Trump Pembuat Kekacauan di Timur Tengah

Lorenzo Kamel

Dalam pidato pertamanya di dunia Islam, Presiden AS Donald Trump berbicara tentang “pertempuran antara kekuatan baik dan jahat“, seraya menyatakan mulai dari Lebanon, Irak hingga Yaman, “Iran mendanai, mempersenjatai dan melatih para teroris, milisi dan pelbagai kelompok ekstrimis lainnya yang menyebarkan kehancuran dan kekacauan di seluruh kawasan.”

Kekacauan benar-benar menjadi gambaran utama Timur Tengah hari ini. Menurut data Departemen Luar Negeri AS, “insiden terorisme” meningkat 6500 persen sejak George W Bush memulai “Perang Melawan Teror” pada 2001. Separuh insiden ini terjadi di Afghanistan dan Irak.

Invasi AS kemudian pada 2003 masih sering dianggap sebagai “konsekuensi 9/11”. Meskipun kenyataanya 15 dari 19 pembajak yang menabrakkan pesawatnya ke menara kembali berasal dari Arab Saudi, namun negara dimana Washington telah menjual 110 milyar senjata dalam rencana Trump akan menjadi kekuatan utama di belakang organisasi regional anti Islamis ini.

Harus diklarifikasi bahwa invasi AS atas Irak yang sejarah sejarah memainkan peran penting melawan penyebaran pengaruh Iran di kawasan ini benar-benar tidak ada urusannya dengan 9/11 dan namun lebih merefleksikan kepentingan AS untuk mendapatkan sekutu produsen minyak yang besar dan stabil dalam rangka melawan masa depan yang tidak pasti Dinasti Saud.

Keputusan menumbangkan Saddam Hussein dengan intervensi tidak langsung AS di Irak dianggap oleh Arab Saudi sebagai bantuan tidak langsung untuk melawan Iran. Sebagai konsekuensinya, 6 tahun lalu, Riyadh, yang kekuatan militernya melebihi Teheran ini telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam rangka menghadapi ancaman kelompok, partai atau pemerintahan alternatif “model Saudi” yang lebih baik. Ini juga menjelaskan mengapa Riyadh mendukung junta militer Mesir dalam menggulingkan pemerintah presiden Muhammad Mursi yang dipilih secara demokratis yang juga menjadi anggota Ikhwanul Muslimin.

Belum lagi, semakin meningkatnya peran Iran di kawasan, yang menjadi pertarungan untuk mendapatkan keseimbangan kekuasaan dan berlanjutnya banyak perang proksi di Timur Tengah yang saling terkait.

Namun, hubungan antara Saudi dan Iran -sebuah negara teokrasi dimana rakyat dapat memilih dan perempuannya diperbolehkan menyetir kendaraan sendiri tidak selalu mengalami ketegangan seperti sekarang ini. 2 negara pada dasarnya mempunyi kepentungan sama dalam waktu yang lama, termasuk didalamnya budaya dan ekonomi.

Banyak berubah sebagaimana konsekuensi Revolusi Islam pada 1979 -sendiri berasal dari kudeta CIA yang sukses menggulingkan PM Mohammed Mossadeg yang dipilih secara demokratis oleh Shah Iran Reza Pahlawi

Baru kemudian Arab Saudi memutuskan memberika konotasi sektarian atas persaingan antar 2 negara dalam rangka merespon apa yang dianggap Riyadh sebagai ancaman nasional mereka. Ayatullah Khomeini sendiri dalam kenyataannya merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin semua Muslim, tidak hanya Syiah, kemudian menantang legitimasi Saud dan perannya sebagai penjaga Islam atas 2 tempat suci. Riyadh terus menstigma revolusi Iran sebagai tindakan bid’ah dan untuk sepenuhnya menjadi kepentingan Syiah.

Dibelakang perpecahan agama, oleh karena itu ada pertimbangan politik yang bertujuan membentuk orde kawasan yang tepar dengan menetralisir setiap potensi ancaman destabilisasi internal.

Semua itu kembali dari hasil perbincangan Trump di Riyadh dan retorikanya tentang “pertarungan antara kebaikan dan kejaharan”. Ini tampak seperti deja vu pada era George W Bush, namun kali ini dalam tujuan yang tidak dinyatakan adalah membangun koalisi Sunni melawan blok Syiah yang didukung oleh Rusia, dimana tingkat penjualan senjata di Timur Tengah dan Afrika Utara mencapau 12,7 milyar dollar dari 2006-2015 dan menjadi penjaga kepentingan satu-satunya pemilik nuklir di Timur Tengah, yakni Israel.

Visi ini mungkin akan diwujudkan dengan membanjiri kawasan ini dengan senjata, yang sebagian besarnya diproduksi di AS dan Uni Eropa dan diselundupkan melalui Balkan dan pelabuhan Laut Hitam. Gerakan pengirim senjata-senjata ini -yang menurut Robert Stephen Ford, mantan duta besar AS di Suriah antara 2011 dan 2014 dikordinasikan oleh CIA, Turki dan negara-negara Teluk melalui pusat-pusat di Yordania dan Turki. Berikutnya senjata-senjata digunakan oleh para anggota Ansar al Sham, Jabhat al Nusra dan kelompok teror lainnya.

Washington yang bertanggung jawab sekitar 33 persen jualan senjata, membutuhkan diplomasi dan meninggalkan selamanya gagasan bahwa rejim lokal dan perjanjian senjata yang berharga 110 milyar dollar merupakan bagian dari solusi dan bukan merupakan problem itu sendiri. Setiap rencana tulus untuk mengalahkan kelompok teroris dan mengurangi peran Iran dan gangguannya atas Irak, Lebanon, Suriah dan Yaman harus melalui langkah diatasnya dulu.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *