UU Anti Sponsor Terorisme (JASTA) Menjadi Blunder Bagi AS

UU kontroversial AS yang memperbolehkan para korban serangan teror dan keluarganya untuk menuntut pemerintah asing yang diratifikasi pekan akan membuka debat baru apakah individu dapat menuntut pemerintah asing di negara mereka dan bagaimana konsekuensinya.

29 September lalu, Konggres AS meratifikasi dan sekaligus membatalkan veto Presiden Barack Obama sebelumnya atas UU yang dinamakan Keadilan Melawab Sponsor Terorisme (JASTA). Pemberlakuan UU ini akan memberiย jalan bagi warga AS untuk menuntut Arab Saudi ย karena dianggap terlibat dalam serangan 11 September.

Arab Saudi sendiri membantah keras keterlibatannya dalam peristiwa 11 September dan memperingatkan bahwa UU baru ini akan mengakibatkan “konsekuensi yang berbahaya” bagi hubungan kedua negara.

Banyak pihak, termasuk Presiden Obama ย juga yang mengecam pengesahan UU kontroversial ini karena dianggap nberbahaya bagi kepentingan AS sendiri bertentangan dengan hukum internasional. Obama menegaskan bahwa UU ini akan membuka gugatan pemerintah asing atas pejabat dan personil AS di luar negeri. Sementara pada 21 September, delegasi Uni Eropa menemui Presiden Obama untuk mencegah pengesahan UU Ini karena berdampak kepada imunitas kedaulatan pemerintah asing. Juru bicara Menlu Perancis, Romain Nadal mengatakan bahwa Uni Eropa dan Perancis menganggap JASTA bertentangan dengan hukum internasional.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam keras pengesahan UU ini dan mengatakan “UU ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab individual karena kejahatan. Kami berharap langkah yang salah ini dihentikan.

 

Dalam pandangan rakyat Turki dan beberapa negara lain yang berinteraksi secara politik dan militer dengan AS, pemberlakuan UU ini tidak pelak akan memiliki implikasi politik dan hukum yang sama. Misalnya, apakah korban percobaan kudeta yang gagal yang didalangi Fetullah Gulen dapat menuntut AS jika UU yang sama diloloskan oleh parlemen Turki.

“Fetullah Gulen dalang kudeta 15 Juli, adalah musuh negara Turki karena aktivitas dan kampanyenya untuk menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan menjadi buruan nomer wahid di Turki. Maka ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut pemerintah AS karena alasan yang sama yang digunakan warga negaranya untuk menuntut Arab Saudi, “kritik Zeynep Bayramoglu, jurnalis dan wakil direktur yayasan 15 Juli yang didirikan untuk membantu korban kudeta dan kerabatnya. Gulen adalah penerima Green Card atau permanen residen AS sejak 2007 atas referensi dua mantan pejabat penting CIA, ย Graham Fueller dan George Fidas.

“Fethullah Gulen tinggal di Pennsylvania dan dilindungi oleh AS, saya kira situasi ini sama dengan kejahatan yang dimaksudkan oleh UU AS sendiri,” tambahnya.

Langkah yang sama juga akan diambil kelompok lobi yang dinamakan “Arab Project in Irak” yang kini menekan anggota parlemen negara itu untuk meminta kompensasi perang Irak sebagaimana dimaksud JASTA.

Senat dan Konggres AS mendukung dan memberikan dukungan secara telak UU 29 September yang akan memberikan lampu hijau kepada keluarga mereka yang tewas dalam serangan 11 September 2001 untuk menuntut pemerintah Arab Saudi. Riyadh berulang kali membantah tuduhan keterlibatannya dalam serangan yang menewaskan hampir 3000 warga AS yang dituding dilakukan oleh kelompok militan Al Qaeda. 15 dari 19 pembajak adalah warga negara Saudi.

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *