Turki Mengijinkan Polisi Perempuan Berjilbab

Larangan pemakaian jilbab bagi polisi perempuan Turki kini dicabut menyusul amandemen UU tentang etika berpakaian yang menjadi bagian paket demokratisasi yang diloloskan AKP pada 2013.

Mulai 27 Agustus, para wanita yang bekerja di kepolisian nasional Turki dapat mengenakan jilbab.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa jilbab harus sesuai dengan warna seragam dan tanpa pola.

Sejumlah negara-negara Barat juga mengijinkan pemakaian jilbab bagi para Muslimah yang hendak bergabung dengan institusi kepolisian. Sebelumnya Australia, Kanada dan Skotlandia berturut-turut mengijinkan pemakaian jilbab dalam rangka mendorong para muslimah mendaftar sebagai anggota kepolisian dan meningkatkan partisipasi kelompok minoritas dalam institusi keamanan mereka.

Pemerintah AKP menjadi pioner dalam menyelesaikan isu ini. Republik Turki yang sebelumnya dikendalikan elit politik dan militer sekuler-seperti halnya Perancis,  memandang jilbab sebagai simbol politik agama. Tidak pelak kebijakan anti Islam ini menyebabkan  juta muslimah mengalami dilema antara memilih karir dengan keyakinan.

Melalui serangkaian paket demokratisasi yang bertujuan menggaransi hak demokrasi bagi semua warga negera, AKP meloloskan hukum dan membuat sejumlah amandemen atas hukum yang berlaku sebelumnya yang menjamin para muslimah berjilbab mendapatkan pendidikan dan pekerjaan sebagai pegawai negeri.

Paket demokratisasi juga menyentuh hak dan kebebasan kaum minoritas, penyandang cacat dan kelompok lainnya.

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *