Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u692536656/public_html/wp-includes/post-template.php on line 275

Sultan Abdul Hamid II: Pembela Islam di Tengah Tubir Kebangkrutan (II)

Di Konferensi Istanbul, yang diselenggarakan pada November 1876, Inggris mengusulkan serangkaian reformasi yang, sementara meredakan ambisi Rusia dan Austria-Hungaria, mendorong mereka keluar dari kawasan Mediterania. Bulgaria secara nominal masih masuk dalam wilayah Imperium Usmani dan dibagi menjadi dua provinsi. Gubernur masing-masing provinsi berasal dari Kristen yang ditunjuk dengan persetujuan negara-negara Eropa. Kecuali tembakau dan cukai, semua penghasilan masuk ke pemerintah provinsi. Sistem peradilan akan dirombak dan hakim-hakim baru akan ditunjuk dengan persetujuan negara-negara Eropa. Angkatan kepolisian yang terpisah akan dibuat untuk desa-desa Kristen dan Muslim. Tentara Usmani akan ditarik dari provinsi dan keberadaan mereka akan diganti oleh tentara Belgia. Inggris mengusulkan reformasi yang sama untuk Bosnia Herzegovina, dimana Austria-Hungaria akan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Proposal ini jika diterapkan, akan memberikan kemerdekaan virtual kepada Bulgaria dan Bosnia Herzegovina serta melegalisasi adanya intervensi negara-negara Eropa atas dua provinsi Usmani tersebut.

Bulgaria muncul menjadi isu penting karena Rusia merekayasa pemberontakan di provinsi tersebut. Etnik Bulgar menduduki banyak kota dan membantai ribuan etnik Turki. Karena tidak dapat mengendalikan pemberontakan, gubernur Usmani di provinsi itu, Nadim Pasha kemudian mengorganisir milisi-milisi lokal untuk melindungi desa-desa Muslim. Pembantaian dan pembalasan saling terjadi. Negara-negara Eropa selalu menuding Usmani jika penduduk Kristen dibantai dan memainkan isu tersebut. Sebaliknya, mereka menutup mata jika pembantaian juga terjadi atas penduduk Muslim. Di parlemen Inggris, Gladstone dalam pidatonya yang berapi-api menunjuk Usmani sebagai “Turki yang bisu” dan menuntut aksi bersama Eropa untuk mengekang Usmani. Sementara Tsar Rusia mengancam tindakan militer jika tidak ada reformasi di provinsi yang berada dibawah pengawasan Rusia.

Untuk mencegah tindakan militer Eropa, kementerian Usmani mendorong amandemen konstitusi yang dapat memberi dalih bagi intervensi asing. Atas permintaan Midhat Pasha, kepala Dewan Negara, Sultan Abdul Hamid memerintahkan pembentukan komisi konstitusi. Untuk mengejar waktu, komisi membuat konstitusi yang memberikan kesempatan reformasi luas dan menyentuh setiap aspek dalam pemerintahan Usmani.

Reformasi tersebut menjamin kebebasan individual bagi setiap warga negara, kesamaan didepan hukum, kebebasan beribadah, penghormatan atas privasi, hak atas harta benda dan perlindungan dari penangkapan semena-mena. Tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan di pemerintah dan pelayanan sipil berdasarkan prinsip meritokrasi. Dua kamar parlemen dibuat mengikuti model parlemen monarki Eropa yang liberal. Majelis rendah (majlis e mebusan)  terdiri dari para delegasi yang dipilih sementara majelis tinggi (majlis e ayan) diangkat oleh Sultan. Kebebasan berekspresi dalam parlemen dan kekebalan dari tuntutan hukuman karena pandangannya dijamin. Sultan menunjuk PM (grand vizier) dan dewan menteri. PM menjadi kepala eksekutif pemerintahan menyelenggarakan rapat-rapat menteri dan mengordinasikan pelbagai kegiatan. Dalam masa darurat, dia dapat mengeluarkan perintah darurat yang melibatkan keamanan negara. Parlemen memiliki otoritas menyetujui APBN tahunan, memberikan pengawasan belanja pelbagai kementerian dan menjalankan disiplin fiskal. Parlemen memiliki otoritas menyetujui undang-undang yang diusulkan Dewan Menteri. Jika diratifikasi, UU selanjutnya diserahkan kepada Sultan melalui PM untuk persetujuan terakhir. Dewan Negara, yang muncul di awal Tanzimat, diberikan otoritas untuk membantu parlemen dan Dewan Menteri dalam merancang, mempersiapkan dan mendokumentasi UU.

Para anggota dewan majelis rendah dipilih dan menjabat selama 4 tahun, sedangkan mereka yang menjadi anggota majelis tinggi diangkat oleh sultan seumur hidup. Kecuali masalah-masalah hukum individu, dimana hukum Syariah dan pengadilan millet berlaku, yurisdiksi pengadilan sekuler diperluas meliputi semua aspek kehidupan. Dewan perwakilan dibentuk di tingkat provinsi, distrik dan desa untuk memberikan masukan dalam pendidikan, pertanian dan perdagangan. Mahkamah Agung dibentuk dengan otoritas untuk mengadili pelanggaran hakim, anggota parlemen dan para menteri. Islam masih menjadi agama negara dan kebebasan beragama dijamin bagi semua millet. Semua penduduk dianggap sebagai bagian warga negara Usmani tanpa memperhatikan agama dan etnik mereka. Setiap millet bebas untuk memilih perwakilannya sendiri dan mengorganisir urusan internalnya. Langkah besar tersebut dibuat melalui penerapan demokrasi parlementer yang memberikan suara bagi rakyat, menjamin hak individu dan meredakan kekhawatiran Eropa tentang hak minoritas Kristen. Untuk mengimplementasikan reformasi tersebut, Sultan Abdul Hamid mengangkat Midhat Pasha, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Negara dan arsitek utama reformasi sebagai PM.

Negara-negara Eropa sebenarnya tidak tertarik dengan reformasi Imperium Usmani. Ketidaksukaan mereka atas perlakuan penganut Kristen hanyalah dalih untuk mengintervensi urusan dalam negeri Usmani. Rusia khususnya tidak puas dengan reformasi tersebut karena menghendaki jalur Mediterania. Dalam Konferensi Istanbul, negara-negara Eropa mendukung tuntutan Rusia untuk membagi Bulgaria dan Bosnia Herzegovina dan memerintahnya dengan pengawasan Eropa. Sultan Abdul Hamid sendiri memahami kelemahan militer Usmani sehingga berupaya menghindari perang. Disamping mendorong pelaksanaan konstitusi pada Desember 1876, dia merancang sendiri rencananya untuk membentuk komisi penyelidikan dengan partisipasi internasional perihal tuduhan adanya kejahatan di Bulgaria dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Midhat Pasha, yang menjadi negosiator Usmani dengan negara-negara Eropa, tidak memaparkan rencana tersebut dalam konferensi, namun sebaliknya menyerahkan tuntutan Eropa ke parlemen Usmani. Dewan perwakilan yang baru terbentuk marah karena menyangkut kedaulatan Usmani dan menolak tuntutan tersebut. Konferensi Istanbul gagal.

Bahkan ketika negosiasi masih berlangsung di Konferensi Istanbul (Desember 1876-Januari 1877) dan parlemen Usmani bersidang (Maret 1877) untuk mengimplementasikan reformasi, Rusia membuat persiapan perang. Tsar membayar netralitas Austria-Hungaria dengan menjanjikan mereka provinsi Bosnia Herzegovina dan penguasaannya atas Serbia. Kontingen militer yang bermarkas di Rumania sejak 1854 ditarik mundur, sehingga memberi jalan bagi gerak pasukan Rusia menuju Istanbul melalui Rumania dan Bulgaris. Inggris juga menyatakan netralitas dalam perang Rusia-Turki dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur sepanjang status Selat Istanbul tidak berubah. Jerman, yang berkeinginan untuk menghindari perang antara Austria dan Rusia juga bersikap netral. Dengan demikian, jalan bagi pasukan Tsar untuk merebut wilayah tetangga di selatan terbuka lebar.

 

 

Facebook Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u692536656/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *