HRW Kecam Video Eksekusi Penduduk Sinai oleh Militer Mesir

Tentara Mesir di Semenanjung Sinai utara ย telah mengeksekusi mati setidaknya dua atau 8 tahanan tidak bersenjata dan menutupi pembunuhan tersebut seolah tampak sebagai “para teroris” bersenjata yang ditembak mati dalam serangan, ungkap Human Right Watch (HRW). Bocoran video tersebut ditayangkan stasiun TV oposisi yang berbasis di Istanbul pada 20 April 2017 yang menunjukkan 2 orang yang memakai pakaian sipil menembak mati dua orang atau lebih dengan senapan serbu.

Berdasar 2 sumber di Sinai, para eksekutor berasal dari milisi lokal yang bekerja kepada militer Mesir. Video tersebut juga menunjukkan seorang anggota pasukan intelejen militer Mesir mengawasi dan memerintahkan eksekusi yang pertama dan para prajurit tampak menggunakan kendaraan Humvee buatan AS untuk mengangkut HRW juga memiliki video dan foto-foto lainnya yang mendukung aksi brutal tersebut.

Joe Stork, Wakil Direktur HRW Timur Tengah mengonfirmasi bahwa kampanye anti terorisme Mesir di Sinai tidak terkendali. “Rejim Mesir tidak dapat mengabaikan pelanggaran tersebut,” bebernya.

Negara-negara yang memberikan senjata atau pelatihan kepada militer Mesir seharusnya membekukan semua bantuan tersebut sepanjang angkatan bersenjata Mesir masih berada dibalik pelanggaran serius HAM. Berdasarkan hukum internasional, Mesir harus menangkap dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab tersebut.

Facebook Sinai News 24 yang menyelidiki peristiwa tersebut melaporkan bahwa dua korban kakak beradik tersebut berasal dari kabilan Rumailat, yakni Daud Sabri Al Awabdah, 16 tahun dan Abdul Hadi Sabri Al Abwadah, 19 tahun yang ditahan di kota Rafah dan diculik pada 18 Juli 2016. Dalam eksekusi tersebut, para anggotra milisi tampak sedang menginterogasi korban kedua tentang keluarganya dan membenarkan bahwa dia adalah anggota keluarga Rumailat sebelum dieksekusi.

HRW belum mengonfirmasi lokasi dan tanggal kejadian, namun menegaskan bahwa video tersebut asli.

HRW juga mengkaji versi asli video eksekusi dan sebuah video terpisah yang diunggah Facebook pro pemerintah pada 20 November 2016 menunjukkan 8 mayat yang telah dieksekusi digeletakkan di samping gedung. Dalam video kedua, 6 prajurit berdiri di samping jejeran mayat-mayat. “Ini adalah balasan bagi mereka yang tewas,” tulisnya.

Dalam foto peristiwa yang sama yang dimiliki HRW, salah seorang tentara terlihatย mengangkat salah satu korban dengan menjambak rambutnya. Dalam video ketiga yang diposting laman facebook pro pemerintah, seorang pria terdengar mengatakan:“Apa saya harus ubah posisi senjatanya?” Pria yang mengambil gambar menjawab,” Selesai, selesai.”

Dua mayat yang tampak dalam video eksekusi juga diperlihatkan dalam rilis media oleh militer Mesir pada 5 November dan 6 Desember 2016. Dalam rilis media, juru bicara militer Mesir menggambarkan operasi yang menyebabkan kematian korban sebagai “upaya penegakan hukum” dalam rangka “mengendalikan keamanan di wilayah tempat aktivitas terorisme di Sinai Utara, dimana militer berhasil menewaskan 8 elemen teroris bersenjata.”

Perwakilan Mukamiliin, stasiun TV yang menyiarkan video eksekusi itu memberitahu HRW bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober atau November di Al Tuma, desa sebelah selatan Sheikh Zuweid, kota dimana militer Mesir berulang kali berperang dengan elemen ekstrimis Daesh. Para penduduk al Tuma sebelumnya telah meninggalkan desanya karena bentrokan yang sering terjadi.

HRW mengatakan bahwa pria yang terlihat mengeksekusi kedua korban adalah anggota milisi lokal yang sering disebut kelompok 103 yang dibentuk militer Mesir pada 2015 untuk membantu operasi Sinai, dengan menjadikan sebagai mata-mata dan sayap militernya. Sumber HRW mengetahui identitas korban karena pernah tinggal berdekatan di Sheikh Zuweid.

Sejak militer menggulingkan pemerintahan presiden Muhammad Mursi pada Juli 2013, kekerasan meningkat tajam di Sinai utara, propinsi paling miskin dan termarginalisasi yang berbatasan dengan Israel dan Gaza. Kelompok ekstrimis Ansar Bait al Maqdis yang berbaiat kepada Daesh menjadikan wilayah tersebut sebagai basis perlawanan dengan melancarkan serangkaian serangan kepada polisi dan tentara Mesir, disamping juga menarget penduduk Kristen dan mata-mata. Sejak 2013, Sinai utara telah mengalami 1500 serangan bersenjata yang menewaskan ratusan penduduk sipil dan aparat keamanan.

Sebagai responnya, rejim al Sisi mengerahkan lebh banyak pasukan ke Sinai sejak perang Israel pada 1973. Al Sisi menyatakan negara dalam keadaan perang dan menyamakannya dengan perang melawan Israel pada 1967 dan 1973.

Aksi kontra terorisme di Sinai utara dipenuhi dengan pelbagai pelanggaran oleh militer. Antara Juli 2013 hingga Agustus 2015, otoritas Mesir menghancurkan separuh kota Rafah, di perbatasan dengan Gaza, mengusir ribuan penduduk dan menghancurkan setidaknya 3255 bangunan. Hasil penelitian HRW pada 2016-2017 menunjukkan bahwa militer dan polisi telah melakukan banyak penangkapan, penghilangan paksa, penyiksaan dan pembunuhan tanpa proses hukum.

Januari 2017, pasukan kontra terorisme Departeman Dalam Negeri paling banyak mengeksekusi setidaknya 10 penduduk Sinai yang ditahannya. Mereka membuat operasi palsu menutupi aksinya tersebut.

Pembunuhanberdasarkan keterangan bekas tahanan dilakukan dengan cara para penjaga akan datang pada waktu malam, memanggil para tahanan tertentu dan membawa mereka keluar tanpa memberitahu kemana meraka akan dibawa. Para tahanan tersebut tidak kembali lagi dan diyakini telah dieksekusi.

Dalam salah satu kasus pada November 2014, para tahanan tersebut telah ditemukan tewas di wilayah kosong oleh keluarganya.

Menurut pengakuan penduduk Sinai utara, tentara sering melakukan penangkapan di desa-desa yang biasanya ditemani oleh para milisi yang sering disebut mata-mata, yang bertugas mengindentifikasi dan menahan terdakwa. Sering kali para milisi tersebut memanfaatkan kedekatan mereka karena kepentingan personal atau bisnis mereka. Para mata-mata tersebut menyebut pesaingnya sebagai teroris dan selanjutnya militer Mesir menangkap mereka dan membiarkan para mata-mata tersebut menguasai asset yang ditinggalkannya.

Jika bentrokan di Sinai Utara telah meningkat hingga ke level “konflik bersenjata” di bawah hukum internasional, maka tindakan kedua belah pihak seharusnya terikat dengan hukum kemanusiaan internasional atau sering disebut hukum perang. Pembunuhan penduduk sipil dan tahanan perang merupakan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa sehingga aparat keamanan dapat ditangkap dan diadili.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *