Revisi Piagamnya, Israel Akui Secara De Facto Negara Israel

Pemerintahan persatuan Palestina menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Jalur Gaza Kamis setelah “upaya keras” yang dilakukan untuk mendapatkan ijin yang dibutuhkan dari Israel untuk para menteri dari Tepi Barat masuk ke wilayah Hamas tersebut.

Sejak itu, pelbagai langkah dilakukan untuk membawa rekonsiliasi Palestina, yang coba digagalkan PM Benjamin Netanyahu.  Penculikan dan pembunuhan 3 remaja Israel beberapa saat lalu digunakan sebagai dalih merusak pemerintahan persatuan dan serangan terbaru atas Jalur Gaza dilancarkan Israel sebulah setelah pemerintahan baru diambil sumpahnya, baik dalam rangka menghantam Hamas maupun pemerintahan rekonsiliasi.

Netanyahu mendesak pemerintah dunia untuk tidak mengakui pemerintahan persatuan, yang memasukkan eksistensi Hamas. “Saya menyerukan kepada pelbagai elemen yang bertanggung jawab dalam masyarakat internasional untuk tidak mengakui pemerintah Palestina dimana Hamas ambil bagian atau yang menyandarkan kepada Hamas,” katanya. “Hamas adalah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran israel dan masyarakat internasional tidak boleh menerimanya. Karena tidak akan memperkuat perdamaian dan sebaliknya memperkuat terorisme.”

Sidang Umum pada akhir September lalu, Netanyahu menyebut piagam Hamas sebagai buktinya. “Piagam Hamas jelas,” bebernya.“Tujuan Hamas adalah menghancurkan Israel.”

Sementara piagam tersebut benar-benar berterminologikan perang yang menyerukan penghancuran Israel, pada 2010 pemimpin Hamas, Khaled Meshaal menyebut “dokumen tersebut sebagai sepenggal sejarah dan tidak lagi relevan.” Namun meskipun dianggap tidak relevan, Meshaal pada waktu berdalih bahwa bahasa piagam tersebut “belum dapat diubah karena alasan internal.”. Dr. Ahmed Yousef, penasehat wakil Meshaal, Ismail Haniyah percaya bahwa tidak hanya kata-kata dalam piagam yang ditulis pada 1988 diambil diluar konteksnya, namun dalam kenyataannya pandangan gerakan ini telah mengakami moderasi beberapa kali.

Piagam ini dijadikan referensi beberapa kali selama serangan terakhir, diantaranya operasi militer “Protective Edge” untuk mendukung klaim Israel bahwa mereka sedang melakukan pembelaan diri dan menjaga keamanannya.  Alasan itu pula yang digunakan Israel untuk merusak pemerintahan persatuan, langkah historis yang akan dapat mengakhiri perpecahan antara Fatah dan Hamas namun digunakan Israel untuk menunjukkan bahwa Hamas bukanlah “partner damai” yang dapat menyebabkan gagalnya upaya damai. Alasannya, karena piagam Hamas menyerukan penghancuran dan pembubaran negara Israel setiap saat.

Lebih jauh, pembuatan citra yang berbalikan, Israel adalah negara yang pro perdamaian, pro negara Palestina dan pro anti kekerasan. Ditulis lebih dari satu dasawarsa lalu setelah Piagam Hamas, namun Platform Partai Likud merefleksikan realitas yang berbeda. Platform mereka berbunyi:

a. Sungai Yordan akan menjadi perbatasan permanen negara Israel.

b. Yerusalem adalah ibukota negara Israel yang abadi dan tidak dapat dipecah serta hanya untuk Israel. Pemerintah Israel akan total menolak proposal Israel untuk membagi Yerusalem.

c. Pemerintah Israel akan menolak total pendirian negara Arab Palestina di barat sungai Yordan.

d. Komunitas Yahudi di Yudea, Samaria dan Gaza adalah perwujudan nilai-nilai Zionis. Permukiman di tanah tersebut merupakan ekspresi jelas dari hak yang tidak tergantikan warga Yahudi atas tanah Israel. Partai Likud akan terus memperkuat dan mengembangkan komunitas ini serta mencegah penghancurannya.

Platform partai ini menolak terang-terangan gagasan negara Palestina 6 tahun setelah perjanjian Oslo yang dibuat dalam rangka menjelaskan peta jalan bagi pendirian negara Palestina. Sementara tidak ada seruan penghancuran secara fisik negara Palestina, platform Likud pada 1999 dan kebijakan Israel yang mendahuluinya maupun selanjutnya yang dilakukan telah menjamin tidak adanya negara Palestina, bahkan harapan tersebut telah dihancurkan sejak awal. Ingat Benjamin Netanyahu adalah ketua Partai Likud.

Sementara orang-orang akan mengatakan, seperti hanya klaim Meshaal atas Piagam Hamas, bahwa platform tersebut telah kadaluarsa, namun kebijakan-kebijakan yang dibuat Israel menunjukkan komitmen mereka atas nilai-nilai tersebut.  Partai Likudnya Netanyahu mengangkat panji permukiman Yahudi di “Yudea dan Samaria” serta juga Galilea. Israel juga memberlakukan Hukum Yerusalem, yang menjadikan status Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Israel. Tindakan tersebut terus dilakukan dan kini Tepi Barat telah terbagi kedalam 167 kantong permukiman ilegal Yahudi yang didukung oleh 552 pos pemeriksaan dan pagar beton sejauh 440 km, yang memotong Yerusalem Timur dari kawasan pedalamannya, Tepi Barat. Penduduk ilegal Yahudi meningkat dua kali dan 53 ribu permukiman baru telah dibangun untuk menampung mereka.

Platform tersebut tidak secara terang-terangan mengacu kekerasan, namun tidak dapat dibantahkan ini semacam resep bagi berlangsungnya sistem pendudukan yang brutal dan sebagai balasannya, adalah perlawanan dengan kekerasan.

Sementara itu Netanyahu dalam pidatonya di Universitas Bar-Ilan dilihat sebagai upaya untuk mengamandem platform Partai Likud, karena dia memperkenalkan gagasan negara Palestina, namun langkah untuk mewujudkan amandemen tersebut tidak ada. Dibawah kepemimpinannya, misalnya, permukiman ilegal Yahudi mencapai puncaknya. Ini tampaknya mendukung pernyataan anggota parlemen dari Likud, Tzipi Hotovely yang pidatonya lebih merupakan “pidato taktis untuk masyarakat dunia.”

Selama operasi militer Protective Edge, Moshe Feiglin, wakil ketua parlemen Israel dan anggota partai Likud menyerukan penggunaan kamp konsentrasi untuk menangani penduduk Palestina, sementara koleganya, Ayeled Shaked, dari partai fundamentalis Rumah Yahudi menyerukan pembantaian ibu-ibu Palestina yang telah melahirkan “ular-ular kecil”.

Namun, hampir sama dengan platform Likud, pernyataan dan tindakan pemerintah Israel tidak harus mendukung kekerasan secara terang-terangan  penghancuran negara Palestina dan penduduknya. Penolakan terus menerus pendirian negara Palestina oleh para politisinya seperti Danny Danon (wakil Menhan dan ketua komite sentral Partai Likud) dapat dianggap sebagai tindakan efektif. Dia mengatakan Juli lalu:“Lihatlah pemerintah: tidak ada diskusi, resolusi maupun pemungutan suara tentang solusi dua negara…jika anda hendak melakukan pemungutan suara di pemerintah, anda akan lihat mayoritas para menteri Likud pasti menolaknya.” Sementara Natfatli Bennet, Menteri Industri, Perdagangan dalam pemerintahan Netanyahu mengatakan:”Saya akan melakukan apapun upaya untuk melawan berdirinya negara Palestina yang didirikan di tanah Israel.” Pernyataan semacam itu lebih dari cukup untuk menggambarkan keinginan asli pemerintah Israel dalam menanggapi isu negara Palestina.

Tujuan inti dari pihak-pihak yang mencegah berdirinya negara Palestina seperti yang disebutkan dalam platform partai Likud tidaklah berbeda dari keinginan yang disampaikan dalam Piagam Hamas untuk menolak eksistensi Israel. Tidak sama dengan platform Likud yang menggunakan penolakan dan penghancuran negara Palestina untuk mendapatkan suara, manifesto pemilu Hamas pada 2006 telah meniadakan seruan penghancuran Israel. Sementara itu, Hamas telah menyatakan keinginannya untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang (hudna) dengan Israel berdasarkan garis gencatan senjata 1967 dan bergabung dengan pemerintahan persatuan yang mengakui negara Israel. Awal pemahaman atas konflik ini akan menjadi pengakuan eksplisit oleh Israel dan sekutunya terhadap pergeseran dalam tubuh Hamas.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *