Umat Buddha Garis Keras Tolak Pemberian Kewarganegaraan untuk Rohingya

Ratusan umat Buddha garis keras turun ke jalan di Kota Sittwe, Myanmar, Senin (20/3). Mereka memprotes rencana pemerintah memberikan kewarganegaraan bagi kelompok minoritas Muslim Rohingya di Rakhine State Myanmar.

Menurut Associated Pressย via Bangkok Post, demonstrasi itu dipimpin oleh Partai Arakan Nasional (ANP) yang merupakan partai dominan di Rakhine. Di sana telah terjadi kekerasan agama sejak 2012 yang memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya meninggalkan tempat asalnya. Lebih dari 120 ribu Muslim Rohingya tinggal di tempat penampungan sementara bagi pengungsi internal (IDP) sejak pergolakan itu terjadi.

“Kami ingin pemerintah tetap mengacu pada undang-undang kewarganegaraan tahun 1982. Dan kami tidak bisa mengizinkan pemerintah memberikan kewarganegaraan bagi migran ilegal,” ujar koordinator aksi, Aung Htay, Senin (20/3).

Seperti diketahui, undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 melarang Myanmar untuk menjadikan etnis minoritas sebagai bagian dari bangsanya.ย Protes tersebut menanggapi saran dari Komisi Penasihat Rakhine yang mengusulkan solusi untuk masalah di Rakhine. Yaitu agar pemerintah Myanmar mempertimbangkan kembali program yang pernah gagal untuk memverifikasi agar Rohingya mendapatkan kewarganegaraan.

Senada dengan itu, panel sembilan anggota PBB yang dipimpin mantan sekjen PBB, Kofi Annan menyarankan agar pemerintah Myanmar membiarkan kelompok minoritas Rohingya kembali ke tempat tinggalnya di Rakhine Barat.ย Selama ini, komitmen Pemimpin Myanmar San Suu Kyi mengenai pergolakan Rohingya telah dipertanyakan dunia. Suu Kyi sering memilih diam atas kekerasan komunal yang terjadi. Terlebih ia terlihat beberapa kali membela militer yang membantai warga Rohingya.

Namun pada Kamis lalu, beberapa jam setelah rekomendasi panel PBB itu muncul, pemerintah Myanmar menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi itu. Pihaknya juga akan segera melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat dan panel PBB.

“Pemerintah sepakat dengan rekomendasi dan percaya ini akan berdampak positif pada proses rekonsilisi nasional dan pembangunan,” demikian pernyataan dari pemerintah.

Etnis Rohingya dianggap sebagai kelompok imigran yang tidak diterima di Bangladesh. Oleh karena itu, sekitar 1,1 juta penduduk Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar. Dengan begitu, etnis Myanmar itu juga dibatasi dalam segala hal, termasuk akses pendidikan, kebebasan bergerak, mendapatkan diskriminasi, bahkan sampai penyitaan properti secara sewenang-wenang.

Dua tahun lalu, pemerintah telah menyita kartu putih milik warga etnis Rohingya. Itu merupakan bagian dari rencana pengusiran mereka dari Rakhine dan sebagai upaya pemerintah untuk menjalankan undang-undang kewarganegaraan pada 1982.

Pemerintah Myanmar Sepakat Akui Rohingya

Panel Myanmar pimpinan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan mengatakan, Myanmar harus segera membiarkan Muslim Rohingya pulang ke rumahnya masing-masing, Kamis (17/3). Ia juga meminta kamp-kamp pengungsi Rohingya di Rakhine State segera ditutup.

Saat ini, lebih dari 120 ribu orang tinggal di tempat penampungan sementara sejak krisis komunal tahun 2012. “Ini benar-benar tentang waktu, mereka harus menutup kamp dan mengizinkan penghuninya merasakan kebebasan dan hak kependudukan,” kata Annan di Genewa.

Annan adalah pemimpin panel yang diminta Aung San Suu Kyi menyelesaikan masalah etnis di Rakhine State. Kantor Suu Kyi telah menerima laporan Annan dan menyambut proposal tersebut.

Panel mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program menjadikan etnis Rohingya warga sah Myanmar. Selain itu, pemerintah diminta menerapkan larangan terhadap gerakan baik Muslim Rohingya maupun komunitas Buddha di Rakhine.

Beberapa jam setelah rekomendasi ini dipublikasikan, kantor Suu Kyi mengatakan, pemerintah sepakat. “Pemerintah sepakat dan yakin hal ini akan membawa imbas positif pada proses rekonsiliasi dan perkembangan nasional,” katanya.

Lebih lanjut pemerintah mengatakan, sebagian besar rekomendasi akan diimplementasikan pada waktunya. Sementara sebagian akan diterapkan sesuai situasi di lapangan.

Panen pimpinan Annan ini juga menyerukan penyelidikan independen terhadap insiden yang terjadi sejak 9 Oktober tahun lalu. Insiden ini membuat kondisi di Rakhine semakin panas dan ribuan orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Annan meminta penyelidikan dilakukan berimbang terhadap tindakan pasukan keamanan di Rakhine. “Kami punya rekomendasi yang bisa diimplementasikan sekarang dan membantu meningkatkan situasi,” kata Annan.

Ia berharap pemerintah bisa bergerak cepat untuk mencegah hubungan antar-komunitas semakin memburuk. Termasuk hubungan antara pemerintah dengan komunitas Muslim di Rakhine.

Saat ini, sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya tidak punya kewarganegaraan, meski telah puluhan tahun tinggal di Myanmar. Hak kependudukan mereka ditolak, begitu juga dengan hak membentuk pergerakanan dan akses terhadap pelayanan publik.

Mayoritas Buddha di Myanmar menganggap mereka sebagai imigran tak diinginkan dari Bangladesh. Panel meminta pemerintah segera memulai registrasi kependudukan Muslim yang lahir di Rakhine. “Ini tidak benar di negara mana pun di dunia, bahwa bayi baru lahir tidak punya sertifikat kelahiran,” kata seorang anggota panel, Ghassan Salame. Aktivitas pencatatan sipil ini tidak pernah dilakukan terhadap Muslim di sana.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *