Revisi Piagam Hamas: Apa yang Diharapkan?

*Azzam Tamimi

Ketika gerakan Hamas merilis revisi piagamnya yang telah lama ditunggu, rumor beredar tentang perubahan dokumen tersebut. 

Senin malam, pemimpin politik Hamas Khaled Meshaal dijadwalkan menyampaikan dokumen baru tersebut kepada publik setelah 2 tahun pembicaraan dan beberapa kali bocornya pembicaraan tadi. Apakah Meshaal cukup memiliki keberanian untuk menegaskan apakah dokumen baru itu bersifat menggantikan atau bahkan menghapuskan dokumen lamanya. Meshaal perlu menjelaskan bahwa langkah terbaru ini adalah bentuk koreksi kesalahan yang harus dilakukan sejak mula. 

Para kritikus Hamas mengecam dokumen yang dirilis pada 18 Agustus 1988, kurang lebih 9 bulan menyusul kelahirannya yang dibidani oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Palestina.

Israel dan para pendukungnya menyebut piagam Hamas sebagai bentuk gerakan anti Semitik yang menyerukan kekerasan.

Piagam lama membicarakan konflik Palestina dalam perspektif agama ketimbang politik. 

Membutuhkan waktu 10 tahun bagi Meshaal dan teman-temannya untuk menerima kenyataan bahwa piagam yang sering disebut sebagai bagian karyanya ini menjadi faktor kerentanan besar bagi Hamas dan senjata bagi musuh-musuhnya. 

Piagam baru, atau dokumen politik seperti yang disebutkan Meshaal menyingkirkan apa yang disebut sebagai kesalahan dalam piagam lama. Dokumen baru ini menyatakan bahwa konflik di Palestina bukanlah konflik agama. 

“Hamas menegaskan bahwa konfliknya dengan proyek Zionis bukanlah dengan Yahudi karena agamanya. Hamas tidak  berjuang melawan Yahudi karena mereka Yahudi, namun berjuang melawan Zionis yang menduduki Palestina. Namun, Zionislah yang terus menerus menyebutkan Yudaisme dan Yahudi dalam mengidentifikasi proyek kolonialnya dan kekuasaan yang tidak sah,” ujar dokumen baru tersebut. 

Lebih jauh, tidak seperti piagam lama, dokumen baru ini terbebas dari segala bentuk analisis teori konspirasi. Piagam itu menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi sebab musabab konflik:

“Perjuangan rakyat Palestina dalam esensinya adalah perjuangan melawan pendudukan wilayah dan pengusiran rakyatnya. Hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke kampung halamannya dimana mereka diusir dan dilarang kembali -apakah di tanah yang diduduki pada 1948 atau pada 1967 adalah hak dasar, baik secara individu maupun kolektif. Hak ini dibenarnya oleh semua hukum agama demikian pula prinsip dasar HAM dan hukum internasional. Ini adalah hak yang tidak dapat diabaikan dan tidak dapat digantikan oleh pihak manapun, apakah mereka Palestina, Arab maupun masyarakat internasional.”

 

 

 

Dokumen baru ini  mendefinisikan gerakan dalam bentuknya sebagai gerakan pembebasan nasional dengan menyatakan bahwa:

“Gerakan Islam Hamas adalah gerakan pembebasan dan perlawanan nasional. Tujuannya adalah membebaskan Palestina dan melawan proyek Zionis. Kerangka referensialnya Islam, yang menentukan prinsip, tujuan dan alat perjuangannya.”

Namun, sepanjang berkaitan dengan tujuannya, tidak ada perubahan posisi. Hamas sejak lama telah menyerukan “pembebasan” seluruh wilayah Palestina dan terus melanjutkan perjuangan tersebut seperti ditandaskan dalam piagam baru tadi. 

“Hamas yakin bahwa tidak ada bagian tanah Palestina yang dapat dikompromikan atau dialihkan, tidak peduli dengan sebab, keadaan, tekanan dan berapa lama penjajahan tersebut berlangsung. Hamas menolak segala alternatif atas kebebasan Palestina secara penuh dan menyeluruh dari sungai hingga ke laut.”

Jika elemen pragmatisme tidak terlihat dalam piagam lama, namun dalam dokumen barunya, Hamas menyatakan menerima negara Palestina de facto di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

“Namun, tanpa mengompromikan penolakannya atas negara Zionis (Israel) dan tanpa menghilangkan setiap hak rakyat Palestina, Hamas menganggap pendirian negara merdeka dan berdaulat Palestina dengan menjadikan Yerusalem sebagi ibukota sebagai garis perbatasan 4 Juni 1967, pengembalian hak pengungsi yang terusir dari kampung halamannya dapat menjadi formula konsensus nasional.”

Diktum ini mungkin akan menyebabkan kontroversi dan tuduhan bahwa gerakan ini bersikap ambivalent. Namun yang benar adalah bahwa posisi ini merupakan hasil dari tekanan besar dari para aktor regional dan internasional kepada gerakan ini, yang menghendaki dilanjutkannya pembicaraan rekonsiliasinya dengan Fatah dan memoderasi posisinya atas Israel. 

Namun, apa yang disampaikan dalam dokumen baru ini adalah adanya posisi yang menerima solusi 2 negara yang dianggap menjadi akhir dari produk Perjanjian Oslo antara Israel dan PLO. 

Berkaitan dengan Perjanjian Oslo yang ditandatangani antara 1993 dan 1995, piagam baru ini mengatakan sebagai berikut:

“Hamas menegaskan bahwa Perjanjian Oslo dan agenda mereka bertentangan dengan aturan hukum internasional yang melanggar hak rakyat Palestina yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, gerakan Hamas menolak perjanjian ini dan semua konsekuensi kewajibannya karena bertentangan dengan kepentingan rakyat kita, khususnya berkaitan dengan kordinasi (kolaborasi) keamanan.”

Dokumen baru ini juga menyatakan penolakan tegasnya atas 3 tuntutan kuartet Timur Tengah, yang terdiri atas PBB, AS, Uni Eropa dan Rusia agar dapat diakui. 3 permintaan tersebut adalah pengakuan Israel, meninggalkan jalan kekerasan dan berpegang kepada perjanjian diplomatik sebelumnya. 

Dalam hal kekerasan, dokumen yang diperbaiki menyatakan:

“Melawan pendudukan dengan segala cara dan metode adalah hak sah yang dijamin oleh hukum Tuhan serta norma dan hukum internasional, Dalam jantung ini pula terdapat perlawanan bersenjata, yang dianggap sebagai pilihan strategis untuk melindungi prinsip dan hak rakyat Palestina.”

Hamas telah lama menjanjikan perubahan piagamnya, karena menyebabkan kerugian gerakan itu di mata  internasional. Perbaikannya membutuhkan waktu yang lama, namun kondisi yang terjadi sekarang ini tampaknya cocok bagi pengumuman atas dokumen baru tersebut. 

Pertanyaannya, mengapa pemimpin Hamas memutuskan merilis amandemennya sekarang?

Pertama, tekanan yang semakin meningkat dari masyarakat pendukung Hamas dari seluruh dunia, dari Amerika Latin hingga Timur Jauh yang menuntut pemimpin Hamas harus melakukan sesuatu tentang piagamnya, yang sering digunakan sebagai dalih di depan publik bahwa gerakan ini anti Yahudi dan  tidak lain, kecuali gerakan pembebasan nasional. 

Kedua, kedewasaan berpikir di level akar rumput demikian pula level pemimpinnya berkaitan dengan sifat konflik dan cara terbaik untuk mempromosikan perjuangannya di dunia internasional.

Ketiga, semakin tumbuhnya saluran komunikasi antara gerakan ini dengan para pejabat dan perwakilan pemerintah di seluruh dunia, khususnya di Eropa dan AS. Saluran komunikasi berpusat kepada apa yang diperjuangkan Hamas dan harapannya untuk mencapainya. 

Keempat, kegagalan Perjanjian Oslo dalam mencapai perdamaian dan meningkatnya peran Hamas sebagai pemain penting dalam penyelesaian masalah Palestina di masa mendatang.  Israel sendiri sering membuka saluran rahasia dengan Hamas untuk menegosiasikan pertukaran tahanan dan perundingan gencatan senjata jangka panjang.

Dan terakhir, keputusan yang dibuat Meshaal sebelum pensiun akan menjadi warisan yang dikenang dengan baik. 

 

 

 

 

Sumber: Al Jazeera News

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *