumah sakit Erbil untuk perawatan karena mengalami gangguan pernafasan. 4 diantara mereka mengalami gejala parah ย karena terkena senjata kimia. Ini pertama dalam perang di Mosul sehingga PBB mendesak dilakukan penyelidikan segera.

Prime Minister of Iraq Haider al-Abadi delivers a speech on 8 March 2017 in Iraq [Feriq Fereรง - Anadolu Agency]

Situasi di lapangan mungkin akan semakin memburuk ketika perang menjadi pertarungan jalanan di distrik yang padat penduduknya, karena tidak dapat masuk ke jalan-jalan yang sempit. Meskipun pasukan Iran lebih banyak dari Daesh, sekitar 10 banding 1, namun kelompok jihadis ini sangat cakap beradaptasi dengan lingkungan, memiliki senjata lengkap, memiliki pasukan pembom bunuh diri baik dengan target militer maupun penduduk sipil. Menurut informasi, pasukan Irak kini hanya berjarak ratusan meter dari gedung pemerintah Mosul.

Pasukan Irak kini berhasil setelah sebelumnya gagal. Mereka mulai menguasai lapangan dibandingkan pada operasi awal 2014. Militer mereka lebih siap, disiplin dan terlatih. Uni Tanggap Darurat dan Uni Anti Terorisme banyak dipuji karena operasi mereka yang sangat efektif melawan kelompok jihadis ini. Dukungan militer dari AS, khususnya dalam bentuk pelatihan dan serangan udara, jelas memainkan peran yang sangat penting. Sejak operasi pada Agustus 2014, Pentagon menaksir sekitar 11,4 milyar dollar dikeluarkan atau setara pengeluaran 12,57 dollar pajak rakyat Amerika sehari. Pemerintah Trump ingin menang perang dan menjadikan Irak sekutu pentingnya. Oleh karena itu, Irak diperkecualikan dari perintah larangan negara Muslim yang berkunjung ke AS.

Namun pada saat pemerintah Al Abadi menikmati dukungan sekutu-sekutu Barat dalam mengalahkan Daesh, namun gambar yang lebih komplek ada di dalam negeri. Di Mosul, ada perasaan ketidakpercayaan yang mendalam rakyat terhadap aparat pemerintahan yang didominasi Syiah yang dianggap kejam dan sangat korup. Sentimen semacam ini memainkan perang penting bagi bangkitnya Daesh. Sebagai penduduk mayoritas Sunni, mereka mengganggap aparat pemerintah sebagai pasukan pendudukan.

Dalam banyak hal, Al Abadi tampak lebih berkomitmenuntuk memperbaiki hubungan Syiah-Sunni ketimbang pendahulunya Nuri al Maliki yang dianggap memperkeruh ketegangan karena perintah penahanan banyak para politisi Sunni yang dihormati, termasuk wakil presiden Tariq al Hashimi. Dibawah Al Abadi, sebaliknya blok Sunni dan Syiah sedang berkerja untuk melakukan inisiatif “Penyelesaian Nasional” yang berupaya menyatukan pelbagai faksi yang berbeda menjelang kekalahan Daesh. Didukung oleh PBB, inisiatif ini menggariskan beberapa wilayah penting yang menjadi sumber ketegangan, termasuk distribusi kekuasaan antara blok politik dan juga menjamin pembagian yang adil kekayaan yang berasal dari sumber gas dan mintak diantara provinsi-provinsi tersebut.

Meskipun ide tersebut dibahas, namun dalam kenyataannya, masih jauh jalannya sebelum rekonsiliasi nasional dapat dicapai. Satu kemunduran besarnya adalah dikeluarkannya UU pada 26 November yang menjadi Unit Mobilisasi Rakyat (PMU) yang dikendalikan oleh milisi Syiah menjadi pasukan keamanan resmi. Dibuat pada 2014, PMU yang didukung pemerintah melakukan balasan atas serangan Daesh. Ada kekhawatiran keterlibatan mereka dalam pelanggaran HAM terhadap penduduk Sunni. Pada 2015, Human Rights Watch mempublikasikan laporan yang menuduh PMU menculik sekitar 200 penduduk Sunni, jumlah aslinya tidak terhitung dan menghancurkan ratusan rumah penduduk tanpa alasan yang jelas, Kemarahan blok Sunni atas tindakan PMU ini berujung walk out mereka pada saat parlemen yang didominasi Syiah mengesahkan UU tentang PMU.

Mengalahkan Daesh tidak lantas menjamin stabilitas jangka panjang jika ketegangan sektarian tidak diselesaiakan. Jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki Mosul, maka pemerintah Irak harus melakukan upaya terkordinasi untuk mewujudkan tujuan “Penyelesaian Nasional”. Jika tidak, maka rakyat yang terjebak dalam baku tembak dan kengerian setiap hari akan menjadi penghalang di masa depannya bagi jalan menuju perdamaian dan rekonsiliasi.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *