Muslim Rohingya: Bangsa Paling Tertindas di Dunia

Emanuel Stoakes

Perjuangan Rohingya, minoritas Muslim dari Myanmar seperti cermin bagi perjuangan serupa bangsa Palestina dan pelbagai kelompok Muslim lainnya yang tertindas, yang menderita selama puluhan tahun dibawah penindasan negara.

Wajah Farouk (nama samaran) nampak memerah mencoba menahan air mata yang meleleh di pipinya.

Sorang pria tinggi paruh baya  menceritakan bagaimana dan mengapa dia lari dari kampung halamannya.

“Api membakar rumah saya pada 8.30 pagi hari,” ujar Farouk, sambil menambahkan bahwa mereka diserang gerombolan pemeluk Budha yang dibelakang tentara Myanmar.

“Mereka menembakkan senjata kepada anak-anak dan orang tua yang bersembunyi di ladang padi. Mereka merampas anak saya dan melemparkannya ke api. Dia baru berusia 4 tahun,” ujarnya.

Sejarah Kekerasan

Cerita Farouk menjadi satu dari banyak testimoni komunitas Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh.

Kawasan tersebut yang menjadi lokasi kota dengan garis pantai terpanjang di dunia dihuni para pengungsi Rohingya Muslim yang semakin membengkak setelag melarikan diri negara bagian Rakhine, negara tetangga Myanmar.  Ada sekitar satu juta penduduk Muslim yang tinggal dalam kondisi yang mengenaskan berdampingan dengan komunitas Rakhine yang beragama Budha.

Minoritas yang tidak memiliki kewarganegaraan ini telah mengalami penindasan selama puluhan tahun di Rakhine, yang setara dengan aksi genosida, yang kini kembali terjadi.

Pada 2002, puluhan ribu Muslim Rohingya dibakar rumahnya di seluruh wilayah Rakhine dan dipaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian. Menurut Human Rights Watch, tindakan ini menjadi bagian dari aksi pembersihan etnik yang melibatkan tentara dan gerombolan Budha.

Sejak itu, Muslim Rohingya sebelumnya telah mengalami perampasan hak-hak sipilnya, namun proses tersebut terus berlangsung dan mencapai puncaknya usai pemilu 2015, yang menjadi pemilu pertama terbuka dalam 25 tahun.

Jumlah kematian warga Muslim Rohingya sejak pecah konflik pada 2012 tidak diketahui karena pemerintah melarang akses masuk di kawasan konflik. Namun PBB meyakini jumlahnya mencapai sekurangnya 1000 orang dalam beberapa bulan terakhir.

“Dalam pembicaraan ada ratusan orang tewas. Ini mungkin jumlah terkecilnya, karena kami perkirakan mencapai ribuan,” ujar pejabat badan dunia tersebut.

Bantahan Pemerintah Myanmar

Kekerasan terbaru pada Oktober 2016 meletus ketika sekelompok pejuang Rohingya melakukan serangan kejutan terhadap 3 pos polisi perbatasan dekat Maungdaw yang menewaskan 9 orang.

Meskipun serangan yang dilakukan sekelompok kecil pemberontak, namun aparat keamanan membalas dengan menyerang seluruh penduduk Myanmar tanpa pandang bulu.

 

Laporan yang dirilis 3 Februari oleh Komisi Tinggi HAM PBB menuduh militer Myanmar melakukan kejahatan kemanusiaan dalam melakukan operasi pembersihan terhadap pemberontak, yang menyebabkan ratusan penduduk sipil tewas dan melibatkan pemerkosaan sistematik (separuh perempuan yang diwawancarai mengaku mengalami pemerkosaan). Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch mendukung klaim tersebut.

Hingga kini, pemerintah Myanmar di Naypyidawa menolak tuduhan tersebut. Juru bicara pemerintah menyatakan, “Hal-hal yang mereka tuduhkan tidak pernah terjadi sama sekali.”

Aung San Suu Kyi, penerima Hadiah Nobel Perdamaian dan pernah menjadi pejuang demokrasi kini secara de facto adalah kepala pemerintahan Myanmar. Dia kini melakukan hal yang aneh ketika mengijinkan sosmednya secara publik mempermalukan seorang perempuan yang mengaku mengalami pemerkosaan aparat keamanan.

Secara resmi, dia membantah semua tuduhan tentang pemerkosaan.

Dan seorang anggota parlemen Myanmar, yang sebelumnya pernah memimpin penyelidikan tentang tuduhan pemerkosaan oleh tentara mengatakan hal yang kurang lebih sama, “tentara dan polisi tidak tertarik dengan perempuan Bengali (menolak menyebut Muslim Rohingya) karena mereka sangat kotor.” Pernyataan dalam wawancaranya dengan BBC yang disertai dengan tertawa.

Setelah laporan PBB, pada awalnya pemerintah  membantah laporan tersebut selama berbulan-bulan, namun pada akhirnya menyatakan bahwa “posisi kami tidak sepenuhnya menolak, kita akan bekerjasama dengan komunitas internasional.”

Kemudian, militer mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi atas tuduhan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya.

 

U Pe Than,anggota parlemen menyatakan bahwa komite investigasi yang semuanya anggotanya dari aparat militer berada dibawah kendali pemerintah, namun dia yakin bahwa hasil penyelidikan akan jujur dan independen.

Meski demikian, akses media atas wilayah konflik tetap terbatas, banyak pejabat pemerintah menolak laporan PBB dan operasi militer tetap berlangsung.

Satu-satunya akses yang dimiliki para jurnalis adalah para pengungsi yang kini terdampar di perbatasan Bangladesh.

Kisah Horor

Jika klaim pemerintah benar bahwa Muslim Rohingya berbohong, maka orang-orang yang saya temui di Cox’s Bazar tidak pelak adalah para aktor yang luar biasa.

Disamping Faoruk, saya juga berbincang dengan seorang perempuan muda yang mengatakan bahwa suaminya secara brutal ditusuk didepannya ketika melarikan diri dari rumah-rumah mereka.

“Ketika kami keluar rumah, suami saya berjumpa dengan para tentara. Kami melihat bagaimana dia ditusuk di lehernya,” ujarnya. “Rumah kami dibakar ketika melarikan diri.”

Seorang pria berusia 20 tahunan menceritakan bagaimana anaknya kelaparan hingga meninggal dunia karena dia dipaksa melarikan diri dari desanya. Dia tidak menyadari bahwa isterinya diculik dan kemudian diperkosa. “Hati saya teriris karena kematian anak saya,” ujarnya berurai air mata. “Dia masih berumur 6 bulan.”

Dan saksi lainnya, seorang pria berusia 30 tahunan, menunjukkan kakinya yang tertembak peluru ketika tentara menyerbu desanya. Akhirnya, dia mendapatkan jalan melarikan diri melalui sungai Naf dalam perahu nelayan yang melintasi perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.

“Tentara datang pada malam hari,” ujarnya. “Mereka tinggal di kamp militer. Mereka mulai menembaki kerumunan di pagi hari. Beberapa orang berhasil lolos dan tidak. Sekitar 50 orang tewas.”

Matthew Smith, kepala eksekutif Fortify Rights yang baru saja berkunjung di Cox’s Bazar yang menjadi tempat pengungsian Muslim Rohingya terbesar menyaksikan bahwa banyak para pengungsi yang baru datang dari Myanmar yang mengalami luka tembak dan para perempuan menunjukkan tanda-tanda pemerkosaan berdasarkan pemeriksaan medis.

“Kami mendokumentasikan bagaimana para tentara memperkosa para perempuan dan gadis Rohingya dan membunuh banyak orang termasuk anak-anak,” beber Smith.“Para prajurit menusuk leher dan membakar mayat-mayat tanpa ampun. Ini benar-benar mengerikan. Kami mendokumentasikan aksi penahanan massal dan pengusiran paksa. Seluruh desa yang ditinggalkan dibakar habis.”

Smith menambahkan bahwa pemerintah Naypyidaw gagal melakukan penyelidikan pelanggaran kemanusiaan, sebaliknya mereka menutup-nutupi kejahatan aparat keamanan.

“Badan HAM PBB harus melakukan penyelidikan atas kejahatan internasional segera,” tukasnya.

Seruan Aksi Internasional

Tampak jelas bahwa kejahatan terbaru telah terjadi atas Muslim Rohingya, bukti yang tersedia sangat berlimpah. Para hakim Pengadilan Internasional mencatat bahwa ratusan Muslim Rohingya telah ditahan tanpa proses pengadilan yang melanggar hukum Myanmar sendiri maupun hukum internasional. 6 diantara tewas dalam proses penahanan.

Daniel Aguirre dari Advokat Hukum Internasional untuk ICJ menyatakan bahwa “jika pengadilan setempat tidak dapat mengawasi operasi pembersihan maka satu-satunya jalan adalah pengadilan internasional.”

Namun pemerintah Myanmar menolak permintaan penyelidikan independen PBB. Sebaliknya, pemerintah membentuk dua komisi investigasi, hanya saja awal, diragukan kredibilitasnya oleh masyarakat internasional.

Diperkirakan, penemuan dari dua penyelidikan tersebut hanya akan mendukung sikap pemerintah yang tidak mengakui adanya kejahatan kemanusiaan.

Pembunuhan Sebagai Peringatan

Insiden terbaru mengonfirmasi bahwa terjadinya pelanggaran kemanusiaan disebabkan karena tekanan politik dan agama di Myanmar. 29 Januari lalu, Ko Ni, penasehat hukum partai Suu Kyi ditembak mati siang bolong di bandara Yangon. Dia adalah seorang Muslim yang bergabung dengan pemerintah Myanmar. Dia baru saja pulang dari konferensi di luar negeri yang membahas situasi di negara bagian Rakhine.

Ada banyak spekulasi yang muncul. Ada spekulasi bahwa pembunuhan politik ini dianggap sebagai peringatan bagi pemerintah sipil. Apapun analisisnya, banyak komentar di media sosial memuji aksi kejahatan tersebut sehingga menunjukkan aksi anti Muslim menjadi hal yang kuat di negara tersebut. Pasca kejadian tersebut, Suu Kyi secara publik lebih banyak memuji tentara dan membatasi diri untuk berkomentar yang dipandang memuji komunitas Muslim. Dia bahkan memilih tidak menghadiri pemakaman Ko Ni.

PBB: Operasi Militer Mengarah Genosida

Butuhnya keadilan pada titik ini melampui pentingnya menangkap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sekarang ini.

Ada kebutuhan mendesak untuk segera menghentikan pelanggaran kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya, yang dikatakan oleh utusan PBB  jika tidak dilakukan maka akan mengarah kepada kejahatan puncaknya, yakni genosida.

 

Namun, apakah komunitas internasional, termasuk Inggris akan melakukan hal itu? Beberapa masih berharap. Sebelumk kunjungan PM Johnson, debat terjadi di parlemen untuk membahas kriris kemanusiaan di Myanmar, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak menolak untuk mendukung penyelidikan PBB atas krisis Rohingya.

JIka Inggris berani mengambil sikap untuk menekan penyelidikan independen, maka ini merupakan tindakan moral yang berani. Sumber-sumber yang dekat dengan kedutaan AS di Myanmar menyatakan bahwa AS mendukung inisiatif ini, namun seiring terpilihnya Trump tidak banyak yang tahu apa prediksi akhirnya.

Jika tidak langkah pasti baik dari London maupun Washington, maka jelas kesempatan terbentuknya pengadilan independen akan sirna.

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *