Paus Kehilangan Kearifan Sejarah dalam Kasus Rohingya

*Ramzy Baroud

Paus Francis telah kehilangan kesempatan bersenjarah untuk meninggalkan warisan bersejarah diantara Paus-Paus sebelumnya, yakni kearifan politik. Dalam kunjungannya ke Birma pada 27 November, dia menahan diri dari menggunakan kata Rohingya.

Namun apa pentingnya nama?

Dalam upaya kami memahami dan mengartikulasi perjuangan minoritas Mulim Rohingya di Burma, kita sering secara sengaja mengabaikan jantung masalahnya: Perjuangan bangsa Rohingya adalah perjuangan mendapatkan identitasnya. 

Mayoritas Budha dan perwakilannya di Burma, termasuk militer dan penguasa de facto, Aung San Suu Kyi memahami benar hal ini. Mereka secara ketat membatasi wacana ini. Rohingya tidak pernah diakui sebagai kelompok unik dengan aspirasi politik yang bebas. 

Mereka menyebut suku Rohingya sebagai kelompok Bengali dan mengklaim bahwa minoritas Muslim adalah para imigran dari Bangladesh yang masuk ke negara itu secara ilegal. Hal yang sama sekali tidak benar.

Meskipun tidak akurat, namun mayoritas Budha menggunakan dugaan ini. Dengan mempreteli Rohingya dari nama afiliasinya yang membuatnya unik, maka berarti mereka ditolak untuk mendapatkan hak-hak mereka, tidak mendehumanisasi dan pada akhirnya membersihkan secara etnik seperti yang telah mereka lakukan bertahun-tahun. 

Sejak Agustus, lebih dari 650 ribu penduduk Rohingya diusir dari kampung halamannya di Burma secara sistematik oleh militer, polisi dan kelompok nasionalis Budha. Mereka menyebutnya “operasi pembersihan.”

Ribuan Rohingya telah tewas dalam aksi genosida, banyak dengan cara yang paling brutal dan tidak manusiawi.

Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein baru-baru ini menyebut aksi pembersihan di Burma sebagai contoh manual pembersihan etnis. Tidak ada interpretasi lain dari tindak kekerasan mengerikan yang dilakukan pemerintah. 

Ketika ribuan orang melarikan diri ke hutan atau ke laut, kebisuan dunia semakin menebal. 

Hanya setelah Menlu AS Rex Tillerson yang mengunjungi Burma akhir November lalu memutuskan menyebut pelanggaran HAM massal melawan Rohingya sebagai “pembersihan etnik.”

Meskipun pernyataan Paus menyebut genosida tersebut sebagai “pelanggaran oleh beberapa militer Burma,” tampak jelas dia tidak belajar dari masa lalu untuk mengatasi isu ini secara bersama-sama. 

Dan juga menjadi kekecewaan besar bahwa Paus abstain untuk menyebutkan nama Rohingya saat di Burma. Dia hanya menggunakan nama itu setelah menyeberang ke Dhaka. Di Bangladesh, penggunaan nama Rohingya bagi dia tampak seperti strategi politik. 

Dapat dipahami bahwa membatasi diri dari menggunakan kata “Rohingya” saat di Burma dilakukan sebagai “konsesi bagi pemeluk Katolik di negara itu”, kutip Washington Post. Logika yang digunakan dengan menantang narasi popular yang menganggap Rohingya sebagai orang asing, Paus akan mengundang kemarahan warga Budha terhadap minoritas Katolik di negara itu, setidaknya mereka diperkusi di dua negara bagian. 

Jika Rohingya disebut, ini artinya bahwa akar isu ini akan memiliki kesempatan lebih baik untuk diatasi. Momen mereka untuk mendapatkan identitas kolektif adalah momen Rohingya diakui sebagai entitas politik yang mendapatkan hak dan kebebasannya sebagai minoritas dimanapun juga. 

Paus seharusnya mempunyai otoritas moral untuk menentang narasi dusta yang telah merendahkan etnik Rohingya selama bergenerasi. Pada 1982, kelompok minoritas yang sedang berjuang ini ditolak statusnya sebagai kelompok minoritas dan dilucuti kewaarganegaraannya sehingga berujung pembersihan etnik. 

Sialnya, Paus bergabung dengan kekuatan regional dan internasional yang berupaya memahami krisis Rohingya  dalam solusi politik terkait dengan hak dan identitas politik mereka. 

Benar, dia tidak sendirian dalam hal ini. Para pemimpin ASEAN di Manila Filipina pertengahan November tidak menyinggung nama Rohingya. Yang parah, dokumen akhir 26 lembar, mereka menyebut krisis di Negara Bagian Rakhine -epicenter genosida Rohingya dengan:

“Kami sampaikan apresiasi atas respon cepat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk bencana banjir bandang dan tanah longsong demikian pula komunitas terdampak di Negara Bagian Utara Rakhine.”

Inilah bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespon salah satu bencana kemanusian terburuk dalam sejarah Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Sial.

Berdiri bangga dalam sesi foto terakhir dengan para pemimpin Asia Tenggara lainnya, Aung San Suu Kyi yang pernah dipromosikan Barat sebagai ikon demokrasi. Lady of Burman yang pernah berada dalam tahanan rumah bertahun-tahun ini telah mendapatkan formula kenyamanan poliik sehingga bersedia berbagi kekuasaan dengan militer. 

Oportunisme politik Aung San Suu Kyi yang tidak mau menyebut nama Rohingya benar-benar mujarab. Parahnya lagi, pemerintahannya telah memainkan peran utama dalam mendehumanisasi Rohingya dan kemudian menyalahkan mereka atas penderitaannya sendiri. 

September lalu, dalam upanya menyelematkan reputasinya yang rusak, dia memberikan pidato 30 menit dimana dia menjelaskan posisinya dalam logika yang membingungkan.

Kalimat terbaiknya adalah “Kami negara baru yang rapuh serta menghadapi banyak masalah. Kami tidak dapat hanya mengonsentrasikan beberapa masalah.” Beberapa itu adalah Rohingya. 

Ketika Paus tiba di Bangladesh, seorang pria bernama Mohammed Ayub menunggunya diantara delegasi pengungsi Rohingya. 

Anak Mohammed berusia 3 tahun tewas di tangan tentara Burma. Pesan ayah itu kepada Paus tidak tentang bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi yang putus asa, atau bahkan keadilan untuk anaknya, namun sesuatu yang lain. 

“Dia seharusnya cukup mengatakan kami Rohingya,” kata Mohammed kepada Crux Now, majalah Katolik. “Kami telah menjadi Rohingya selama bergenerasi, ayah dan kakek saya.”

Di Dhaka, Paus mencoba mendapatkan kembali kesempatannya yang hilang itu.

“Tuhan hadir hari ini atas bangsa yang dinamakan Rohingya,” ujarnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *