Prospek Palestina 2017: Selamat Tinggal Amerika

Tidak ada keraguan bahwa kecaman Dewan Keamanan PBB atas Israel Jumat lalu peristiwa yang penting dan sangat berharga.

Benar bahwa banyak badan utama PBB seperti Dewan Keamanan dan Sidang Umum beserta pelbagai institusinya mulai dari Pengadilan Internasional dan UNESCO berulang kali mengecam pendudukan Israel, permukiman ilegal Yahudi dan perlakuan buruk terhadap rakyat Palestina.

Kenyataannya, tidak seperti resolusi 2334 pada 23 Desember, resolusi-resolusi sebelumnya jauh lebih keras -beberapa resolusi tidak hanya menuntut penghentian segera pembangunan permukiman ilegal Yahudi, namun juga pembongkaran permukiman yang ada.

Ada lebih dari 196 permukiman ilegal Yahudi di tanah Palestina, disamping ratusan permukiman yang didirikan oleh para pemukim sendiri. Permukiman ini menampung sekitar 600 ribu Yahudi yang melanggar hukum internasional dan Konvensi Keempat Jenewa.

Namun Apakah Resolusi Tersebut Penting?

Pertama, AS tidak memveto atau mengancam akan menggunakan veto-nya atau bahkan secara serius melobi kelompok pendukung setidaknya melunakkan kata-katanya.

Kedua, ini menjadi kecaman pertama dan jelas terhadap Israel oleh Dewan Keamanan hampir dalam 8 tahun pada masa pemerintahan Israel.

Ketiga, pemungutan suara terjadi meskipun adanya tekanan luar biasa Israel atas pemerintahan AS sekarang ini dan presiden terpilih Donald Trump yang akan menggantikan Obama sukses menekan Presiden Mesir Abdul Fattah al Sisi. Benar jika Mesir menunda pemungutan suara yang seharusnya diselenggarakan sehari sebelumnya, sebelum Selandia Baru, Senegal, Malaysia dan Venezuela bergerak mengambil alih posisi Mesir dan menjadwalkan pemungutan suara sehari kemudian.

Tidak diragukan, resolusi PBB seperti resolusi-resolusi lainnya masih bersifat simbolik karena tidak adanya mekanisme praktis untuk menjamin penegakan hukum internasional.

Tidak hanya Israel yang tidak akan menghormati keputusan PBB, namun dalam kenyataannya juga semakin mempercepat pembangunan permukiman di wilayah Yerusalem yang merupakan pengabaian suara masyarakat internasional.

Pemerintah kota Yerusalem baru saja mengumumkan akan membangun 300 unit rumah di kawasan permukiman ilegal di Ramat Shlomo, Ramot dan Bit Hanina pada saat Dewan Keamanan sedang mempersiapkan pemungutan suara untuk memutuskan ilegalitas permukiman Yahudi tersebut.

Otoritas Nasional Palestina disisi lain telah merayakan kemenangan simboliknya dan menyatakan kepada rakyat Palestina yang pesimis, resolusi ini sebagai langkah besar menuju kebebasan dan negara merdeka.

Resolusi PBB memang juga tidak menjamin solusi dua negara, fatamorgana yang hendak dikejar Mahmoud Abbas.

Dengan semua kenyataan tersebut, ada pelajaran berharga yang selalu diingat: Tanpa bantuan AS, Israel dengan segala kekuatannya tidak lebih dari negara pecundang yang terisolasi di arena internasional.

Hasil pemungutan suara menunjukkan 14 anggota Dewan Keamanan mendukung dan AS abstain. Pemungutan suara diikuti pemandangan langka, adanya tepuk tangan yang panjang, dimana negara-negara yang dulunya hampir sulit untuk bersepakat setuju sepenuh hati atas keadilan dan aspirasi rakyat Palestina serta menolak praktik zalim Israel.

Kita pikirkan sejenak peristiwa tersebut: upaya gigih Israel dan AS untuk mengintimidasi, memaksa dan menyuap anggota PBB untuk mengalihkan perhatian atas permasalahan Israel-Palestina gagal total.

Puncaknya, AS sendiri bersikap abstain dan masyarakat internasional berkonsensus menolak tindakan ilegal Israel di Palestina.

Sebagai harapan yang terpulihkan, pemungutan suara ini di akhir tahun dianggap sebagai tahun buruk bagi rakyat Palestina. Ratusan orang Palestina tewas di tahun dalam bentrokan di Yerusalem, Tepi Barat dan Gaza. Ratusan rumah mereka dihancurkan dan dirusak, ribuan hektar tanah mereka dirampas oleh Israel, belum lagi tidak terhitung pohon zaitun yang dirubuhkan.

Tahun 2017 juga menjadi tahun yang lebih buruk bagi mereka karena presiden AS dibawah Trump telah menunjukkan tanda-tanda akan semakin membela Israel habis-habisan.

Rencana pengangkatan David Freiedman, fundamentalis pendukung permukiman ilegal Israel sebagai duta besar AS di Israel (dan mantunya, seorang Yahudi fanatik sebagai juru runding Rimur Tengah) menjadi penanda jelas arah kebijakan AS kedepan.

Friedman dan sekutunya tidak memperdulikan hukum internasional atau bahkan kebijakan luar negeri AS sendiri tekait pendudukan Israel, ilegiltas permukiman Yahudi (yang dianggap sebagai hambatan perdamaian oleh pelbagai pemerintah AS sebelumnya) dan bersemangat memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Resolusi PBB yang baru saja disahkan tidak akan mendorong solusi dua negara dan juga mengubah keadaan.

Tetap Ada Harapan

Resolusi tersebut sekedar afirmasi sikap komunitas internasional yang berpihak kepada Palestina dan masih adanya penghormatan atas hukum internasional.

Ini menjadi pengingat pada saat gerakan boikot Israel BDS semakin menguat, mendorong masyarakat sipil, kampus dan serikat buruh di seluruh dunia bersikap atas pendudukan Israel.

Disaat hak rakyat Palestina tidak masuk dalam radar kebijakan luar negeri AS, rakyat Palestina masih dapat menggalang strategi baru yang semakin mendapat dukungan dunia.

Israel memang dapat disalahkan karena banyak hal, namun rakyat Palestina juga patut disalahkan atas perpecahan, konflik dan korupsi yang terjadi.

Hal buruk ini dapat dilakukan dengan meremajakan PLO dan membawa semua faksi Palestina berada dalam satu platform untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Palestina baik di dalam negeri mapun diaspora.

Para pemimpin Palestina perlu memahami bahwa usia kepemimpinan AS yang tidak efektif ini telah berakhir. Tidak ada basa-basi untuk perdamaian, sementara membiarkan sepak terjang militer Israel dan mendukung rezim Zionis secara politik. Pemerintahan AS kedepan adalah pemerintah pro Israel secara mutlak.

Ini harus menjadi hal yang jelas bagi rakyat Palestina untuk memahami bahwa memohon dan mengharap kasih sayang Amerika tidaklah cukup.

Jika para pemimpin Palestina bersatu tidak mengambil kesempatan tersebut dan mengambil inisiatifnya pada 2017, maka semua rakyat Palestina akan menderita.

Waktunya untuk berpaling dari Washington dan sebaliknya memeluk bagian dunia lainnya.

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *