Sultan Abdul Hamid II: Pembela Islam di Tengah Tubir Kebangkrutan (VII)

Setelah pembubaran parlemen, struktur kekuasaan Usmani menjadi semakin tersentralisasi di istana. Sultan menjadi fokus otoritas dan kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan membutuhkan adanya intermediari antara dirinya dan birokrat. Sultan menarik model yang pernah berlaku pada awal imperium Islam. Seperti para khalifah sebelumnya yang menggunakan hajib untuk menjaga jarak dirinya dari rakyat, maka Sultan Abdul Hamid menggunakan mabayeen antara dirinya dan birokrat untuk menjelaskan keinginannya kepada para pegawai kerajaan. Mabayeen berarti pihak yang berada diantara. Ini sama dengan hajib pada abad awal.

Mabayeen utama dan kepada staff disebut mabayeen mushiri. Antara 1878 dan 1897 posisi ini dipegang Ghazi Osman Pasha, yang dikenal dalam perang Plevna (1877) sehingga mendapatkan pernghormatan dan kepercayaan Sultan. Dia adalah jenderal yang terkenal. Ghazi Osman Pasha memiliki pengaruh besar kepada Sultan dalam urusan tentara dan luar negeri. Mabiyeen mushiri dikepalai oleh Dewan yang terdiri atas para pensiunan perwira dan birokrat kelas atas yang memberikan masukan kepada sultan dalam isu-isu penting. Orang berikutnya yang dekat dengan Sultan adalah katip atau pejabat administrasi yang mengomunikasikan perintah Sultan kepada birokrat, dengan demikian memiliki pengaruh karena keterlibatannya dalam proses komunikasi. Hareem mempunyai pengaruhnya sendiri atas Sultan melalui kepala rumah tangga atau agha. 3 posisi ini menjadi mabayeen utama antara sultan dan dunia.

Abdul Hamid mengawasi semua orang yang ditunjuknya demikian pula jalannya birokrasi pemerintahan melalui sistem pengawasan kepolisian dan jaringan intelejen yang efisien. Fungsi polisi disentralisasi. Departemen itu tidak hanya memiliki wewenang dalam menjaga hukum dan ketertiban, namun juga pengawasan atas para musafir, pers dan penulis. Sultan dalam rangka mengetahui setiap detik apa yang terjadi di kerajaan, mempercayakan kementerian kepolisian sebagai sumber informasi terpercayanya. Disamping, pelbagai penasehat dalam masalah keuangan personal dan urusan luar negeri.

Fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif digabung dalam satu kantor dibawah Menteri Utama (Grand Vizier). Menteri Utama adalah orang yang bertanggung jawab mengordinasikan urusan negara dan kerja kementeriaan. Menteri Utama menyelenggarakan pertemuan penting dan mengepalai komisi penting yang dibentuk Sultan seperti komisi pengungsi. Diantara kementerian utama ini adalah menteri urusan dalam negeri, menteri luar negeri, menteri perang, menteri kehakiman, menteri keuangan, menteri pendidikan, menteri wakaf dan menteri pekerjaan umum. Tangan legislatif adalah Dewan Negara yang bekerja melalui Menteri utama dan menteri kehakiman  melakukan pengawasan atas pengadilan-pengadilan sekuler. Salah satu menteri utama  yang paling sukses selama pemerintahan Sultan Abdul Hamid adalah Mehmet Said Pasha. Dia menjabat selama 7 kali anatara 1878-1909 dan dua kali diminta Kelompok Turki Muda untuk menduduki jabatan yang sama setelah Sultan digulingkan.

Syaikh Islam sebagai kepala agama negara, mengawasi masjid, madrasah, panti asuhan dan penerbitan agama. Dia menginterpretasikan Syariah dan menjamin bahwa pelaksanaan pengadilan sesuai dengan prinsip agama. Syaikh bersama dengan menteri utama, khadiv Mesir dan pangeran Bulgaria membentuk eselon tertinggi dalam kepemimpinan disekeliling Sultan.

Program modernisasi yang dijalankan Abdul Hamid membutuhkan dana yang besar. Sultan sendiri terlilit warisan hutang besar. Pada 1876, hutang luar negeri Usmani mencapai 12 milyar kurush. Perang Rusia-Turki pada 1876-1878 menambah 4 milyar dolalr hutang lain. Ditambah lagi dengan bunga pinjaman yang belum terbayarkan, total hutangnya mencapai 23 milyar dollar. Disamping, hutang dalam negeri yang juga mencapai 4 milyar kurush. Pembayaran bunga sendiri menguras lebih dari 80 persen anggaran Usmani.

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *