Polisi Muslimah Belanda Menang Gugatan atas Pelarangan Jilbab

Kepolisian Belanda mendiskriminasi seorang polisi Muslimah karena tidak diijinkan memakai seragam jilbab dan membatasi hubungannya dengan masyarakat, demikian pernyataan Komisi HAM Belanda.

Menurut hukum Belanda, petugas kepolisian dilarang memakai simbol-simbol agama pada saat bertugas agar tampak “netral”.

Sarah Izzat, petugas administrasi di kepolisian mengadukan kasusnya ke lembaga HAM dan menganggap bahwa larangan tersebut bersifat diskriminatif serta menghalangi kemajuan karirnya. 

Sementara kolega Izzat yang non Muslim diperbolehkan memakai seragam, dirinya hanya diperbolehkan memakai pakaian polos jika tetap ingin berjilbab.

Senin, Komisi HAM memutsukan bahwa dalam kasus Izzat, larangan berjilbab tidak dapat dibenarkan, karena dia melakukan tugas di balik meja seperti menerima telepon atau kadang melakukan konferensi video. 

“Ketika dia sedang menerima telpon, orang tidak dapat melihatnya. Melarangnya memakai jilbab tidak ada kaitannya dengan keingian netral,” rilis lembaga tadi seraya menambahkan bahwa polisi telah melakukan “pembedaan atas dasar agama yang dilarang.”

Dalam keputusannya, komisi juga mengatakan bahwa dalam beberapa kasus ketika orang-orang melihat wajahnya dalam konferensi video, jilbab sama sekali tidak mempengaruhi pekerjaannya karena dia hanya membuat pernyataan dan tidak diperbolehkan membuat keputusan tentang bagaimana yang harus dijalankan kepolisian. 

Badan HAM juga menolak klaim tidak berdasar oleh kepolisian nasional bahwa jilbab dapat menyebabkan ancaman kepada keamanan pribadi Izzat. 

“Kami Menang!”

Komisi Belanda untuk HAM adalah lembaga pengawasan independen yang bertugas memajukan, melindungi dan menjaga HAM di Belanda. 

Kami sangat senang jika komisi membuat keputusan yang sedikit lebih luas, namun kami senang dengan keputusan ini”, Betul Ozates, pengacara Izzat. 

“Saya berharap keputusan ini mendorong kepolisian mengubah aturan yang kini melarang orang-orang mengenakan jilbab, khususnya karena klien saya telah melakukan pekerjaan selama berbulan-bulan dengan mengenakan kilbab. Dia hanya tidak diperbolehkan memakai seragamnya,” tambahnya.

“Dia dapat menjalankan kewajibannya saat memakai jilbab, maka kami merasa di seharusnya dapat memakai seragam seperti halnya para kolega lainnya.”

Di twitter, Izzat menyambut keputusan itu dengan mengatakan, “Kami menang. Komisi telah mengonfirmasi saya punya hak memakai seragam dan jilbab. Ini sangat berarti bagi saya dan kemenangan milik kita semua.”

Juru bicara kepolisisan mengatakan mereka akan melihat keputusan tersebut. 

“Polisi ingin menjadi organisasi netral, itulah mengapa kami menerima keputusan tersebut dengan serius. Netralitas akan tetap menjadi aspek penting dalam pekerjaan polisi,” rilisnya.

Namun tanggapan lain disampaikan para politisi. Mereka mengecam keputusan lembaga HAM, seraya menegaskan pentingnya netralitas dan pemisahan gereja dengan negara.

Arno Rutte, anggota perlemen partai terbesar dalam pemerintahan koalisis mengatakan: “Seragam polisi menunjukkan karakter netral negara.”

Dia menambahkan polisi tidak diperbolehkan menunjukkan afiliasi politik atau sekedar memakai syal sepak bola.

Politisi sayap kanan ekstrim Geert Wilders mengatakan keputusan itu “gila” dan menyerukan pelarangan total jilbab di Belanda. 

Isu pelarangan jilbab di institusi kepolisian menjadi diskusi hangat di Belanda selama berbulan-bulan. 

Polisi mengatakan bahwa mereka berupaya netral dan tidak menunjukkan keberpihakannya. 

Awal tahun ini, kepala polisi Amsterdam mengatakan dia sedang mempertimbangkan ijin pemakaian jilbab untuk menghormati perbedaan di lembaga tersebut, seraya menyebutkan contoh beberapa negara lain dengan para aparatnya yang beragam latar belakang.

Pernyataan oleh Pieter_Jaap Aalbersberg mendorong banyak partai politik mengecam ide ini, seraya mengatakan bahwa polisi seharusnya netral dan tidak menunjukkan ekspresi agama.

Sebuah survey menunjukkan mayoritas warga Belanda setuju dengan pendapat para politisi tersebut. 

Bagi Izat dan pengacaranya, perjuangannya mungkin akan berlanjut jika polisi kemudian tetap melarang dirinya memakai jilbab meskipun ada keputusan komisi HAM. 

“Kami akan menunggu apa yang kepolisian lakukan, dan kemudian kami lihat apa yang terjadi,” ujar Ozates. 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *