Pejabat PBB: Pendudukan Israel Merusak HAM dan Nilai Demokrasi

Israel bekerja keras untuk membungkam para pembela HAM di Jalur Gaza dan Tepi Barat, membatasi gerak dan mengkriminalkan mereka, tandas Michael Lynk dalam laporan staf ahli PBB atas situasi HAM di wilayah pendudukan sejak 1967, “50 tahun pendudukan Israel telah merusak HAM dan nilai-nilai demokrasi.”

Selama waktu itu, Israel melakukan:

“Pendudukan asing atas hampir 5 juta penduduknya, melawan aspirasi mereka, melakukan penindasan atas hak mereka, merusak penegakan hukum, tidak menegakkan komitmen internasional dan mempraktikkan kebijakan diskriminasi, mengabaikan perilaku standar militer yang diakui, menindas kemanusiaan Pihak Lain, pengabaian trend yang terjadi, melakukan politik pengekangan dan penghinaan atas organisasi-organisasi sipil yang menyingkapkan kebenaran pahit tentang tidak berlakukannya HAM dibawah pendudukan.”

 Lynk menuduh Tel Aviv menghinakan rakyat Palestina dan mengintensifkan pemberangusan atas para aktivis HAM. Dia menyampaikan laporannya tersebut kepada Komisi PBB atas HAM dan Dewav HAM selama sesi terbaru tentang Israel. Diplomat Israel dan AS memboikot sesi tersebut.

“Organisasi HAM dan individu yang melakukan pembelaan secara lokal, regional dan internasional serta menjadi saksi dan duta kesadaran atas HAM dalam rangka mengingatkan dunia tentang penjajahan mengalami kerentanan sekarang,” papar laporan Lynk.

“Mereka menjadi subyek serangan fisik, pemenjaraan dan ancaman atas keselamatan jiwa.”

Laporan tersebut juga mengkritik otoritas Palestina karena pelanggaran yang dilakukan, termasuk pembunuhan dan pemenjaraan.

Sesi ini dilakukan setelah keluarnya sekretaris eksekutif Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia Barat, Rima Khalaf setelah laporannya yang menuduh Israel sebagai negara apartheid ditolak badan internasional karena tekanan dari AS dan Israel.

AS memboikot debat tentang Israel dan wilayah pendudukan Palestina di Jenewa ini, Senin serta mengklaim bahwa Dewan HAM  (HRC) PBB bias terhadap Israel. Langkah AS tersebut dibarengi ancaman bahwa pemerintah AS akan mengkaji kembali hubungannya dengan Dewan HAM yang berbasis di Jenewa ini dalam rangka membela Israel.

HRC secara rutin membahas banyak kawasan yang bergejolak, termasuk Suriah dan Korea Utara. Namun, Israel adalah satu-satunya negara yang dibahas secara terpisah.

Juru bicara Kemenlu AS Mark Toner di Washington menyatakan bahwa diskui pada sesi Senin merupakan bentuk pengingat atas sikap bias yang berlangsung lama lembaga ini atas Israel. “Eksistensi terus menerus atas masalah ini menjadi ancaman terbesar kredibilitas,” ujarnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *